Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Pedoman Pengaduan

Pedoman Pengaduan
A. Sumber Pengaduan.

1. Dari Masyarakat :

– Para Pencari Keadilan;

– Pengacara;

– Lembaga Bantuan Hukum;

– Dewan Perwakilan Rakyat;

– Sekretariat Kepresidenan dan Wakil Presiden;

– Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

– Komisi Hukum Nasional;

– Komisi Ombudsman Nasional;

– Komisi Yudisial (KY);

– Dan Lain-Lain.

2. Pengaduan Dari Internal Lembaga Pengadilan.

Pengaduan ini Ditujukan Terhadap Aparat Lembaga Peradilan yang Diajukan Oleh Lembaga Peradilan Sendiri (Termasuk Keluarganya).

3. Laporan Kedinasan

Laporan Kedinasan ini Merupakan Laporan Resmi Dari Pimpinan Lembaga Peradilan Mengenai Aparat Pengadilan yang Dipimpinnya.

4. Informasi Dari :

– Instansi Lain;

– Media Massa;

– Isu yang Berkembang.

B. Pengaduan Ditujukan Kepada Lembaga Peradilan

C. Proses Penanganan Pengaduan

1. Pencatatan;

2. Penelaahan;

3. Penyaluran;

4. Pembentukan Tim Pemeriksa;

5. Survey Pendahuluan;

6. Menyusun Rencana Pemeriksaan;

7. Pelaksanaan Pemeriksaan.

Materi Pengaduan
Materi Pengaduan Meliputi Hal-Hal Sebagai Berikut :

1. Pelanggaran Terhadap Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim;

2. Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan;

3. Pelanggaran Sumpah Jabatan;

4. Pelanggaran Terhadap Peraturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Peraturan Disiplin Militer;

5. Perbuatan Tercela yaitu Berupa Perbuatan Amoral, Asusila atau Perbuatan-Perbuatan yang Tidak Selayaknya Dilakukan Oleh Seorang Aparat Lembaga Peradilan, Maupun Selaku Anggota Masyarakat;

6. Pelanggaran Hukum Acara, Baik yang Dilakukan Dengan Sengaja Maupun Karena Kelalaian dan Ketidakpahaman;

7. Mal Administrasi, yaitu Terjadinya Kesalahan, Kekeliruan atau Kelalaian yang Bersifat Administratif;

8. Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan yang Dapat Merugikan Pihak-pihak yang Berkepentingan Serta Masyarakat Secara Umum.

Hak-Hak Pelapor, Terlapor dan Institusi Pemeriksa
A. Hak Pelapor

1. Mendapatkan Perlindungan Kerahasian Identitas;

2. Mendapatkan Kesempatan Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas Tanpa Paksaan Dari Pihak Manapun;

3. Mendapatkan Informasi Mengenai Tahapan Laporan Pengaduan yang Didaftarkan;

4. Mendapatkan Perlakuan yang Sama dan Setara Dengan Terlapor Dalam Pemeriksaan.

B. Hak Terlapor

1. Membuktikan Bahwa ia Tidak Bersalah Dengan Mengajukan Saksi dan Alat Bukti Lain;

2. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dirinya.

C. Hak Institusi Pemeriksa

1. Merahasiakan Kesimpulan dan Hasil Rekomendasi laporan Hasil Pemeriksaan Kepada Pihak Terlapor, Pelapor dan Pihak-Pihak Lain Selain Kepada Pejabat yang Berwenang Mengambil Keputusan;

2. Menentukan jangka Waktu yang Memadai Untuk Menangani Suatu Pengaduan Berdasarkan Tingkat Kesulitan Penanganan Dalam Hal Jangka Waktu yang Ditetapkan Dalam Pedoman ini Terlampaui.

Tahap Pemeriksaan Atas Pengaduan
Pelaksanaan Pemeriksaan Dilaksanakan Dengan Urutan Sebagai Berikut :

a. Memeriksa Pengaduan, Meliputi :

1. Identitas Pengadu;

2. Relepansi Kepentingan Pengadu;

3. Penjelasan Lengkap Tentang Hal yang Diadukannya;

4. Bukti-Bukti yang Dimiliki Pengadu.

b. Memeriksa Pihak-Pihak yang Terkait. Pihak Lain yang Dapat Diajukan Oleh Pengadu Untuk Menguatkan Dalil-Dalilnya, Maupun Atas Inisiatif Tim memeriksa Untuk Kepentingan Melakukan Klarifikasi maupun Konfirmasi mengenai Pengaduan Tersebut.

c. Memeriksa Pihak yang Diadukan, Meliputi :

d. Memeriksa Pihak Lain yang Diajukan Oleh Pihak yang Diadukan, yaitu Pihak yang Dapat Menguatkan Dalil-Dalilnya.

e. Memeriksa Surat-Surat dan Dokumen Dengan Teliti dan Seksama, Dibuat Foto Kopinya dan Dilegalisir.

f. Mengkronfotir Antara Pengadu Dengan Pihak yang Diadukan, atau Pihak Lainnya (apabila diperlukan).

g. Melakukan Pemeriksaan Lapangan (bila diperlukan).

*) Sumber Informasi :
Surat Keputusan KMA No 076 KMA SK VI 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan






RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Sekretaris Ma : Mahkamah Agung Akan Kembangkan Aplikasi E-court Khusus Perkara Pidana
    Humas-Jakarta : Mahkamah Agung RI terus bergerak cepat melakukan reformasi sistem peradilan secara menyeluruh khususnya melakukan implementasi teknologi informasi dalam sistem peradilan. Ketua Mahkamah RI Baru saja meluncurkan secara resmi aplikasi elektronik Court atau E-Court pada hari Jumat (13/7) yang lalu di Balikpapan. Kedepan Mahkamah Agung akan mengembangkan aplikasi e-court khusus untuk perkara pidana. Demikian […]
  • Kma Menerima Kunjungan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (ojk)
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof.Dr.M.Hatta Ali, SH.,MH didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung dan Panitera menerima kunjungan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso beserta Wakil OJK dan para Komisioner OJK, pada hari ini Selasa 17/7/2018, bertempat diruang rapat Ketua Mahkamah Agung Lantai13. (humas)by […]
  • Ketua Mahkamah Agung Membuka Kegiatan Lokakarya Media
    Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H membuka secara resmi kegiatan lokakarya media yang diselenggarakan atas kerjasama Mahkamah Agung RI, EU-UNDP SUSTAIN dan Dewan Pers, hari Senin (16/7) di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jakarta Timur. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan mengenai peranan penting pers dalam mewujudkan lembaga […]
  • Sekretaris Mahkamah Agung : Pimpinan Pengadilan Harus Memahami Masalah Kesekretariatan
    Balikpapan"Humas: Pengelolaan pengadilan bertumpu pada dua jangkar utama, yakni kepaniteraan dan kesekretariatan. Meskpun Pimpinan pengadilan itu adalah hakim yang notabene sangat memahami tentang teknis yustisial, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pimpinan pengadilan memegang kendali dan bertanggung jawab atas dua jangkar pengelolaan pengadilan diatas. Hal ini memberikan isyarat pentingnya pimpinan pengadilan memiliki pemahaman yang memadai […]