Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

MA KEMBALI RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK

MA KEMBALI RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK

AKARTA-HUMAS, Tahun 2014 ditutup dengan manis oleh MA melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Senin, 15 Juni 2015. Opini WTP ini diberikan atas kinerja MA terhadap laporan hasil pemeriksaan. “Hasil yang diraih MA ini bukan sesuatu yang mudah . Diperlukan konsistensi dan kerja keras” ungkap Sekretaris MA, Nurhadi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa MA harus mampu mengelola anggaran 2014 sejumlah 7,2 trilyun untuk 1662 satuan kerja. “Hal ini tentu diperlukan kerja sama dan fokus dari seluruh elemen MA dan jajaran pengadilan di bawahnya. Dalam pemeriksaan ini, MA juga menyertakan audit biaya perkara.” Sambungnya lagi.

BPK dalam memberikan opini memiliki tiga criteria yakni : Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Efektivas system pengendalian intern. Eddy Mulyadi Soepardi, anggota III BPK dalam sambutannya menyampaikan permasalahan yang berpengaruh terhadap opini pada tahun anggaran 2014. Pengelolaan atas PNBP dan penerimaan lainnya, belum seluruhnya melalui mekanisme APBN, baik penganggaran maupun penggunaannya. Proses pengadaan barang/jasa dan pertanggungjawabannya atas realisasi belanja tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku. Serta belum tertibnya penatausahaan persediaan dan asset. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK merupakan langkah membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Sekretaris Negara , Pratikno, dalam sambutan penutup. Beliau berharap Kementerian dan Lembaga lebih mampu meningkatkan kinerjanya dan lebih tertib dalam pelaporan penggunaan keuangan Negara. “Bagi Kementerian dan Lembaga yang belum memndapatkan WTP, harus lebih kerja ekstra keras lagi supaya dapat meraih hasil WTP. Sementara bagi yang sudah WTP dipertahankan dan terus berinovasi”. (ifah/foto.devi/humas)







RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Ketua Mahkamah Agung Menerima Kunjungan Ketua Dan Anggota Dkpp
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Syariffudin, SH.,MH didampingi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar serta Sekretaris Mahkamah Agung menerima kunjungan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si beserta para anggota DKPP, dalam rangka silahturahmi, pada hari Kamis, 2/7/2020, bertempat diruang rapat Ketua Mahkamah Agung […]
  • Ketua Mahkamah Agung Hadiri Perayaan Hut Bhayangkara Ke 74 Secara Virtual
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamag Agung Dr. H. M. Syariffudin, SH., MH menghadiri upacara peringatan hari Bhayangkara ke 74 secara virtual pada hari Rabu 1/7/2020 diruang lounge Mahkamah Agung. Perayaan HUT Bhayangkara ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Merdeka Jakarta. Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Polri harus tetap menjaga […]
  • Ketua Mahkamah Agung Pimpin Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Secara Virtual
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. H.M Syariffudin, SH.,MH pimpin purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Drs. H. M Said Munji, SH., MH secara virtual pada hari ini, Selasa (30/6/2020) bertempat diruang Ketua Mahkamah Agung, Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa sesuai dengan protokol Covid -19 serta pembatasan perjalanan dinas ke […]
  • Sekretaris Mahkamah Agung Hadiri Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi Iii Dpr Ri
    Jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung A. S Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI mengenai pembahasan Rencana Kerja Anggaran K/L dan Rencana Kerja Pemerintah K/L Tahun 2021, pada hari Senin, 24/6/2020 bertempat diruang rapat Komisi III DPR RI,Gd Nusantara II Paripurna Lt 2. Acara RDP ini dibuka oleh […]