Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

PENGUMUMAN HASIL ASSESMEN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

PENGUMUMAN HASIL ASSESMEN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Palu – Rabu, 15 Agustus 2018.

Setelah 3 hari Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu yang dimulai pada tanggal 12 Agustus 2018. Ketua Tim Assesor beserta anggota bertemu dengan seluruh personil PTUN Palu diruang sidang utama dengan agenda pengumuman hasil pemeriksaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

Tujuan dari agenda assesmen tersebut adalah untuk menentukan status & penilaian Pengadilan Tata Usaha Negara palu sesuai dengan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilmiltun dan juga untuk melihat interaksi & implementasi dari kebijakan, sasaran & prosedur termasuk pencapaiannya.

Dibacakan langsung oleh Ketua Assesor yaitu Ibu. Ambar Susilowati S.H., M.H. nilai faktual yang tercapai pada 7 Area Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai berikut :

AREA 1 : Manajemen Kepemimpinan & Sumber Daya Manusia. (Nilai Faktual : 102) Capaian : 94%

AREA 2 : Pola Bindalmin & SOP Penyelesaian Perkara. (Nilai Faktual : 2119) Capaian : 89%

AREA 3 : Sarana & Prasarana Pengadilan. (Nilai Faktual : 241) Capaian : 97%

AREA 4 : Pengelolaan SIPP & Aplikasi Berbasis I.T. (Nilai Faktual : 474) Capaian : 91%

AREA 5 : Pelayanan Meja Informasi & Meja Pengaduan. (Nilai Faktual : 372) Capaian : 99%

AREA 6 : PNBP & Biaya Proses Penyelesaian Perkara. (Nilai Faktual : 146) Capaian : 94%

AREA 7 : Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. (Nilai Faktual : 56) Capaian : 100%

Setelah hasil penilaian dari para Tim Assesor, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dipandang pantas & layak mendapatkan nilai A (Excelent).

Dengan didapatkannya nilai Akreditasi tersebut, Tim Assesor juga memberikan saran perbaikan kepada area yang masih mempunyai kekurangan agar lebih meyempurnakan lagi, dan juga mengharapkan seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menjaga Mutu Pelayanan Pengadilan baik dari sisi administrasi, keyamanan kantor, & proses penyelesaian perkara, agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk para pencari keadilan.

Disela pengumuman hasil penilaian tersebut, Ibu. Ambar Susilowati S.H., M.H. & Bpk. Sudarsono, S.H., M.H. memberikan sedikit penjelasan secara garis besar mengenai e-court (Pengadilan Elektronik).

Aplikasi Electronic Court (e-court) dikembangkan oleh Mahkamah Agung sejak November 2017. Kala itu Mahkamah Agung yang berkolaborasi dengan SUSTAIN EU-UNDP dan Tim Pembaharuan Peradilan membentuk pokja khusus untuk mengkaji regulasi maupun saran pengembangan terhadap aplikasinya.

Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi e-court merupakan sebuah sistem yang terpusat, artinya aplikasi tersebut berada di Data Center Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu diinstall di masing-masing server maupun website pengadilan, mengapa? Karena otomatis akan terkoneksi dengan database pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di masing-masing pengadilan yang telah mengimplementasikan e-court. (klik untuk membaca selengkapnya)

Berikut lampiran foto :







RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Ketua Ma Lakukan Pembinaan Kepada Aparatur Peradilan Di Wilayah Hukum Sulawesi Utara, Gorontalo Dan Maluku Utara
    Manado " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Melakukan pembinaan terhadap para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan para Hakim, para Panitera dan para Sekretaris pada empat lingkungan peradilan di wilayah hukum Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara pada Hari Selasa 23 Oktober 2018 di […]
  • Ketua Mahkamah Agung : Pengadilan Baru Untuk Peningkatan Akses Terhadap Keadilan
    Melonguane - Humas: Pembentukan 85 pengadilan baru dimaksudkan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Akses tersebut meliputi keterjangkauan pengadilan oleh masyarakat dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. […]
  • Kma Resmikan 85 Pengadilan Baru Di Ujung Utara Indonesia
    Melonguane " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. meresmikan pengoperasionalan 85 pengadilan baru di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud pada Senin 22 Oktober 2018. Peresmian tersebut dihadiri oleh para Pimpinan Mahkamah Agung, Gubernur dan Forkopimda Sulawesi Utara, Bupati dan Forkopimda Kabupaten Talaud, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia, serta […]
  • 977 Aparatur Peradilan Disiapkan Mengisi 85 Pengadilan Baru
    Jakarta-Humas : Mahkamah Agung RI telah menyiapkan 977 aparatur peradilan untuk mengisi untuk menjalankan operasional 85 pengadilan baru yang akan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI A. S. Pudjoharsoyo saat memberikan keterangan […]