Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

MA KEMBALI RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK

MA KEMBALI RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK

AKARTA-HUMAS, Tahun 2014 ditutup dengan manis oleh MA melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Senin, 15 Juni 2015. Opini WTP ini diberikan atas kinerja MA terhadap laporan hasil pemeriksaan. “Hasil yang diraih MA ini bukan sesuatu yang mudah . Diperlukan konsistensi dan kerja keras” ungkap Sekretaris MA, Nurhadi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa MA harus mampu mengelola anggaran 2014 sejumlah 7,2 trilyun untuk 1662 satuan kerja. “Hal ini tentu diperlukan kerja sama dan fokus dari seluruh elemen MA dan jajaran pengadilan di bawahnya. Dalam pemeriksaan ini, MA juga menyertakan audit biaya perkara.” Sambungnya lagi.

BPK dalam memberikan opini memiliki tiga criteria yakni : Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Efektivas system pengendalian intern. Eddy Mulyadi Soepardi, anggota III BPK dalam sambutannya menyampaikan permasalahan yang berpengaruh terhadap opini pada tahun anggaran 2014. Pengelolaan atas PNBP dan penerimaan lainnya, belum seluruhnya melalui mekanisme APBN, baik penganggaran maupun penggunaannya. Proses pengadaan barang/jasa dan pertanggungjawabannya atas realisasi belanja tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku. Serta belum tertibnya penatausahaan persediaan dan asset. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK merupakan langkah membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Sekretaris Negara , Pratikno, dalam sambutan penutup. Beliau berharap Kementerian dan Lembaga lebih mampu meningkatkan kinerjanya dan lebih tertib dalam pelaporan penggunaan keuangan Negara. “Bagi Kementerian dan Lembaga yang belum memndapatkan WTP, harus lebih kerja ekstra keras lagi supaya dapat meraih hasil WTP. Sementara bagi yang sudah WTP dipertahankan dan terus berinovasi”. (ifah/foto.devi/humas)







RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Ma - Bri Jalin Kerjasama Layanan Transaksi Elektronik
    Jakarta - Humas: Menindaklanjuti penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dengan 7 (tujuh) Bank milik pemerintah pada tanggal 28 Agustus 2018 yang lalu, Mahkamah Agung melakukan penandatanganan kerjasama layanan pengelolaan transaksi keuangan secara elektronik dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di gedung Mahkamah Agung, kemaren (15/01/2019). Dalam penandatanganan tersebut Mahkamah Agung diwakili oleh Sekretaris […]
  • Delegasi Mahkamah Agung Berkunjung Ke Muzium Kehakiman Malaysia
    Putrajaya " Humas : Memenuhi undangan dari Mahkamah Agung Malaysia untuk menghadiri acara Pembukaan Tahun Perundangan/Laporan Tahunan Mahkamah Agung Malaysia, delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyempatkan diri untuk berkunjung ke Muzium Kehakiman yang berlokasi di Istana Kehakiman, Putrajaya, Kamis (10/01/2019). Kunjungan ke Muzium Kehakiman tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, YM. […]
  • Ketua Mahkamah Agung Melantik 2 Panitera Muda Dan 9 Panitera Penganti Pada Mahkamah Agung
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., melantik dan mengambil sumpah Panitera Muda Pidana Umum dan Khusus, serta Panitera Penganti pada Mahkamah Agung, pada Kamis, 10/1/2019, di gedung Mahkamah Agung Lantai 2. Panitera Muda Pidana Umum dan Khusus yang dilantik yaitu : 1. Suharto, SH., M.Hum Sebagai Panitera […]
  • Ketua Mahkamah Agung Hadiri Opening Legal Year 2019 Singapura
    Singapura " Humas : Memasuki tahun 2019, Mahkamah Agung Singapura menyelenggarakan pembukaan tahun hukum 2019 (Opening Legal Year 2019), Senin (7/01/2019). Kegiatan ini menandai permulaan tahun bagi industri hukum di negeri itu. Kecuali dihadiri oleh insan hukum di negeri Singa tersebut, sejumlah undangan dari berbagai Negara juga hadir, termasuk delegasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. […]