Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Mekanisme Pengaduan

Dalam Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Kadang  Kala Tidak Selalu Dapat Memenuhi Harapan Masyarakat, Khususnya Para Pencari Keadilan. Bila Hal ini Terjadi, Bisa Menimbulkan Ketidakpuasan dan Keluhan Dari Masyarakat. Keluhan Tersebut Dapat Diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Akan Berupaya Untuk Memberikan Solusi yang Terbaik.

Cara Menyampaikan Pengaduan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

A. Secara Lisan

1. Melalui Telepon (0451) 483 385, yakni Pada Saat Jam Kerja Mulai Pukul 08.00 s/d 16.30 WIB;
2. Datang Langsung Ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

B. Secara Tertulis

  • Menyampaikan Surat Resmi yang Ditujukan Kepada Pimpinan Dalam Hal ini Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Dengan Cara Diantar Langsung, Dikirim Melalui Fax. (021) 4803856,  atau Melalui Pos Ke Alamat Kantor Di Jalan Prof. Moh. Yamin,SH. No.52 Palu 94121, Melalui E-mail : ptun.palu@gmail.com atau Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Dengan Klik Link ini : ptun-palu.go.id
  • Pengaduan  Secara  Tertulis Wajib Dilengkapi Fotokopi Identitas dan Dokumen Pendukung Lainnya Seperti Dokumen Lainnya yang Berkaitan Dengan Pengaduan yang Akan Disampaikan.

Penerimaan Pengaduan oleh Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

  • Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Akan Menerima Setiap Pengaduan yang Diajukan Oleh Masyarakat Baik Secara Lisan Maupun Tertulis.
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Akan Memberikan Penjelasan Mengenai Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Pada Saat Masyarakat Mengajukan Pengaduan.
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Akan Memberikan Tanda Terima, Jika Pengaduan Diajukan Secara Tertulis.
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Hanya Akan Menindaklanjuti Pengaduan yang Mencantumkan Identitas Pelapor.





RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Sosialisasi Menjelang Pesta Demokrasi
    Makassar" Menyambut pesta demokrasi Pemilihan Umum 2019 yang sudah di depan mata, setiap warga negara diharapkan berperan aktif menyukseskannya. Tidak terkecuali aparatur pengadilan, dalam hal ini jajaran Hakim dan Panitera di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menyikapi agenda nasional tersebut, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha […]
  • Deputi Gubernur Bi Ucap Sumpah Jabatan Di Hadapan Ketua Mahkamah Agung
    Jakarta-Humas: Dody Budi Waluyo mengucapkan sumpah jabatan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., Dody menggantikan posisi Perry Wariyo yang telah selesai masa jabatannya. Acara berlangsung di Gedung Kusumah Atmadja Mahkamah Agung jl. Medan Merdeka Utara Jakarta pada Rabu 18 April 2018 pukul […]
  • Ketua Mahkamah Agung Menerima Kunjungan Kehormatan Duta Besar Republik Indonesia Untuk Kerajaan Norwegia
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia merangkap Republik Islandia Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, SH., LLM diruang kerja Ketua Mahkamah Agung pada hari Kamis 29/3/2018. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Mahkamah Agung didampingi […]
  • Submit I : Penyerahaan Lembar Kerja Evaluasi Rb Di Mahkamah Agung Oleh Ketua Tim Sekretariat Mahkamah Agung Kepada Kabawas Selaku Koordinator Assessor
    Jakarta " Humas : Kepala Biro Perencanaan Djoko Upoyo Pribadi selaku Ketua Tim Sekretariat Mahkamah Agung menyerahkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi kepada Kepala Badan Pengawasan Nugroho Setiadji selaku Koordinator Assessor diruangan Wiryono pada hari Kamis, 29/3/2018. Dalam penyerahaan ini didampingi oleh para Koordinator Area 1 sampai dengan Area 8 dan juga para Pejabat […]