Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

PEMBINAAN KETUA PTTUN MAKASSAR

PEMBINAAN KETUA PTTUN MAKASSAR

Palu – Rabu, 21 November 2018

Dalam agenda pembinaan ke PTUN Palu, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar beserta Sekretaris & Panitera mengunjungi PTUN Palu sekaligus meninjau kondisi kantor pasca musibah Gempa, Tsunami & Likuifaksi di Kota Palu. Dalam pembinaan yang dilaksanakan di ruang sidang utama, Ketua PTTUN Makassar menyampaikan beberapa pesan kepada warga PTUN Palu sebagai berikut :

“Kepada para hakim dan pegawai PTUN Palu diminta agar dalam melaksanakan tugas ke depan selaku aparatur di jajaran Pengadilan berusaha dengan sebaiknya untuk melaksanakan tugas dengan memperhatikan kebijakan yang digariskan Mahkamah Agung R.I. memperhatikan dan melaksanakan isi Perma nomor 7-8 dan 9 tahun 2016 sesuai isi Maklumat Ketua Mahkamah Agung R.I nomor 1 Tahun 2017, intinya dalam bekerja di jajaran Peradilan harus disiplin dan tidak melakukan perbuatan yang tercela , tidak larut pada dampak musibah gempa yang terjadi 28 september yang telah berlalu.”

Kondisi bangunan Kantor pasca bencana gempa bumi yang melanda palu 28 September lalu yang mengakibatkan retak – retak pada gedung kantor ini yang telah saya lihat dan saya rekam/videokan dan kondisi traumatis akibat gempa yang terjadi harus segera diatasi.

Sebagai umat yang beriman kita tidak boleh berputus asa tatkala mendapatkan kesulitan dari musibah atau cobaan.
Mohon maaf kepada teman – teman yang beragama Islam saya mengingatkan bahwa Allah telah memberi janji bahwasanya di balik kesulitan, pasti ada jalan keluar yang begitu dekat.
Dalam surat Alam Nasyroh, Allah Ta’ala berfirman, yang artinya :
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Alam Nasyroh: 5)

Ayat ini pun diulang setelah itu, yang artinya :
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Alam Nasyroh: 6)

Maaf saya tambahkan penhelasan mengenai ayat2 tersebut, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, bahwai dibalik satu kesulitan, ada dua kemudahan

Kata “al ‘usr (kesulitan)” yang diulang dalam surat Alam Nasyroh hanyalah satu. Al ‘usr dalam ayat pertama sebenarnya sama dengan al ‘usr dalam ayat berikutnya karena keduanya menggunakan isim ma’rifah (seperti kata yang diawali alif lam). Sebagaimana kaedah dalam bahasa Arab, “Jika isim ma’rifah diulang, maka kata yang kedua sama dengan kata yang pertama, terserah apakah isim ma’rifah tersebut menggunakan alif lam jinsi ataukah alif lam ‘ahdiyah.” Intinya, al ‘usr (kesulitan) pada ayat pertama sama dengan al ‘usr (kesulitan) pada ayat kedua.

Sedangkan kata “yusro (kemudahan)” dalam surat Alam Nasyroh itu ada dua. Yusro (kemudahan) pertama berbeda dengan yusro (kemudahan) kedua karena keduanya menggunakan isim nakiroh (seperti kata yang tidak diawali alif lam). Sebagaimana kaedah dalam bahasa Arab, “Secara umum, jika isim nakiroh itu diulang, maka kata yang kedua berbeda dengan kata yang pertama.” Dengan demikian, kemudahan itu ada dua karena berulang. Ini berarti ada satu kesulitan dan ada dua kemudahan.

PTUN Palu yang ikut terkena dampak musibah cobaan gempa dari Allah SWT. Insyaallah akan segera mendapatkan kemudahan2 .

PTUN Palu telah mendapatkan akreditasi penjaminan mutu A exellent 2018 dan juara tiga lomba PTSP. Kedepan harus bisa dipertahankan, untuk itu PTUN PALU :

1. Harus tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa, menaati dusiplin kerja sebagaimana biasa yang seharusnya, ada daftar kehadiran hakim
dan daftar kehadiran pegawai yang dilakukan pada hari kerja dengan Finger scan & dengan manual dengan Catatan yang :
– Terlambat. T
– Tidak absen masuk TAM
– Tidak absen pulang TAP
– Pulang awal PA.

