Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Sejarah Pengadilan

SEJARAH SINGKAT PENGADILAN  TATA USAHA NEGARA PALU

Pengadilan Tata Usaha Negara palu
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor:2 tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 januari 1997 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak SOEHARTO.
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu merupakan Pengadilan Type kelas I yang berkedudukan di Kota Palu Jalan Prof. Muh.Yamin, SH Nomor 52 Telp/Fax. (0451) 483385 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang terjadi diwilayah hukumnya yang meliputi seluruh Wilayah Daerah Tingakat II di Propinsi Sulawesi Tengah

a. Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Palu.

  1. Kota Palu
  2. Kabupaten Donggala
  3. Kabupaten Poso
  4. Kabupaten Luwuk
  5. Kabupaten Banggai Kepulauan
  6. Kabupaten Toli-Toli
  7. Kabupaten Buol
  8. Kabupaten Morowali
  9. Kabupaten Parigi Moutong
  10. Kabupaten Tojo Una-Una
  11. Kabupaten Sigi Biromaru.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Diresmikan bersama-sama dengan Pengadilan TUN Palangkaraya, PTUN Bengkulu, PTUN Jambi dan PTUN Kendari secara Simbolis oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bapak Prof.Dr.Hi.MULADI,SH pada tanggal 29 Oktober 1998 yang dipusatkan di Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor dan sekaligus ditandai dengan dimulainya beroperasi Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Peresmian tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan TUN Palu yang pertama Bapak JACOB GERUNGAN, SH dan memimpin Pengadilan TUN Palu sampai pada serah terima jabatan Ketua Pengadilan TUN Palu dari pejabat lama (Bapak JACOB GERUNGAN, SH) ke pejabat baru Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yaitu SUTOYO, SH pada tanggal 13 Nopember 1999.

Adapun lamanya memimpin para Ketua Pengadilan TUN Palu sebagai berikut :

  1. JACOB GERUNGAN, SH dari 1998 sampai dengan 1999;
  2. SUTOYO, SH dari 1999 sampai dengan 2001;
  3. SULISTYO, SH dari 2001 sampai dengan 2002;
  4. ACHMAD HUSEIN, SH dari 2005 sampai dengan 2006;
  5. DILMAR TATAWI, SH dari 2006 sampai dengan 2007;
  6. KAMER TOGATOROP, SH. M.AP dari 2007 sampai dengan 2010;
  7.  NABARI SEMBIRING, SH, MH dari 2010 sampai dengan 2011;
  8.  H. ASMORO BUDI SANTOSO, SH dari 2011 sampai dengan 2012;
  9. H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH dari 2012 sampai dengan sekarang.

Bahwa setiap masa Jabatan tersebut dilakukan pembinaan baik pembinaan kepada Pegawai maupun Pembinaan Administrasi Umum dan Administrasi Perkara demi kelancaran pelaksanaan dan tanggung jawab tugas-tugas pokok Pengadilan TUN Palu. Dengan Pembinaan tersebut maka seluruh bagian dan Personil Pengadilan TUN telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b.   Profil Daerah
Palu adalah sebuah Kota sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, secara geografis terletak di 0o54 LS dan 119o50 Bt. Daearah ini berbatasan dengan Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala di utara, Kecamatan Marawoladan Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala di selatan, Kecamatan Banawa dan Kecamatan Marawola di barat, Kecamatan Tawaeli Kabupaten Donggala dan Kecamatan Parigi, Kabupaten Marigi-Moutong di timur. Luas wilayah daerah ini adalah 395,06 Km2.

Secara adminsitratif, daerah ini terbagi menjadi 4 Kecamatan dan 43 Kelurahan, Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antar lain di sektor perkebunan dengan komoditi yang dihasilkan berupa kelapa dalam, jambu mete dan kakao. Kegiatan perekonomian utama di Kota Palu ini yang utama di sektor tersier yang merupakan jasa usaha, pembinaan terhadap sektor tersier yang meliputi perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa menjadi perhatian utama Pemda Kota Palu.

Di sektor industri, potensi industri yang berbasis ekonomi kerakyatan, misalnya industri kerajinan kayu hitam (ebony), industri tenun ikat, dan industri pengolahan hasil pertanian. Pengembangan industri kecil menadi prioritas utama , hal ini disebabakan industri kecil secara riil telah memberikan konstribusi terhadap pemasukan daerah ini. Kelancaran akses transportasi dan komunikasi ke luar daerah secara tidak langsung juga memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan potensi daerah ini , infrastruktur yang memadai mempermudah arus barang dan jasa sehingga mempercepat perwujudan Kota Palu sebagai kawasan industri. Di sektor pariwisata, di Kota Palu ini terdapat Gunung Gawalise, Taman Nasioanal Lore Lindu dan hutan wisata Danau Lindu yang berpotensi sebagai obyek wisata alam dan budaya yang menarik. Daerah ini juga telah memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung diantaranya telah terdapat Bandara Mutiara yang terletak di Palu dan Pelabuhan Pantolan, serta terdapat dukungan sarana pembangkit tenaga listrik, air bersih, gas dan jaringan telekomunikasi.

