Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

PEMBACAAN PUTUSAN PERKARA NO. 3/G/2018/PTUN.PL

PEMBACAAN PUTUSAN PERKARA NO. 3/G/2018/PTUN.PL

Bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di gelar Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.PL tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa. Bertindak sebagai Ketua Majelis HARYATI, SH., MH. didampingi TRI JOKO SUTIKNO, S. Sos., SH., MH., ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, SH. sebagai Hakim Anggota dan PROKLAMASI MP. HAMBUAKO, SH. sebagai Panitera Pengganti.

Dalam pembacaan putusan tersebut, majelis hakim mengadili :

  • Dalam Eksepsi

          Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

  • Dalam Pokok Sengketa
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menolak untuk selebihnya;
  2. Menyatakan batal surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0589/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Towale Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah, Tanggal 11 Desember 2017;
  3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0589/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Towale Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah, Tanggal 11 Desember 2017;
  4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengambalikan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat dan hak-hak Penggugat serta kedudukannya semuala sebagai Kepala Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala Periode 2015-2021;
  5. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.603.500,- (Enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah).






RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Ketua Mahkamah Agung Dianugerahi Gelar Pemimpin Perubahan
    Jakarta " Humas : Apresiasi dan penghargaan atas keberhasilan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada 205 unit kerja pemerintahan yang berlangsung Senin (10/12/2018) kemarin juga disertai dengan pemberian penghargaa kepada 7 (tujuh) pimpinan lembaga yang unit-unit kerja tersebut. Ketujuh pimpinan lembaga tersebut, adalah Moermahadi Soerja Djanegara […]
  • Ma Bekerjasama Dengan Bnn Melakukan Test Urine Dilingkungan Mahkamah Agung
    Jakarta-Humas, Dalam Rangka Memberantas Penyalahgunaan NARKOBA , Mahkamah Agung bekerja sama dengan BNN melakukan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan , Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dan Tes Urine. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori extraordinary crime dan serius (serius crime) . sehingga masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik didunia […]
  • Focus Group Discussion (fgd) Peningkatan Fungsi Sppt Ti Pada Pengadilan Pilot Project Dan Uji Coba Pengembangan Sipp Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan Peradilan
    Bekasi - Humas. Untuk meningkatkan pengembangan dan implementasi SPPT TI , Biro Hukum dan Humas melakukan FGD dan Uji coba pada Pengadilan Pilot Project di Hotel Amarossa Bekasi , 10 - 12 Desember 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas , Dr. Abdullah Sh., MS di hadapan 48 orang peserta. Kegiatan FGD […]
  • Mahkamah Agung Raih Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi
    Jakarta " Humas: Mahkamah Agung mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Prestasi ini diraih setelah 7 (tujuh) unit kerja pengadilan dinyatakan lulus berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Ketujuh unit kerja pengadilan tersebut, masing-masing Pengadilan Tinggi DKI […]