Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Biaya

Biaya

Biaya (Anggaran, Pembiayaan dan Pembayaran)

Anggaran, Pembiayaan Dan Pembayaran :

  • Kegiatan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang Sumber Anggarannya Berasal Dari Pihak Lain, Mengikuti Mekanisme Hibah Sesuai Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Pemberi Hibah;
  • Mekanisme Pengadaan Sarana/Prasarana dan Pembayaran Imbalan Jasa Bagi Pihak Diluar Pengadilan yang Terdapat Dalam Kegiatan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Merujuk Pada Peraturan Perundangan Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa;
  • Metode Pembiayaan/Pembayaran Pada Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang Diluar Gedung Pengadilan Melalui Mekanisme Uang Persediaan (UP);
  • Metode Pembiayaan/Pembayaran Pada Layanan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Melalui Mekanisme Langsung (LS);
  • Kuasa Pengguna Anggaran yang Selanjutnya Disingkat KPA Adalah Pejabat yang Memperoleh Kewenangan dan Tanggung Jawab Dari Pengguna Anggaran Untuk Menggunakan Anggaran yang Dikuasakan Kepadanya;
  • Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK Adalah Pejabat yang Diberi Kewenangan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara/Kuasa Pengguna Anggaran Untuk Mengambil Keputusan dan atau Tindakan yang Dapat Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Belanja Negara;
  • Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disebut BP Adalah Orang yang Ditunjuk Untuk Menerima, Menyimpan, Membayarkan, Menatausahakan, dan Mempertanggung Jawabkan Uang Untuk Keperluan Belanja Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.





RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Ketua Ma Lakukan Pembinaan Kepada Aparatur Peradilan Di Wilayah Hukum Sulawesi Utara, Gorontalo Dan Maluku Utara
    Manado " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Melakukan pembinaan terhadap para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan para Hakim, para Panitera dan para Sekretaris pada empat lingkungan peradilan di wilayah hukum Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara pada Hari Selasa 23 Oktober 2018 di […]
  • Ketua Mahkamah Agung : Pengadilan Baru Untuk Peningkatan Akses Terhadap Keadilan
    Melonguane - Humas: Pembentukan 85 pengadilan baru dimaksudkan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Akses tersebut meliputi keterjangkauan pengadilan oleh masyarakat dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. […]
  • Kma Resmikan 85 Pengadilan Baru Di Ujung Utara Indonesia
    Melonguane " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. meresmikan pengoperasionalan 85 pengadilan baru di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud pada Senin 22 Oktober 2018. Peresmian tersebut dihadiri oleh para Pimpinan Mahkamah Agung, Gubernur dan Forkopimda Sulawesi Utara, Bupati dan Forkopimda Kabupaten Talaud, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia, serta […]
  • 977 Aparatur Peradilan Disiapkan Mengisi 85 Pengadilan Baru
    Jakarta-Humas : Mahkamah Agung RI telah menyiapkan 977 aparatur peradilan untuk mengisi untuk menjalankan operasional 85 pengadilan baru yang akan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI A. S. Pudjoharsoyo saat memberikan keterangan […]