Propinsi Sulawesi Tengah yang terletak dibagian tengah Pulau Sulawesi dengan luas wilayah daratan 68.033 Km2 atau 35,96 persen dari Pulau Sumatra dan perairan laut seluas 192.923,75KM2. Posisi Geografis terletak antara batas koordinat 2.22’ Lintang Utara dan 3.48’ Lintang Selatan serta 119,22’dan 24.22’ Bujur Timur. Batas Administrasi meliputi Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo ; Sebelah timur dengan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara ; Sebelah Selatan dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Administrasi Pemerintahan berdasarkan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 secara berjenjang terdiri atas 9 wilayah kabupaten dan 1 Wilayah Kotamadya yakni Kota Palu yang merupakan Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah dengan konsentrasi penduduk tertinggi berada pada wilayah Kota Palu dengan kepadatan mencapai 679 jiwa per kilometer persegi. Khusus mengenai Sarana dan Prasarana perhubuingan darat , panjang jalan pada tahun 2000 tercatat 10.576,50 km yang terdiri atas  : jalan negara sepanjang 1.593,00 km, jalan Propinsi sepanjang 1.799,29 km dan jalan Kabupaten sepanjang 7.184,21 km.






PENGAWASAN PADA PTUN PALU
Palu, 14 September 2017 Tim Pengawas PTTUN Makassar mengunjungi PTUN Palu dengan agenda Pengawasan. Tim Pengawas terdiri atas H. EDI […]
UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA Ke – 72
Upacara HUT RI Ke-72 dilaksanakan di halaman Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang dipimpin langsung oleh Ketua PTUN Palu […]
JALAN SANTAI BERSAMA DALAM RANGKA MENYAMBUT HUT RI KE-72 & HUT MA RI KE-72
Dalam Rangka Menyambut HUT Republik Indonesia yang Ke – 72 & HUT Mahkamah Agung RI yang Ke – 72, Pengadilan […]
RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Peristiwa Di Pengadilan Negeri / Tipikor Jambi Kelas I A Sangat Disesalkan
    Humas – Jakarta / 18 Oktober 2017. Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat menyesalkan terjadinya peristiwa di Pengadilan Negeri / Tipikor Jambi Kelas I A. Pada  hari senin, 16 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB sekelompok masa yang mendatangi Pengadilan Negeri / Tipikor Jambi Kelas I A  dengan mempertanyakan mengapa salah seorang saksi yang juga Anggota […]
  • Sekretaris Ma Membuka Acara Entry Meeting Reformasi Birokasi Mahkamah Agung
    Jakarta – Humas : Sekretaris Mahkamah Agung  Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum didampingi oleh para pejabat Eselon I dan ketua area I – 8 membuka acara entry meeting dengan tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang di pimpin oleh Drs. Agus Puji Hantara, M.E bertempat diruangan Wiryono gedung Mahkamah Agung, Rabu, 18/10/2017 (humas)by […]
  • Rapat Pembinaan Teknis Dan Administrasi Yustisial Dengan 4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Yogyakarta
    Yogyakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung RI Prof.DR M. Hatta Ali,SH.,MH Mengadakan Rapat Pembinaan Untuk Para Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, dan Panitera Pengganti Tingkat Pertama dan Banding Wilayah Hukum Yogyakarta, dengan dipusatkan di Hotel Tentrem Yogyakarta, Tanggal 13 Oktober 2017. Rapat Pembinaan ini dihadiri pula oleh wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang […]
  • Sebanyak 78 Cakim Ad Hoc Tipikor Mengikuti Tes Assessment Dan Wawancara Yang Di Selenggarakan Oleh Ma
    Ciawi-Bogor, bldk.mahkamahagung.go.id – Senin, 16 Oktober 2017. Proses seleksi hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih terus berlangsung. Sebanyak 78 calon hakim ad hoc yang telah lulus seleksi administrasi dan ujian tertulis, kini harus menjalani tes assessment dan wawancara dengan Panitia Seleksi (Pansel). Dalam laporannya Roki Panjaitan Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI […]
RSS Direktori Putusan PTUN Palu
  • Putusan PTUN PALU Nomor 4/G/2017/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > LelangRegister : 2017 - Putus : 14-06-2017 - Upload : 20-09-2017- PT. HERTO PERSADA SAKTI vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN BIDANG BINA MARGA TAHUN ANGGARAN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TOLITOLI
  • Putusan PTUN PALU Nomor 6/G/2017/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > KepegawaianRegister : 2017 - Putus : 10-07-2017 - Upload : 20-09-2017-ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH (KAPOLDA SULAWESI TENGAH)
  • Putusan PTUN PALU Nomor 1/G/2017/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > PertanahanRegister : 2017 - Putus : 20-04-2017 - Upload : 19-07-2017-NY. ANDI SAIDAH vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA, 2. ABDUL MUNIF
  • Putusan PTUN PALU Nomor 25/G/2016/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > PerijinanRegister : 2016 - Putus : 22-08-2017 - Upload : 17-07-2017PT. BINTANGDELAPAN WAHANA, vs 1. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 2. PT. PERSADATAMA INTI JAYA MANDIRI, 3. PT. MORINDO BANGUN SEJAHTERA, 4. PT. DAYA INTI MINERAL, 5. PT. DAYA SUMBER MINING INDONESIA, 6. PT. ARTHA BUMI MINING
  • Putusan PTUN PALU Nomor 33/G/2016/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > PertanahanRegister : 2016 - Putus : 10-04-2017 - Upload : 11-07-2017-SAMMY WONGKAR vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI, II. INDRA GUNAWAN