Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Mekanisme Pengaduan

Mekanisme Pengaduan

Dalam Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Kadang  Kala Tidak Selalu Dapat Memenuhi Harapan Masyarakat, Khususnya Para Pencari Keadilan. Bila Hal ini Terjadi, Bisa Menimbulkan Ketidakpuasan dan Keluhan Dari Masyarakat. Keluhan Tersebut Dapat Diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Akan Berupaya Untuk Memberikan Solusi yang Terbaik.

Cara Menyampaikan Pengaduan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

A. Secara Lisan

1. Melalui Telepon (0451) 483 385, yakni Pada Saat Jam Kerja Mulai Pukul 08.00 s/d 16.30 WIB;
2. Datang Langsung Ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

B. Secara Tertulis

  • Menyampaikan Surat Resmi yang Ditujukan Kepada Pimpinan Dalam Hal ini Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Dengan Cara Diantar Langsung, Dikirim Melalui Fax. (021) 4803856,  atau Melalui Pos Ke Alamat Kantor Di Jalan Prof. Moh. Yamin,SH. No.52 Palu 94121, Melalui E-mail : ptun.palu@gmail.com atau Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Dengan Klik Link ini : ptun-palu.go.id
  • Pengaduan  Secara  Tertulis Wajib Dilengkapi Fotokopi Identitas dan Dokumen Pendukung Lainnya Seperti Dokumen Lainnya yang Berkaitan Dengan Pengaduan yang Akan Disampaikan.

Penerimaan Pengaduan oleh Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

  • Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Akan Menerima Setiap Pengaduan yang Diajukan Oleh Masyarakat Baik Secara Lisan Maupun Tertulis.
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Akan Memberikan Penjelasan Mengenai Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Pada Saat Masyarakat Mengajukan Pengaduan.
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Akan Memberikan Tanda Terima, Jika Pengaduan Diajukan Secara Tertulis.
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Hanya Akan Menindaklanjuti Pengaduan yang Mencantumkan Identitas Pelapor.





RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Ketua Ma Pimpin Upacara Peringatan Hut Kemerdekaan Ri Ke " 73
    JAKARTA-HUMAS. Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH. Jum'at (17/8) pagi tepat pada pukul 07.30 WIB menjadi Pembina Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-73 dengan mengusung tema "Kerja Kita Prestasi Bangsa" dihalaman depan gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta. Upacara tersebut diikuti oleh para […]
  • Ketua Mahkamah Agung Hadiri Acara Pidato Kenegaraan Presiden Ri Pada Sidang Tahunan Mpr 2018
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH menghadiri acara pidato kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR 2018 di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis,16/8/2018. Dalam pidatonya, Presiden RI Joko Widodo, mengapresiasi capaian yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam pembangunan bidang hukum. Mahkamah Agung, menurut Jokowi dalam pidatonya, […]
  • Mahkamah Agung Keluarkan Keputusan Perihal Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Non Hakim
    Jakarta"Humas: Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi di Indonesia, khususnya mediasi di Pengadilan (Court Connected Mediation) yang lakukan oleh mediator non hakim, Mahkamah Agung mengeluarkan Ketupusan Ketua Mahkamah Agung mengenai tata cara pemberian dan perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator bagi mediator non hakim. Keputusan bernomor 117/KMA/SK/VI/2018 ditetapkan berdasarkan hasil rapat pimpinan pada tanggal 26 Juni […]
  • Ketua Mahkamah Agung Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 Hakim Agung
    Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) orang Hakim Agung pada hari Rabu, 15 Agustus 2018 pukul 11.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 132/P Tahun […]