Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Pedoman Pengaduan

Pedoman Pengaduan
A. Sumber Pengaduan.

1. Dari Masyarakat :

– Para Pencari Keadilan;

– Pengacara;

– Lembaga Bantuan Hukum;

– Dewan Perwakilan Rakyat;

– Sekretariat Kepresidenan dan Wakil Presiden;

– Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

– Komisi Hukum Nasional;

– Komisi Ombudsman Nasional;

– Komisi Yudisial (KY);

– Dan Lain-Lain.

2. Pengaduan Dari Internal Lembaga Pengadilan.

Pengaduan ini Ditujukan Terhadap Aparat Lembaga Peradilan yang Diajukan Oleh Lembaga Peradilan Sendiri (Termasuk Keluarganya).

3. Laporan Kedinasan

Laporan Kedinasan ini Merupakan Laporan Resmi Dari Pimpinan Lembaga Peradilan Mengenai Aparat Pengadilan yang Dipimpinnya.

4. Informasi Dari :

– Instansi Lain;

– Media Massa;

– Isu yang Berkembang.

B. Pengaduan Ditujukan Kepada Lembaga Peradilan

C. Proses Penanganan Pengaduan

1. Pencatatan;

2. Penelaahan;

3. Penyaluran;

4. Pembentukan Tim Pemeriksa;

5. Survey Pendahuluan;

6. Menyusun Rencana Pemeriksaan;

7. Pelaksanaan Pemeriksaan.

Materi Pengaduan
Materi Pengaduan Meliputi Hal-Hal Sebagai Berikut :

1. Pelanggaran Terhadap Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim;

2. Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan;

3. Pelanggaran Sumpah Jabatan;

4. Pelanggaran Terhadap Peraturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Peraturan Disiplin Militer;

5. Perbuatan Tercela yaitu Berupa Perbuatan Amoral, Asusila atau Perbuatan-Perbuatan yang Tidak Selayaknya Dilakukan Oleh Seorang Aparat Lembaga Peradilan, Maupun Selaku Anggota Masyarakat;

6. Pelanggaran Hukum Acara, Baik yang Dilakukan Dengan Sengaja Maupun Karena Kelalaian dan Ketidakpahaman;

7. Mal Administrasi, yaitu Terjadinya Kesalahan, Kekeliruan atau Kelalaian yang Bersifat Administratif;

8. Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan yang Dapat Merugikan Pihak-pihak yang Berkepentingan Serta Masyarakat Secara Umum.

Hak-Hak Pelapor, Terlapor dan Institusi Pemeriksa
A. Hak Pelapor

1. Mendapatkan Perlindungan Kerahasian Identitas;

2. Mendapatkan Kesempatan Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas Tanpa Paksaan Dari Pihak Manapun;

3. Mendapatkan Informasi Mengenai Tahapan Laporan Pengaduan yang Didaftarkan;

4. Mendapatkan Perlakuan yang Sama dan Setara Dengan Terlapor Dalam Pemeriksaan.

B. Hak Terlapor

1. Membuktikan Bahwa ia Tidak Bersalah Dengan Mengajukan Saksi dan Alat Bukti Lain;

2. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dirinya.

C. Hak Institusi Pemeriksa

1. Merahasiakan Kesimpulan dan Hasil Rekomendasi laporan Hasil Pemeriksaan Kepada Pihak Terlapor, Pelapor dan Pihak-Pihak Lain Selain Kepada Pejabat yang Berwenang Mengambil Keputusan;

2. Menentukan jangka Waktu yang Memadai Untuk Menangani Suatu Pengaduan Berdasarkan Tingkat Kesulitan Penanganan Dalam Hal Jangka Waktu yang Ditetapkan Dalam Pedoman ini Terlampaui.

Tahap Pemeriksaan Atas Pengaduan
Pelaksanaan Pemeriksaan Dilaksanakan Dengan Urutan Sebagai Berikut :

a. Memeriksa Pengaduan, Meliputi :

1. Identitas Pengadu;

2. Relepansi Kepentingan Pengadu;

3. Penjelasan Lengkap Tentang Hal yang Diadukannya;

4. Bukti-Bukti yang Dimiliki Pengadu.

b. Memeriksa Pihak-Pihak yang Terkait. Pihak Lain yang Dapat Diajukan Oleh Pengadu Untuk Menguatkan Dalil-Dalilnya, Maupun Atas Inisiatif Tim memeriksa Untuk Kepentingan Melakukan Klarifikasi maupun Konfirmasi mengenai Pengaduan Tersebut.

c. Memeriksa Pihak yang Diadukan, Meliputi :

d. Memeriksa Pihak Lain yang Diajukan Oleh Pihak yang Diadukan, yaitu Pihak yang Dapat Menguatkan Dalil-Dalilnya.

e. Memeriksa Surat-Surat dan Dokumen Dengan Teliti dan Seksama, Dibuat Foto Kopinya dan Dilegalisir.

f. Mengkronfotir Antara Pengadu Dengan Pihak yang Diadukan, atau Pihak Lainnya (apabila diperlukan).

g. Melakukan Pemeriksaan Lapangan (bila diperlukan).

*) Sumber Informasi :
Surat Keputusan KMA No 076 KMA SK VI 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan






RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia Di Era Digital
    Jakarta " Humas : Senin, 21/5/2018, Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo, menjadi Pembina Upacara dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 110 tahun 2018, mengambil tema Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia di Era Digital, bertempat dihalaman depan gedung Mahkamah Agung. (humas)by ZenoRSS
  • Sekretaris Mahkamah Agung : Reformasi Birokrasi Bukan Sekedar Formalitas, Tetapi Peningkatan Layanan Kepada Masyarakat
    Mega Mendung " Humas : Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran utama yaitu peningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam Pembukaan Acara Pendalaman Zona Integritas […]
  • Kma Menerima Kunjungan Duta Besar Federasi Rusia
    Jakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Perwakilan Tetap) Federasi Rusia untuk Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) berkedudukan di Jakarta, H.E. Alexander Anatolyevich Ivanov, pada hari Selasa 15 Mei 2018. Dalam kesempatan tersebut, didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. […]
  • Sekretaris Mahkamah Agung : Pejabat Yang Terpilih Diharapkan Dapat Membawa Perubahan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
    Mega mendung " Humas : Seleksi Terbuka dalam pengisian Jabatan Piminan Tinggi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan orang-orang yang terbaik, berkompeten sehingga organisasi akan mendapatkan Sumber Daya Manusia yang terbaik dari beberapa pilihan orang yang ada. Hal ini sangat sejalan dengan semangat Undang - Undang no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( […]