Kriterianya :
( Keppres no. 53 th. 2010 tentang dsiplin PNS ps. 8,9,10. ketidak hadiran dihitung secara kumulatif ).
( Perka BKN no.21 th.2010 tentang pelaksanaan Keppres 53 th.2010 ).
( Keputusan KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang penegakan
kerja dalam pelaksanaan tunjangan khusus kinerja pada MA dan Badan peradilan yang berada di bawahnya)
( PERMA no.7 tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja hakim pada MA dan badan peradilan yang berada di bawah nya ).

2. Perilaku kerja termasuk ketaatan penggunaan seragam dan atribut PNS disiapkan buku catatan peringatan lisan penilaian perilaku kerja untuk memudahkan monitoring dan evaluasi perilaku pegawai

Kriterianya :
Perka BKN no 1 th. 2013 ttg. Ketentuan pelaksanaan PP no. 46 th. 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai)

3. Pengawasan melekat
Kriterianya :
( PERMA NO 8 TH.2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya).

4. Pembuatan SKP hakim dan SKP pegawai di awal tahun

Kriterianya ( PP NO 46 th 2011 dan PERKA BKN NO 1 TH 2013)

 

Selain itu diingatkan sebagai peradilan tingkat pertama yang telah lama operasional yang juga telah melaksanakan dan memenangkan lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahu 2018 dan telah dan telah meraih Akreditasi Penjaminan Mutu Indonesia Court Performance Excellence tahun 2018 dengan nilai A Exellent harus tetap menjaga citranya, dengan :

1. Melaksanakan pembinaan terus menerus.

2. Melaksanakan reformasi birokrasi (RB).

3. Melaksanakan pembangunan zona integritas, standar pengawasan Badan Pengawasan MA dan standar penilaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan miltun.
Membangun zona integritas.
Mengacu Permenpan No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas, maka pembangunan dimulai dengan penandatanganan piagam pencanangan secara terbuka. Tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan RB, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik. Seyogyanya penandatangan piagam disaksikan oleh unsur masyarakat (perguruan tinggi/LSM), pihak kepolisian, kejaksaan, dan pihak pemerintah daerah.

4. Pembenahan sarana pelayanan publik.
Pembenahan dimulai dengan menerapkan konsep 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin). Sarana-prasarana harus tetap rapi dan bersih. Sarana yang belum ada diadakan. Tidak harus mewah, tapi cukup membuat nyaman pengguna. Meja pengaduan, meja informasi, ruang sidang, ruang advokat, ruang ibu menyusui, ruang pengunjung berikut fasilitasnya, ruang tamu terbuka, ruang posbakum, sarana difable, tempat parkir pengunjung dan serta tempat merokok.
Pasca gempa ini banyak ruangan yang dindingnya retak tidak difungsikan, dapat disiasati dengan memanfaatkan ruang-ruang yang masih bisa ditempati bergabung bersama. Banner petunjuk pelayanan/penggunaan dan tanda-tanda arah yang ada dipajang di tempat sesuai perubahan penggunaan ruang pasca gempa.
Segera dimintakan penilaian kelayakan penggunaan gedung PTUN PALU pasca gempa untuk dimintakan rehab.

5. Pembenahan administrasi.
Acuannya Buku II Pedoman Administrasi Peradilan berikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA maupun Badilmiltun. Tentu ini telah diterapkan dalam praktek sehari-hari, tetapi umumnya tetap banyak yang terlupakan. Misalnya Sema No. 6 Tahun 2014 sering belum diterapkan dan meja informasi tidak sesuai Keputusan Dirjen Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik.
Dalam pengisian laporan bulanan penanganan perkara ptun palu untuk bulan Oktober halaman 19 dan 20 yang saya baca angkanya tidak akurat.
Laporan Bulanan yang masuk kepengadilan tinggi tun Makassar dari pengadilan tun se wilayah hukum pengadilan tinggi tun Makassar, setelah nyampek di meja kerja saya selalu saya baca. pada Laporan bulanan untuk Oktober 2018 dari PTUN Palu, pada halaman 19 tertulis sisa perkara bulan lalu 34, masuk bulan okt. 1 , putus bulan okt. tidak ada, tapi dalam sisa akhir bulan koq tetap 34… harusnya jadi 35.
Pada halaman 20 tertulis ada laporan jumlah perkara yang tidak mengajukan banding 2 , kasasi 1 dan PK 1… Itu seharusnya angka untuk perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK sebagaimana tertulis dalam data di halaman 19 bukan data untuk yang tidak mengajukan banding, kasasi dan PK.

