Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Pedoman Pengawasan

Pedoman Pengawasan
A. Pendahuluan
Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis — monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig).Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan  Tata Usaha Negara Palu dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.
B. Wewenang dan Tanggung Jawab Pengawasan
Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, berada pada:
  • Ketua Pengadilan  Tata Usaha Negara Palu;
  • Seluruh pejabat kepaniteraan;
  • Seluruh pejabat struktural dilingkungan pengadilan tingkat pertama
C. Pengawasan Rutin / Reguler dan Pengawasan Melekat
  • Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lembaga peradilan wajib menjalankan pengawasan melekat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan (rutin/ reguler) dalam upaya pengendalian internal.
  • Pada Pengadilan  Tata Usaha Negara Palu, Wakil Ketua bertindak selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para hakim pengawas bidang dan hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) yang telah ditunjuk, dengan dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti dan staff sebagai tenaga administrasi

Bagian ini mengadaptasi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.






RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Ketua Ma Menjadi Pembina Upacara Kemerdekaan Ri Ke 74
    Jakarta " Humas MA: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., menjadi Pembina Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74 di halaman gedung Mahkamah Agung pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019. Upacara ini diikuti oleh seluruh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Yustisial, para Pejabat Eselon 1-4, para pegawai, ibu-ibu […]
  • Kma Menghadiri Acara Pidato Presiden Ri Pada Sidang Tahunan Mpr Ri Tahun 2019
    Jakarta " Humas MA : Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH bersama Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar dan Sekretaris Mahkamah Agung menghadiri acara pidato Presiden pada sidang tahunan MPR tahun 2019 . Pada pidatonya kali ini Presiden RI […]
  • Mari & Bssn Ri Bahas Perjanjian Kerja Sama
    Jakarta - Humas MA: Sehubungan dengan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik serta akan di luncurkan nya aplikasi e-Litigasi Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI bahas perjanjian kerja sama terkait Peradilan secara elektronik yang membutuhkan […]
  • Sambut Era Peradilan Secara Elektronik (e-litigation), Mahkamah Agung Adakan Sosialisasi Kepada Pengadilan Pilot Project.
    Jakarta " Humas MA : Mahkamah Agung RI akan menerapkan sistem persidangan di pengadilan secara elektronik sebagai salah satu upaya mendukung kemudahan berusaha di bidang pelayanan Pengadilan di Indonesia serta mewujudkan visi Mahkamah Agung RI menuju Peradilan yang Agung. Demikian salah satu point yang disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Yang Mulia Dr. […]