Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Biaya

Biaya

Biaya (Anggaran, Pembiayaan dan Pembayaran)

Anggaran, Pembiayaan Dan Pembayaran :

  • Kegiatan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang Sumber Anggarannya Berasal Dari Pihak Lain, Mengikuti Mekanisme Hibah Sesuai Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Pemberi Hibah;
  • Mekanisme Pengadaan Sarana/Prasarana dan Pembayaran Imbalan Jasa Bagi Pihak Diluar Pengadilan yang Terdapat Dalam Kegiatan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Merujuk Pada Peraturan Perundangan Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa;
  • Metode Pembiayaan/Pembayaran Pada Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang Diluar Gedung Pengadilan Melalui Mekanisme Uang Persediaan (UP);
  • Metode Pembiayaan/Pembayaran Pada Layanan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Melalui Mekanisme Langsung (LS);
  • Kuasa Pengguna Anggaran yang Selanjutnya Disingkat KPA Adalah Pejabat yang Memperoleh Kewenangan dan Tanggung Jawab Dari Pengguna Anggaran Untuk Menggunakan Anggaran yang Dikuasakan Kepadanya;
  • Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK Adalah Pejabat yang Diberi Kewenangan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara/Kuasa Pengguna Anggaran Untuk Mengambil Keputusan dan atau Tindakan yang Dapat Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Belanja Negara;
  • Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disebut BP Adalah Orang yang Ditunjuk Untuk Menerima, Menyimpan, Membayarkan, Menatausahakan, dan Mempertanggung Jawabkan Uang Untuk Keperluan Belanja Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.





RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Ketua Mahkamah Agung Dianugerahi Gelar Pemimpin Perubahan
    Jakarta " Humas : Apresiasi dan penghargaan atas keberhasilan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada 205 unit kerja pemerintahan yang berlangsung Senin (10/12/2018) kemarin juga disertai dengan pemberian penghargaa kepada 7 (tujuh) pimpinan lembaga yang unit-unit kerja tersebut. Ketujuh pimpinan lembaga tersebut, adalah Moermahadi Soerja Djanegara […]
  • Ma Bekerjasama Dengan Bnn Melakukan Test Urine Dilingkungan Mahkamah Agung
    Jakarta-Humas, Dalam Rangka Memberantas Penyalahgunaan NARKOBA , Mahkamah Agung bekerja sama dengan BNN melakukan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan , Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dan Tes Urine. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori extraordinary crime dan serius (serius crime) . sehingga masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik didunia […]
  • Focus Group Discussion (fgd) Peningkatan Fungsi Sppt Ti Pada Pengadilan Pilot Project Dan Uji Coba Pengembangan Sipp Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan Peradilan
    Bekasi - Humas. Untuk meningkatkan pengembangan dan implementasi SPPT TI , Biro Hukum dan Humas melakukan FGD dan Uji coba pada Pengadilan Pilot Project di Hotel Amarossa Bekasi , 10 - 12 Desember 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas , Dr. Abdullah Sh., MS di hadapan 48 orang peserta. Kegiatan FGD […]
  • Mahkamah Agung Raih Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi
    Jakarta " Humas: Mahkamah Agung mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Prestasi ini diraih setelah 7 (tujuh) unit kerja pengadilan dinyatakan lulus berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Ketujuh unit kerja pengadilan tersebut, masing-masing Pengadilan Tinggi DKI […]