Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

RAPAT KERJA KUNJUNGAN KOMISI III DPR-RI DENGAN 4 PERADILAN Se-SULTENG

RAPAT KERJA KUNJUNGAN KOMISI III DPR-RI DENGAN 4 PERADILAN Se-SULTENG

Palu-Humas, Kunjungan Kerja Komisi III DPR pada masa persidangan III tahun sidang 2015-2016 yang kali ini dipusatkan di Pengadilan Tinggi Palu dengan Jajaran 3 Lingkungan Peradilan yaitu Pengadilan tinggi Palu, Pengadilan Tinggi Agama Palu, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. kunjungan kerja yang dilaksanakan pada tanggal 21 maret 2016 di palu -Sulawesi tengah. Dalam Hal Ini Komisi III DPR meminta Penjelasan Mengenai Budzeting Tahun Anggaran 2016, dan Fungsi Pengawasan di lingkungan Peradilan.

Kunjungan Kali ini Yang dipimpin oleh Ketua Rombongan 1) Drs.Wenny Warouw dari Fraksi Partai Gerindra dan beberapa anggota Komisi III DPR yaitu 2) Supratman Andi Agtas dari Fraksi Partai Gerindra, 3) Masinton Pasaribu dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, 4) H.Abdul Kadir Kading,S.Pi, M.Si dari Fraksi Partai PKB, 5) Drs.H.Mohammad Thoha, S.Sos, M.Si dari Fraksi Partai PKB, 6) H.M Nasir Djamil, S.Ag, M.Si dari Fraksi Partai PKS, 7) H.Asrul Sani, SH.,M.Si dari Fraksi Partai PPP, 8) Dr. Anarulita Muchtar dari Fraksi Partai Nasdem , 9) Akbar Faisal Fraksi Partai Nasdem, dan 10) H.Syarifuddin Suding,SH.,MH dari Fraksi Partai Hanura. Kunjungan ini juga didampingi Oleh 5 Mitra Kerja Komisi III DPR yaitu seperti Kejaksaan Agung, MA, Kepolisian, BNN, dan Kemenkumham.

Dalam Paparannya wakil Ketua Pengadilan TinggiPanji Widagdo,SH.,MH Memaparkan mengenai beberapa kendala yang masih kurang yaitu 1. pembentukan dan pembangunan kantor pengadilan pada empat kabupaten pemekaran yaitu kab morowali, banggai kepulauan,banggai laut, dan kabupaten sigi . 2. Renovasi gedung Pengadilan Negeri Buol yang belum sesuai dengan Protoype, 3. Pengadaan sarana dan prasarana rumah dinas dan fasilitas ruang kerja para hakim yang dinilai kurang layak. 4. Pengadaan Fasilitas perkantoran dan alat pengolah data berupa laptop untuk para hakim, panitera pengganti dan tenaga fungsional yang belum memadai. 5. Pengamanan Sidang untuk masing-masing Pengadilan Negeri di Sulawesi Tengah. Dengan jumlah anggaran yang terbatas Pengadilan Tinggi Palu tetap mempertahankan dan memperhatikan Pengawasan yaitu dengan Pengawasan Reguler yang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun dan Pengawasan Khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat dan temuan dalam laporan Bulanan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

Selanjutnya Paparan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Drs.H.Masykur Latolensina ada beberapa hal yaitu Masih ada Pengadilan Agama yang bangunannya belum sesuai protype , Bahkan ada tanah hibah untuk kantor Pengadilan Agama Banggai yang belum bisa disertifikatkan untuk kepemilikannya, Kurang Sumber Daya Manusia dilingkungan Peradilan Agama baik Hakim, Pegawai tehnis maupun Non Tehnis sehingga masih ada yang merangkap Jabatan. Dalam memberikan Pelayanan kepada Para Pencari Keadilan di Daerah yaitu masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat Terpencil memerlukan penambahan dana untuk sidang keliling, Perkara Prodeo, Pelayanan Terpadu dinilai masih belum terlayani dikarenakan kurangnya anggaran yang tersedia dalam dipa.

Terakhir Paparan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Fari Rusfandi,SH mengenai kurangnya sumber daya manusia yang merangkap jabatan sehingga dalam menyelesaikan administrasi perkara memperdayakan pegawai honorer. Didalam melaksanakan pengawasan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melakukan penguatan kelembagaan yaitu membentuk tim pengawas internal yaitu para hakim pengawas bidang. Antara lain bidang kepaniteraan perkara, bidang kepaniteraan Hukum, bidang Sub Bagian umum dan keuangan, bidang Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan lainnya.

Acara Rapat Kunjungan ini berakhir dengan Tanya Jawab dengan Para Ketua Pengadilan tingkat Pertama dan Banding bersama dengan Ketua dan anggota Komisi III DPR dan Juga Penyerahan Plakat dan foto bersama.(sf/lh/Humas)_(Sumber Berita : https://www.mahkamahagung.go.id/acc2107/level2.asp?bid=4656 )







RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Ketua Mahkamah Agung Dianugerahi Gelar Pemimpin Perubahan
    Jakarta " Humas : Apresiasi dan penghargaan atas keberhasilan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada 205 unit kerja pemerintahan yang berlangsung Senin (10/12/2018) kemarin juga disertai dengan pemberian penghargaa kepada 7 (tujuh) pimpinan lembaga yang unit-unit kerja tersebut. Ketujuh pimpinan lembaga tersebut, adalah Moermahadi Soerja Djanegara […]
  • Ma Bekerjasama Dengan Bnn Melakukan Test Urine Dilingkungan Mahkamah Agung
    Jakarta-Humas, Dalam Rangka Memberantas Penyalahgunaan NARKOBA , Mahkamah Agung bekerja sama dengan BNN melakukan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan , Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dan Tes Urine. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori extraordinary crime dan serius (serius crime) . sehingga masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik didunia […]
  • Focus Group Discussion (fgd) Peningkatan Fungsi Sppt Ti Pada Pengadilan Pilot Project Dan Uji Coba Pengembangan Sipp Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan Peradilan
    Bekasi - Humas. Untuk meningkatkan pengembangan dan implementasi SPPT TI , Biro Hukum dan Humas melakukan FGD dan Uji coba pada Pengadilan Pilot Project di Hotel Amarossa Bekasi , 10 - 12 Desember 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas , Dr. Abdullah Sh., MS di hadapan 48 orang peserta. Kegiatan FGD […]
  • Mahkamah Agung Raih Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi
    Jakarta " Humas: Mahkamah Agung mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Prestasi ini diraih setelah 7 (tujuh) unit kerja pengadilan dinyatakan lulus berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Ketujuh unit kerja pengadilan tersebut, masing-masing Pengadilan Tinggi DKI […]