Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

PENGUMUMAN HASIL ASSESMEN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

PENGUMUMAN HASIL ASSESMEN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Palu – Rabu, 15 Agustus 2018.

Setelah 3 hari Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu yang dimulai pada tanggal 12 Agustus 2018. Ketua Tim Assesor beserta anggota bertemu dengan seluruh personil PTUN Palu diruang sidang utama dengan agenda pengumuman hasil pemeriksaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Tujuan dari agenda assesmen tersebut adalah untuk menentukan status & penilaian Pengadilan Tata Usaha Negara palu sesuai dengan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilmiltun dan juga untuk melihat interaksi & implementasi dari kebijakan, sasaran & prosedur termasuk pencapaiannya.

Dibacakan langsung oleh Ketua Assesor yaitu Ibu. Ambar Susilowati S.H., M.H. nilai faktual yang tercapai pada 7 Area Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai berikut :

AREA 1 : Manajemen Kepemimpinan & Sumber Daya Manusia. (Nilai Faktual : 102) Capaian : 94%

AREA 2 : Pola Bindalmin & SOP Penyelesaian Perkara. (Nilai Faktual : 2119) Capaian : 89%

AREA 3 : Sarana & Prasarana Pengadilan. (Nilai Faktual : 241) Capaian : 97%

AREA 4 : Pengelolaan SIPP & Aplikasi Berbasis I.T. (Nilai Faktual : 474) Capaian : 91%

AREA 5 : Pelayanan Meja Informasi & Meja Pengaduan. (Nilai Faktual : 372) Capaian : 99%

AREA 6 : PNBP & Biaya Proses Penyelesaian Perkara. (Nilai Faktual : 146) Capaian : 94%

AREA 7 : Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. (Nilai Faktual : 56) Capaian : 100%

Setelah hasil penilaian dari para Tim Assesor, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dipandang pantas & layak mendapatkan nilai A (Excelent).

Dengan didapatkannya nilai Akreditasi tersebut, Tim Assesor juga memberikan saran perbaikan kepada area yang masih mempunyai kekurangan agar lebih meyempurnakan lagi, dan juga mengharapkan seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menjaga Mutu Pelayanan Pengadilan baik dari sisi administrasi, keyamanan kantor, & proses penyelesaian perkara, agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk para pencari keadilan.

Disela pengumuman hasil penilaian tersebut, Ibu. Ambar Susilowati S.H., M.H. & Bpk. Sudarsono, S.H., M.H. memberikan sedikit penjelasan secara garis besar mengenai e-court (Pengadilan Elektronik).

Aplikasi Electronic Court (e-court) dikembangkan oleh Mahkamah Agung sejak November 2017. Kala itu Mahkamah Agung yang berkolaborasi dengan SUSTAIN EU-UNDP dan Tim Pembaharuan Peradilan membentuk pokja khusus untuk mengkaji regulasi maupun saran pengembangan terhadap aplikasinya.

Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi e-court merupakan sebuah sistem yang terpusat, artinya aplikasi tersebut berada di Data Center Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu diinstall di masing-masing server maupun website pengadilan, mengapa? Karena otomatis akan terkoneksi dengan database pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di masing-masing pengadilan yang telah mengimplementasikan e-court. (klik untuk membaca selengkapnya)

Berikut lampiran foto :







RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Dengan Empat Lingkungan Peradilan Di Wilayah Provinsi Jayapura
    JAYAPURA " HUMAS. Jumat 15 Februari 2019 pukul 16.00 WIT, Bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Jayapura, kunjungan kerja reses masa persidangan III dipimpin oleh ketua Tim Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik, S.H. dan seluruh jajaran Ketua Pengadilan pada empat lingkungan Peradilan di wilayah Provinsi Jayapura. Berikut ini daftar nama 9 anggota Komisi […]
  • Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Dengan Empat Lingkungan Peradilan Di Wilayah Provinsi Jawa Timur
    Surabaya - Humas. Bertempat di ruang Mahameru Kepolisian Daerah Jawa Timur, kunjungan kerja reses masa persidangan III dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa SH., MH. Seluruh jajaran Ketua Pengadilan pada empat lingkungan Peradilan di wilayah Jawa Timur hadir pada rapat kali ini beserta jajaran tingkat pertama diwilayah Jawa Timur. Dalam […]
  • Ketua Ma: Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai Dari Keluarga
    Jakarta " Humas : Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik. Korupsi juga merusak sendi-sendi ekonomi nasional, serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional. Fenomena ini memerlukan pemberantasan yang harus dilakukan secara luar biasa dan […]
  • Sekretaris Mahkamah Agung Melantik 2 Pejabat Struktural Eselon Ii Dan 30 Pejabat Struktural Eselon Iii
    Jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo SH., M.Hum., melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon II, dan 30 (Tiga Puluh) Pejabat Eselon III, pada Kamis 14 Febuari 2019 di lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung. Para Eselon II yang dilantik yaitu : Drs. Arief Hidayat, SH., MM Sebagai Sekretaris pada Direktorat […]