Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Prosedur Pengajuan Gugatan dan Biaya Perkara

Prosedur Pengajuan Gugatan dan Biaya Perkara

Prosedur Pengajuan Gugatan dan Biaya Perkara

Berikut ini Adalah Tahapan-Tahapan Prosedur Pengajuan Gugatan dan Biaya Berperkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Untuk Lebih Jelasnya, Silahkan Dibaca Pada Paragraf Dibawah ini :

– Tahapa Pertama :
Pihak Berperkara (Penggugat) Datang Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu (PTUN Palu) Dengan Membawa :

Surat Gugatan Rangkap 8 (Delapan) Disertai Soft Copy Gugatannya;
Foto Copy Objek Sengketa Sejumlah 1 (Satu) Eksemplar (Apabila Sudah Ada);
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pihak Sejumlah 1 (Satu) Eksemplar;
Surat Kuasa Sejumlah 5 (Lima) Eksemplar Disertai Foto Copy Kartu Pengenal Advokat (Apabila Dikuasakan).

– Tahap Kedua :
Petugas Meja Pertama Menerima Gugatan / Permohonan Beserta Kelengkapannya.

– Tahap Ketiga :
Petugas Meja Pertama Memeriksa Kelengkapan Berkas Dengan Menggunakan Daftar Periksa (Check List) dan Meneruskan Berkas yang Telah Selesai Diperiksa Kelengkapannya Kepada Panitera Muda Perkara Untuk Menyatakan Berkas Telah Lengkap atau Tidak Lengkap.

– Tahap Keempat :
Panitera Muda Perkara Meneliti Berkas :

Apabila Berkas Belum Lengkap : Panitera Muda Perkara Mengembalikan Berkas Dengan Melampirkan Daftar Periksa Supaya Penggugat Dapat Melengkapi Kekurangannya;
Apabila Berkas Sudah Lengkap : Dikembalikan Kepada Petugas Meja Pertama.

– Tahap Kelima :
Pihak Penggugat Membayar Panjar Biaya Perkara Sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Melalui Bank BRI Dengan Nama,

Biaya Perkara PTUN PALU

Nama Rekening : RPL 051 PTUN PALU

Nomor Rekening : 0060 – 01 – 002702 – 30 – 1

 

– Tahap Keenam :
Pihak Penggugat Setelah Membayar Panjar Biaya Perkara, Menyerahkan Slip Bukti Penyetoran Kepada Kasir / Meja Pertama.

– Tahap Ketujuh :
Petugas Meja Pertama Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Kasir / Meja Pertama Mencatat Dalam Buku Jurnal.

– Tahap Kedelapan :
Petugas Meja Kedua Mencatat Gugatan Dalam Buku Register Induk Perkara. Petugas Meja Pertama Memproses Gugatan.

– Tahap Kesembilan :
Petugas Meja Kedua Memasukan Nomor Perkara, Identitas Para Pihak, Obyek Sengketa, Posita dan Petitum Gugatan Dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu (SIPP PTUN PALU).

– Tahap Kesepuluh :
Petugas Meja Pertama Menyerahkan SKUM dan Salinan Gugatan yang Telah Didaftar Serta Telah Ditandatangani Oleh Panitera Kepada Pihak Penggugat. PENDAFTARAN SELESAI

Selanjutnya Pihak – Pihak Berperkara akan Dipanggil Melalui Surat Tercatat Menghadap Ke Pengadilan Untuk : Dismissal Proses / Pemeriksaan Persiapan / Persidangan.






RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Mahkamah Agung Kembali Meraih Penghargaan Dari Kementerian Keuangan
    Jakarta " Humas: Mahkamah Agung kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan atas Laporan Keuangan MA dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2013-2017. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr.Syariffudin, SH.,MH, pada Kamis 20/9/2018 di gedung Dhanapala. Selain Mahkamah Agung, Lembaga/Kementrian yang juga mendapatkan […]
  • Ma Serahkan Bantuan 1 M Di Desa Kekait, Lombok Barat Korban Gempa
    Peristiwa gempa bumi berkekuatan 6.4 SR yang berpusat di Lombok pada Minggu (29/07/2018) dan 7.0 SR pada Minggu (5/08/2018) dilaporkan membawa dampak pada gedung-gedung dan rumah warga peradilan di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok. Beberapa gedung dilaporkan mengalami keretakan dan diduga ada warga pengadilan yang menjadi korban bencana tersebut. Merespon hal tersebut, Sekretaris Mahkamah […]
  • Hakim Agung Samsul Maarif Terpilih Kembali Menjadi Ketua Umum Ptwp
    Humas-Jakarta. Yang Mulia Hakim Agung Samsul Maarif, S.H., LL.M., P.hD terpilih kembali menjadi Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) untuk periode 3 tahun kedepan dalam Kongres PTWP XVII yang diselenggarakan pada hari Rabu 12 September 2018 di Denpasar Bali. Kongres tersebut dihadiri oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Para Pimpinan dan para Pengurus Pusat […]
  • Kma Membuka Kejuaran Nasionaltenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung Ke Xviii
    Denpasar " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., membuka secara resmi Kejuaran Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung ke XVIII di Lapangan Renon Denpasar, Senin,10/9/2018. Kejuaran nasional yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun ini menjadi ajang silaturahim yang diharapkan dapat mempererat jiwa korsa warga peradilan. Dari turnamen ini […]