Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Sejarah Pengadilan

SEJARAH SINGKAT PENGADILAN  TATA USAHA NEGARA PALU

Pengadilan Tata Usaha Negara palu
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor:2 tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 januari 1997 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak SOEHARTO.
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu merupakan Pengadilan Type kelas I yang berkedudukan di Kota Palu Jalan Prof. Muh.Yamin, SH Nomor 52 Telp/Fax. (0451) 483385 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang terjadi diwilayah hukumnya yang meliputi seluruh Wilayah Daerah Tingakat II di Propinsi Sulawesi Tengah

a. Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Palu.

  1. Kota Palu
  2. Kabupaten Donggala
  3. Kabupaten Poso
  4. Kabupaten Luwuk
  5. Kabupaten Banggai Kepulauan
  6. Kabupaten Toli-Toli
  7. Kabupaten Buol
  8. Kabupaten Morowali
  9. Kabupaten Parigi Moutong
  10. Kabupaten Tojo Una-Una
  11. Kabupaten Sigi Biromaru.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Diresmikan bersama-sama dengan Pengadilan TUN Palangkaraya, PTUN Bengkulu, PTUN Jambi dan PTUN Kendari secara Simbolis oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bapak Prof.Dr.Hi.MULADI,SH pada tanggal 29 Oktober 1998 yang dipusatkan di Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor dan sekaligus ditandai dengan dimulainya beroperasi Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Peresmian tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan TUN Palu yang pertama Bapak JACOB GERUNGAN, SH dan memimpin Pengadilan TUN Palu sampai pada serah terima jabatan Ketua Pengadilan TUN Palu dari pejabat lama (Bapak JACOB GERUNGAN, SH) ke pejabat baru Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yaitu SUTOYO, SH pada tanggal 13 Nopember 1999.

Adapun lamanya memimpin para Ketua Pengadilan TUN Palu sebagai berikut :

  1. JACOB GERUNGAN, SH dari 1998 sampai dengan 1999;
  2. SUTOYO, SH dari 1999 sampai dengan 2001;
  3. SULISTYO, SH dari 2001 sampai dengan 2002;
  4. ACHMAD HUSEIN, SH dari 2005 sampai dengan 2006;
  5. DILMAR TATAWI, SH dari 2006 sampai dengan 2007;
  6. KAMER TOGATOROP, SH. M.AP dari 2007 sampai dengan 2010;
  7.  NABARI SEMBIRING, SH, MH dari 2010 sampai dengan 2011;
  8.  H. ASMORO BUDI SANTOSO, SH dari 2011 sampai dengan 2012;
  9. H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH dari 2012 sampai dengan sekarang.

Bahwa setiap masa Jabatan tersebut dilakukan pembinaan baik pembinaan kepada Pegawai maupun Pembinaan Administrasi Umum dan Administrasi Perkara demi kelancaran pelaksanaan dan tanggung jawab tugas-tugas pokok Pengadilan TUN Palu. Dengan Pembinaan tersebut maka seluruh bagian dan Personil Pengadilan TUN telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b.   Profil Daerah
Palu adalah sebuah Kota sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, secara geografis terletak di 0o54 LS dan 119o50 Bt. Daearah ini berbatasan dengan Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala di utara, Kecamatan Marawoladan Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala di selatan, Kecamatan Banawa dan Kecamatan Marawola di barat, Kecamatan Tawaeli Kabupaten Donggala dan Kecamatan Parigi, Kabupaten Marigi-Moutong di timur. Luas wilayah daerah ini adalah 395,06 Km2.

Secara adminsitratif, daerah ini terbagi menjadi 4 Kecamatan dan 43 Kelurahan, Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antar lain di sektor perkebunan dengan komoditi yang dihasilkan berupa kelapa dalam, jambu mete dan kakao. Kegiatan perekonomian utama di Kota Palu ini yang utama di sektor tersier yang merupakan jasa usaha, pembinaan terhadap sektor tersier yang meliputi perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa menjadi perhatian utama Pemda Kota Palu.