Selanjutnya dalam pengisian input data di SIPP jangan ada lagi perkara banding yang berkas phisiknya sudah dikirim dan diterima di PT.tun Makassar tapi input data tingkat pertama di SIPP belum diselesaikan sehingga PT.tun Makassar tidak bisa input data pendaftaran banding dalam SIPP.

6. Pembuatan dan pengesahan dokumen penjaminan mutu agar tetap dilakukan.

7. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, perhatikan isi surat Ditjen Badilmiltun nomor 1321/DJMT.3/B/11/2018 tanggal 6 Nopember 2018 , yakni untuk keseragaman dan standar pelayanan publik yang sama oleh satker pengadilan di lingkungan peradilan tun dibuat standar survey pelayanan publik yang meliputi :

  1. Sarana dan prasarana pelayanan publik
  2. Pendaftaran
  3. Persidangan
  4. Pemberian salinan putusan
  5. Pelayanan meja informasi
  6. Pelayanan pengaduan
  7. Pengembalian sisa biaya panjar
  8. Permohonan eksekusi
  9. Pelayanan persuratan
  10. Sikap aparatur pengadilan

Standar pelayanan tersebut berkaitan dengan tenggang waktu pelayanan maupun biaya pelayanan.
Satker pengadilan di lingkungan peradilan TUN diwajibkan melakukan survey dan mengevaluasi secara berkala setiap tiga bulan sekali. Selanjutnya mengirimkan laporan kepuasan pelayanan publik tersebut ke Ditbin ganismintun Ditjen miltun selambatnya tanggal 5 setiap periode evaluasi.

Lazimnya audit internal dilakukan oleh para hakim untuk tujuan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit internal berguna untuk bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan pelayanan publik dalam sistem penjaminan mutu.

8. Pelaksanaan tinjauan manajemen.
Rapat tinjauan manajemen membahas evaluasi kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Hasil survei kepuasan masyarakat dan audit internal harus menjadi pembahasan rapat sehingga diperoleh rekomendasi untuk perbaikannya.

Foto Kegiatan :







RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Ketua Mahkamah Agung Dianugerahi Gelar Pemimpin Perubahan
    Jakarta " Humas : Apresiasi dan penghargaan atas keberhasilan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada 205 unit kerja pemerintahan yang berlangsung Senin (10/12/2018) kemarin juga disertai dengan pemberian penghargaa kepada 7 (tujuh) pimpinan lembaga yang unit-unit kerja tersebut. Ketujuh pimpinan lembaga tersebut, adalah Moermahadi Soerja Djanegara […]
  • Ma Bekerjasama Dengan Bnn Melakukan Test Urine Dilingkungan Mahkamah Agung
    Jakarta-Humas, Dalam Rangka Memberantas Penyalahgunaan NARKOBA , Mahkamah Agung bekerja sama dengan BNN melakukan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan , Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dan Tes Urine. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori extraordinary crime dan serius (serius crime) . sehingga masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik didunia […]
  • Focus Group Discussion (fgd) Peningkatan Fungsi Sppt Ti Pada Pengadilan Pilot Project Dan Uji Coba Pengembangan Sipp Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan Peradilan
    Bekasi - Humas. Untuk meningkatkan pengembangan dan implementasi SPPT TI , Biro Hukum dan Humas melakukan FGD dan Uji coba pada Pengadilan Pilot Project di Hotel Amarossa Bekasi , 10 - 12 Desember 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas , Dr. Abdullah Sh., MS di hadapan 48 orang peserta. Kegiatan FGD […]
  • Mahkamah Agung Raih Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi
    Jakarta " Humas: Mahkamah Agung mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Prestasi ini diraih setelah 7 (tujuh) unit kerja pengadilan dinyatakan lulus berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Ketujuh unit kerja pengadilan tersebut, masing-masing Pengadilan Tinggi DKI […]