Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Peradilan Modern yang Berbasiskan Teknologi Informasi Kini Sudah di depan Mata

Peradilan Modern yang Berbasiskan Teknologi Informasi Kini Sudah di depan Mata

Jakarta – ditjenmiltun.net. Sudah bukan rahasia umum lagi jika Mahkamah Agung kini sedang berinovasi pada sektor Justice Reform khususnya dengan melakukan implementasi Technology for Judiciary. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, hal ini menjadi tonggak awal dalam mewujudkan peradilan modern yang berbasiskan teknologi informasi (IT). Bak sambil menyelam minum air, dirilisnya Aplikasi e-court pada satuan kerja (pengadilan) yang menjadi percontohan, digadang-gadang akan meningkatkan nilai (ranking) Ease of Doing Business (Kemudahan Berusaha) Negara Indonesia dan juga kehadiran Aplikasi e-court ini dapat menjadi pemicu untuk mewujudkan asas pengadilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Pada artikel sebelumnya telah dipaparkan sedikit mengenai Aplikasi e-court (klik di sini untuk membacanya), nah pada artikel ini juga akan mengulas kembali mengenai Aplikasi e-court yang telah beranjak pada tahap testing (uji coba).

Sebagaimana telah disampaikan pada paragraf di atas, tujuan dihadirkannya Aplikasi e-court ini ialah dalam rangka perbaikan indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness/EODB) di Indonesia yang salah satu poinnya adalah penyederhanaan acara peradilan. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden tahun 2016 dimana Presiden berharap agar Negara Indonesia dapat mencapai peringkat ke-40 dalam survey kemudahan berusaha tahun 2018 yang dilakukan oleh World Bank (Bank Dunia). Secara historis, saat ini ranking Negara Indonesia pada sisi kemudahan berusaha berada di peringkat 72 (secara global) dimana telah meningkat 34 point dari tahun 2016. Dan untuk sisi enforcing contract, Indonesia berada di urutan 145 (secara global) dimana telah terjadi peningkatan 26 point dari tahun 2016. Sedangkan pada sisi resolving insolvency, saat ini Indonesia berada di posisi 38 (secara global) dimana telah beranjak 36 point dari tahun 2016.

Jika menengok beberapa tahun ke belakang, Indeks Kualitas Proses Peradilan (Quality of Court Process Index) bak jauh api daripada panggang dikarenakan terdapat 3 (tiga) issue utama, seperti :

  1. Pengadilan belum dapat melakukan pemeriksaan gugatan awal secara elektronik melalui suatu platform khusus yang terdedikasi khusus;
  2. Pengadilan belum dapat melakukan pengiriman panggilan terhadap pihak berperkara secara elektronik;
  3. Pengadilan belum dapat menyediakan pembayaran perkara secara elektronik.

Hanya dalam kurun waktu setengah windu, Mahkamah Agung telah melakukan banyak perubahan, khususnya dengan menghadirkan peran teknologi informasi dalam administrasi maupun penanganan perkara. Contoh perubahan tersebut ialah lahirnya sebuah produk revolusioner di bidang manajemen dan administrasi perkara yang dinamakan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Diharapkan duet antar dua aplikasi yang saling terintegrasi ini dapat meningkatkan Quality of Court Process Index pada komponen Court Structure and Procedural Law, Case Management, Case Automation dan Alternative Dispute Resolution.

Berkaca dari Federal Court of Australia/FCA (seperti yang diulas dalam artikel sebelumnya), tidak mudah untuk mewujudkan sebuah peradilan yang modern berbasiskan teknologi informasi. Dalam hal ini pun Mahkamah Agung tidak serta merta membangun Aplikasi e-court dalam satu langkah semata, melainkan ada beberapa tahapan (rencana aksi) yang wajib dipenuhi, seperti misalnya :

  1. Menyusun rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (Peraturan MA Nomor 03 tahun 2018);
  2. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MA Nomor 03 tahun 2018 oleh masing-masing Direktorat Jenderal;
  3. Koordinasi dan kerjasama dengan bank-bank terkait layanan pembayaran secara elektronik pada Aplikasi e-court;
  4. Pengembangan Aplikasi e-court sesuai dengan kaidah, norma, aturan, tata cara dan hukum yang berlaku;
  5. Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) Aplikasi e-court; 
  6. Penyusunan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung perihal pengguna terdaftar dalam Aplikasi e-court.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. sangat mengapresiasi, antusias dan mendukung penuh upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan modern yang berbasiskan teknologi, khsusunya perihal implementasi Aplikasi e-court pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor : 307/Djmt/Kep/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Mahkamah Agung juga telah menetapkan road map (perencanaan) terhadap implementasi dan pengembangan Aplikasi e-court sebagai berikut

