Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Pedoman Pengaduan

Pedoman Pengaduan
A. Sumber Pengaduan.

1. Dari Masyarakat :

– Para Pencari Keadilan;

– Pengacara;

– Lembaga Bantuan Hukum;

– Dewan Perwakilan Rakyat;

– Sekretariat Kepresidenan dan Wakil Presiden;

– Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

– Komisi Hukum Nasional;

– Komisi Ombudsman Nasional;

– Komisi Yudisial (KY);

– Dan Lain-Lain.

2. Pengaduan Dari Internal Lembaga Pengadilan.

Pengaduan ini Ditujukan Terhadap Aparat Lembaga Peradilan yang Diajukan Oleh Lembaga Peradilan Sendiri (Termasuk Keluarganya).

3. Laporan Kedinasan

Laporan Kedinasan ini Merupakan Laporan Resmi Dari Pimpinan Lembaga Peradilan Mengenai Aparat Pengadilan yang Dipimpinnya.

4. Informasi Dari :

– Instansi Lain;

– Media Massa;

– Isu yang Berkembang.

B. Pengaduan Ditujukan Kepada Lembaga Peradilan

C. Proses Penanganan Pengaduan

1. Pencatatan;

2. Penelaahan;

3. Penyaluran;

4. Pembentukan Tim Pemeriksa;

5. Survey Pendahuluan;

6. Menyusun Rencana Pemeriksaan;

7. Pelaksanaan Pemeriksaan.

Materi Pengaduan
Materi Pengaduan Meliputi Hal-Hal Sebagai Berikut :

1. Pelanggaran Terhadap Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim;

2. Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan;

3. Pelanggaran Sumpah Jabatan;

4. Pelanggaran Terhadap Peraturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Peraturan Disiplin Militer;

5. Perbuatan Tercela yaitu Berupa Perbuatan Amoral, Asusila atau Perbuatan-Perbuatan yang Tidak Selayaknya Dilakukan Oleh Seorang Aparat Lembaga Peradilan, Maupun Selaku Anggota Masyarakat;

6. Pelanggaran Hukum Acara, Baik yang Dilakukan Dengan Sengaja Maupun Karena Kelalaian dan Ketidakpahaman;

7. Mal Administrasi, yaitu Terjadinya Kesalahan, Kekeliruan atau Kelalaian yang Bersifat Administratif;

8. Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan yang Dapat Merugikan Pihak-pihak yang Berkepentingan Serta Masyarakat Secara Umum.

Hak-Hak Pelapor, Terlapor dan Institusi Pemeriksa
A. Hak Pelapor

1. Mendapatkan Perlindungan Kerahasian Identitas;

2. Mendapatkan Kesempatan Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas Tanpa Paksaan Dari Pihak Manapun;

3. Mendapatkan Informasi Mengenai Tahapan Laporan Pengaduan yang Didaftarkan;

4. Mendapatkan Perlakuan yang Sama dan Setara Dengan Terlapor Dalam Pemeriksaan.

B. Hak Terlapor

1. Membuktikan Bahwa ia Tidak Bersalah Dengan Mengajukan Saksi dan Alat Bukti Lain;

2. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dirinya.

C. Hak Institusi Pemeriksa

1. Merahasiakan Kesimpulan dan Hasil Rekomendasi laporan Hasil Pemeriksaan Kepada Pihak Terlapor, Pelapor dan Pihak-Pihak Lain Selain Kepada Pejabat yang Berwenang Mengambil Keputusan;

2. Menentukan jangka Waktu yang Memadai Untuk Menangani Suatu Pengaduan Berdasarkan Tingkat Kesulitan Penanganan Dalam Hal Jangka Waktu yang Ditetapkan Dalam Pedoman ini Terlampaui.

Tahap Pemeriksaan Atas Pengaduan
Pelaksanaan Pemeriksaan Dilaksanakan Dengan Urutan Sebagai Berikut :

a. Memeriksa Pengaduan, Meliputi :

1. Identitas Pengadu;

2. Relepansi Kepentingan Pengadu;

3. Penjelasan Lengkap Tentang Hal yang Diadukannya;

4. Bukti-Bukti yang Dimiliki Pengadu.

b. Memeriksa Pihak-Pihak yang Terkait. Pihak Lain yang Dapat Diajukan Oleh Pengadu Untuk Menguatkan Dalil-Dalilnya, Maupun Atas Inisiatif Tim memeriksa Untuk Kepentingan Melakukan Klarifikasi maupun Konfirmasi mengenai Pengaduan Tersebut.

c. Memeriksa Pihak yang Diadukan, Meliputi :

d. Memeriksa Pihak Lain yang Diajukan Oleh Pihak yang Diadukan, yaitu Pihak yang Dapat Menguatkan Dalil-Dalilnya.

e. Memeriksa Surat-Surat dan Dokumen Dengan Teliti dan Seksama, Dibuat Foto Kopinya dan Dilegalisir.

f. Mengkronfotir Antara Pengadu Dengan Pihak yang Diadukan, atau Pihak Lainnya (apabila diperlukan).

g. Melakukan Pemeriksaan Lapangan (bila diperlukan).

