Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

MA KEMBALI RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK

MA KEMBALI RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK

AKARTA-HUMAS, Tahun 2014 ditutup dengan manis oleh MA melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Senin, 15 Juni 2015. Opini WTP ini diberikan atas kinerja MA terhadap laporan hasil pemeriksaan. “Hasil yang diraih MA ini bukan sesuatu yang mudah . Diperlukan konsistensi dan kerja keras” ungkap Sekretaris MA, Nurhadi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa MA harus mampu mengelola anggaran 2014 sejumlah 7,2 trilyun untuk 1662 satuan kerja. “Hal ini tentu diperlukan kerja sama dan fokus dari seluruh elemen MA dan jajaran pengadilan di bawahnya. Dalam pemeriksaan ini, MA juga menyertakan audit biaya perkara.” Sambungnya lagi.

BPK dalam memberikan opini memiliki tiga criteria yakni : Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Efektivas system pengendalian intern. Eddy Mulyadi Soepardi, anggota III BPK dalam sambutannya menyampaikan permasalahan yang berpengaruh terhadap opini pada tahun anggaran 2014. Pengelolaan atas PNBP dan penerimaan lainnya, belum seluruhnya melalui mekanisme APBN, baik penganggaran maupun penggunaannya. Proses pengadaan barang/jasa dan pertanggungjawabannya atas realisasi belanja tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku. Serta belum tertibnya penatausahaan persediaan dan asset. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK merupakan langkah membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Sekretaris Negara , Pratikno, dalam sambutan penutup. Beliau berharap Kementerian dan Lembaga lebih mampu meningkatkan kinerjanya dan lebih tertib dalam pelaporan penggunaan keuangan Negara. “Bagi Kementerian dan Lembaga yang belum memndapatkan WTP, harus lebih kerja ekstra keras lagi supaya dapat meraih hasil WTP. Sementara bagi yang sudah WTP dipertahankan dan terus berinovasi”. (ifah/foto.devi/humas)







RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Pembinaan Pimpinan Mahkamah Agung Ke Tanjung Pandan
    Tanjung Pandan " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH.,MH beserta para pimpinan Mahkamah Agung melakukan pembinaan teknis dan administrasi Yudisial bagi para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama sewilayah Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu dan Lampung, bertempat di ball room hotel BW Suitte […]
  • Mahkamah Agung Kembali Mendapatkan Wtp Kelima Kalinya Dari Tahun 2014-2018
    Jakarta - Humas. Sekretaris Mahkamah Agung menghadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 di Kementerian Keuangan RI. Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 mengangkat tema "Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital Untuk Indonesia Maju". Kegiatan ini dilakukan dari 11-12 September 2019 di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta. Rakernas bertujuan meningkatkan pemahaman dan […]
  • Ketua Mahkamah Agung Tinjau Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Tanjung Pandan
    Tanjung Pandan " Humas : Disela " sela kunjungan kerja Pembinaan ke Tanjung Pandang, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH beserta Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pidana dan Militer, serta para pejabat Eselon I meninjau gedung Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari ini Kamis, 12/9/2019. […]
  • Sekretaris Mahkamah Agung Tinjau Kegiatan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk)
    Jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung A. S. Pudjoharsoyo bersama dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Muhammad Yusuf Ateh meninjau pelaksanaan desk pembangunan zona integritas menuju WBK pada hari Senin, 9/9/2019, bertempat dihotel Grand Kemang Jakarta. Dalam kegiatan kali ini, tiap satuan kerja (Satker) […]