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
1. Konsinyasi penyusunan payung hukum, regulasi,

tata kelola, kebijakan, role dan aturan

2. Konsinyasi penyusunan aplikasi berserta modulnya

3. Penerapan untuk Perkara Gugatan Perdata

4. Testing

1. Penyempurnaan regulasi, tata kelola,

kebijakan, role dan aturan

2. Pengembangan aplikasi sesuai dengan

regulasi yang disempurnakan

3. Penerapan untuk jenis perkara lain

4. Penambahan satuan kerja pilot project

5. Penyempurnaan teknologi, termasuk

dukungan penuh sesuai UU ITE

1. Penyempurnaan regulasi sesuai dengan

perkembangan hukum

2. Otomasi penuh pada seluruh proses

administrasi perkara

3. Penerapan untuk jenis perkara lain

4. Launching dan implementasi untuk seluruh

Pengadilan di Indonesia

Aplikasi e-court yang saat ini sedang berjalan dikembangkan dan diujicoba juga telah menimbang kepentingan, kesiapan, kelaziman yang selama ini berlaku di pihak-pihak eksternal pengadilan. Pihak eksternal ini bukan hanya para pihak dan atau kuasa hukumnya, tetapi juga institusi lain, misalnya seperti perbankan. Berkaitan dengan dukungan teknis layanan e-payment (pembayaran elektronik) dalam Aplikasi e-court, pembayaran panjar perkara menggunakan mekanisme Virtual Account sehingga dapat mendukung metode pembayaran yang modern (online) maupun secara offline, dan tentunya mengakomodir multi-channel (pembayaran antar bank). Berikut ini daftar bank yang telah bekerjasama dalam implementasi Aplikasi e-court.

 
No Nama Bank Biaya Virtual Account Biaya Transfer Antar Bank Status
1. BNI Menunggu Perjanjian Kerja Sama Sesuai Aturan BI Siap
2. BNI Syariah Menunggu Perjanjian Kerja Sama Sesuai Aturan BI Siap
3. BRI Menunggu Perjanjian Kerja Sama Sesuai Aturan BI Siap
4. Mandiri Tidak Ada Sesuai Aturan BI Siap
5. Mandiri Syariah Tidak Ada Sesuai Aturan BI Siap
6. BTN Tidak Ada Sesuai Aturan BI Siap

Dan rencananya, Mahkamah Agung akan menetapkan 32 (tiga puluh dua) satuan kerja (pengadilan) yang menjadi proyek percontohan (pilot project) percobaan (testing) Aplikasi e-court :

  1. Pengadilan Negeri sebanyak 17 (lima) Pengadilan
  2. Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 6 (enam) Pengadilan
  3. Pengadilan Agama sebanyak 9 (sembilan) Pengadilan

Hadirnya Aplikasi e-court ini tentunya akan merubah paradigma aparatur peradilan khususnya dalam bidang administrasi perkara, disamping itu juga akan merubah citra (image) pengadilan yang kini semakin canggih dengan adanya peran teknologi informasi (IT). Apabila Aplikasi e-court telah diimplementasikan, maka bukan sebuah isapan jempol lagi bila pendaftaran perkara perdata (pengajuan gugatan/permohonan) dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile yang terkoneksi dengan jaringan internet (smartphone, tablet phone, laptop, notebook, netbook) tanpa harus datang ke pengadilan. Pengiriman berkas dan proses verifikasinya pun dilakukan melalui Aplikasi e-court ini, dan dengan begitu, potensi para pihak pencari keadilan bertemu dengan aparatur pengadilan akan lebih kecil.

Tidak dapat dipungkiri pula dengan keberadaan Aplikasi e-court ini juga akan meringkas proses administrasi perkara di pengadilan, misalnya saja agenda persidangan akan menjadi lebih efektif dan efisien, mengapa? Karena dokumen/berkasnya dapat disampaikan secara online (meringkas beberapa proses persidangan yang hanya bersifat pertukaran dokumen). Disamping itu, dengan adanya notifikasi dari Aplikasi e-court ini maka memungkinkan para pencari keadilan dan kuasa hukumnya (advokat) dapat terus memantau perkembangan perkaranya. Misalnya saja perubahan jadwal sidang, perubahan majelis hakim, pemberitahuan tentang biaya perkara dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan, dengan kolaborasi antar 2 (dua) aplikasi made in Mahkamah Agung ini yaitu Aplikasi e-court dan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) akan lebih mempercepat proses penanganan dan penyelesaian perkara di pengadilan.

Aplikasi e-court dapat diakses melalui : https://ecourt.mahkamahagung.go.id 







RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Ketua Ma Pimpin Upacara Peringatan Hut Kemerdekaan Ri Ke " 73
    JAKARTA-HUMAS. Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH. Minggu (17/8) pagi tepat pada pukul 07.30 WIB menjadi Pembina Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-73 dengan mengusung tema "Kerja Kita Prestasi Bangsa" dihalaman depan gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta. Upacara tersebut diikuti oleh para […]
  • Ketua Mahkamah Agung Hadiri Acara Pidato Kenegaraan Presiden Ri Pada Sidang Tahunan Mpr 2018
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH menghadiri acara pidato kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR 2018 di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis,16/8/2018. Dalam pidatonya, Presiden RI Joko Widodo, mengapresiasi capaian yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam pembangunan bidang hukum. Mahkamah Agung, menurut Jokowi dalam pidatonya, […]
  • Mahkamah Agung Keluarkan Keputusan Perihal Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Non Hakim
    Jakarta"Humas: Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi di Indonesia, khususnya mediasi di Pengadilan (Court Connected Mediation) yang lakukan oleh mediator non hakim, Mahkamah Agung mengeluarkan Ketupusan Ketua Mahkamah Agung mengenai tata cara pemberian dan perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator bagi mediator non hakim. Keputusan bernomor 117/KMA/SK/VI/2018 ditetapkan berdasarkan hasil rapat pimpinan pada tanggal 26 Juni […]
  • Ketua Mahkamah Agung Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 Hakim Agung
    Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) orang Hakim Agung pada hari Rabu, 15 Agustus 2018 pukul 11.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 132/P Tahun […]