*) Sumber Informasi :
Surat Keputusan KMA No 076 KMA SK VI 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan






PENGAWASAN PADA PTUN PALU
Palu, 14 September 2017 Tim Pengawas PTTUN Makassar mengunjungi PTUN Palu dengan agenda Pengawasan. Tim Pengawas terdiri atas H. EDI […]
UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA Ke – 72
Upacara HUT RI Ke-72 dilaksanakan di halaman Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang dipimpin langsung oleh Ketua PTUN Palu […]
JALAN SANTAI BERSAMA DALAM RANGKA MENYAMBUT HUT RI KE-72 & HUT MA RI KE-72
Dalam Rangka Menyambut HUT Republik Indonesia yang Ke – 72 & HUT Mahkamah Agung RI yang Ke – 72, Pengadilan […]
RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Peristiwa Di Pengadilan Negeri / Tipikor Jambi Kelas I A Sangat Disesalkan
    Humas – Jakarta / 18 Oktober 2017. Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat menyesalkan terjadinya peristiwa di Pengadilan Negeri / Tipikor Jambi Kelas I A. Pada  hari senin, 16 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB sekelompok masa yang mendatangi Pengadilan Negeri / Tipikor Jambi Kelas I A  dengan mempertanyakan mengapa salah seorang saksi yang juga Anggota […]
  • Sekretaris Ma Membuka Acara Entry Meeting Reformasi Birokasi Mahkamah Agung
    Jakarta – Humas : Sekretaris Mahkamah Agung  Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum didampingi oleh para pejabat Eselon I dan ketua area I – 8 membuka acara entry meeting dengan tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang di pimpin oleh Drs. Agus Puji Hantara, M.E bertempat diruangan Wiryono gedung Mahkamah Agung, Rabu, 18/10/2017 (humas)by […]
  • Rapat Pembinaan Teknis Dan Administrasi Yustisial Dengan 4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Yogyakarta
    Yogyakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung RI Prof.DR M. Hatta Ali,SH.,MH Mengadakan Rapat Pembinaan Untuk Para Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, dan Panitera Pengganti Tingkat Pertama dan Banding Wilayah Hukum Yogyakarta, dengan dipusatkan di Hotel Tentrem Yogyakarta, Tanggal 13 Oktober 2017. Rapat Pembinaan ini dihadiri pula oleh wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang […]
  • Sebanyak 78 Cakim Ad Hoc Tipikor Mengikuti Tes Assessment Dan Wawancara Yang Di Selenggarakan Oleh Ma
    Ciawi-Bogor, bldk.mahkamahagung.go.id – Senin, 16 Oktober 2017. Proses seleksi hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih terus berlangsung. Sebanyak 78 calon hakim ad hoc yang telah lulus seleksi administrasi dan ujian tertulis, kini harus menjalani tes assessment dan wawancara dengan Panitia Seleksi (Pansel). Dalam laporannya Roki Panjaitan Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI […]
RSS Direktori Putusan PTUN Palu
  • Putusan PTUN PALU Nomor 4/G/2017/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > LelangRegister : 2017 - Putus : 14-06-2017 - Upload : 20-09-2017- PT. HERTO PERSADA SAKTI vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN BIDANG BINA MARGA TAHUN ANGGARAN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TOLITOLI
  • Putusan PTUN PALU Nomor 6/G/2017/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > KepegawaianRegister : 2017 - Putus : 10-07-2017 - Upload : 20-09-2017-ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH (KAPOLDA SULAWESI TENGAH)
  • Putusan PTUN PALU Nomor 1/G/2017/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > PertanahanRegister : 2017 - Putus : 20-04-2017 - Upload : 19-07-2017-NY. ANDI SAIDAH vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA, 2. ABDUL MUNIF
  • Putusan PTUN PALU Nomor 25/G/2016/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > PerijinanRegister : 2016 - Putus : 22-08-2017 - Upload : 17-07-2017PT. BINTANGDELAPAN WAHANA, vs 1. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 2. PT. PERSADATAMA INTI JAYA MANDIRI, 3. PT. MORINDO BANGUN SEJAHTERA, 4. PT. DAYA INTI MINERAL, 5. PT. DAYA SUMBER MINING INDONESIA, 6. PT. ARTHA BUMI MINING
  • Putusan PTUN PALU Nomor 33/G/2016/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > PertanahanRegister : 2016 - Putus : 10-04-2017 - Upload : 11-07-2017-SAMMY WONGKAR vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI, II. INDRA GUNAWAN