Di sektor industri, potensi industri yang berbasis ekonomi kerakyatan, misalnya industri kerajinan kayu hitam (ebony), industri tenun ikat, dan industri pengolahan hasil pertanian. Pengembangan industri kecil menadi prioritas utama , hal ini disebabakan industri kecil secara riil telah memberikan konstribusi terhadap pemasukan daerah ini. Kelancaran akses transportasi dan komunikasi ke luar daerah secara tidak langsung juga memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan potensi daerah ini , infrastruktur yang memadai mempermudah arus barang dan jasa sehingga mempercepat perwujudan Kota Palu sebagai kawasan industri. Di sektor pariwisata, di Kota Palu ini terdapat Gunung Gawalise, Taman Nasioanal Lore Lindu dan hutan wisata Danau Lindu yang berpotensi sebagai obyek wisata alam dan budaya yang menarik. Daerah ini juga telah memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung diantaranya telah terdapat Bandara Mutiara yang terletak di Palu dan Pelabuhan Pantolan, serta terdapat dukungan sarana pembangkit tenaga listrik, air bersih, gas dan jaringan telekomunikasi.

Propinsi Sulawesi Tengah yang terletak dibagian tengah Pulau Sulawesi dengan luas wilayah daratan 68.033 Km2 atau 35,96 persen dari Pulau Sumatra dan perairan laut seluas 192.923,75KM2. Posisi Geografis terletak antara batas koordinat 2.22’ Lintang Utara dan 3.48’ Lintang Selatan serta 119,22’dan 24.22’ Bujur Timur. Batas Administrasi meliputi Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo ; Sebelah timur dengan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara ; Sebelah Selatan dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Administrasi Pemerintahan berdasarkan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 secara berjenjang terdiri atas 9 wilayah kabupaten dan 1 Wilayah Kotamadya yakni Kota Palu yang merupakan Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah dengan konsentrasi penduduk tertinggi berada pada wilayah Kota Palu dengan kepadatan mencapai 679 jiwa per kilometer persegi. Khusus mengenai Sarana dan Prasarana perhubuingan darat , panjang jalan pada tahun 2000 tercatat 10.576,50 km yang terdiri atas  : jalan negara sepanjang 1.593,00 km, jalan Propinsi sepanjang 1.799,29 km dan jalan Kabupaten sepanjang 7.184,21 km.






PENGAWASAN PADA PTUN PALU
Palu, 14 September 2017 Tim Pengawas PTTUN Makassar mengunjungi PTUN Palu dengan agenda Pengawasan. Tim Pengawas terdiri atas H. EDI […]
RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
    Jakarta " Humas : Rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017, dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung, pada hari Rabu, 22 November 2017, bertempat di Hotel Intercontinental, Bandung. Sejak sistem kamar diberlakukan di Mahkamah Agung pada akhir tahun 2011, sudah banyak hasil rumusan hukum yang dihasilkan pada setiap rapat pleno kamar melalui Surat Edaran sebagai pedoman […]
  • Mahkamah Agung Ri Mengembangkan Manajemen Anti Suap
    Maluku Utara " Humas, Tanggal 20 Nopember 2017. Ketua Kamar Pengawasan YM. Bapak Dr. H. Sunarto, SH.M.Hum, YM. Bapak Dr. Ibrahim, SH. MH., LLM., YM. Ibu Maria Anna Samiyati, SH. MH. memberikan materi dalam Consulting Dalam Rangka Rapat Koordinasi Peningkatan Pengawasan 4 Lingkungan Peradilan Se Wilayah Maluku Utara, Tanggal 17-18 Nopember 2017. Ketua Kamar Pengawasan […]
  • Dirjen Badimiltun Membuka Acara Seleksi Calon Hakim Militer
    Jakarta " Humas : Dirjen Badimiltun Dr. Mulyono, S.H., S.I.P., MH, didampingi Hakim Agung Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H, membuka acara kegiatan seleksi Calon Hakim Militer. Dalam laporannya Dirbin Ganisminmil Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H. menyampaikan bahwa jumlah peserta yang mengikuti seleksi Calon Hakim Militer sebanyak 117 peserta yang dinyatakan telah lulus tahap […]
  • Mahkamah Agung Prihatin Musibah Yang Menimpa Ketua Pengadilan Negeri Bau-bau
    Jakarta-Humas: Selasa, 14 November 2017. Mahkamah Agung menyatakan prihatin atas musibah yang menimpa saudara Joko Saptono, Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau atas dugaan sementara melakukan percobaan bunuh diri akibat mengalami depresi berat atau paranoid. Kejadian tersebut terjadi di rumah dinas. Menurut keterangan istrinya, sekitar pukul 02.00 WITA, Joko Saptono ditemukan bersimbah darah dengan luka di bagian […]
RSS Direktori Putusan PTUN Palu
  • Putusan PTUN PALU Nomor 4/G/2017/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > LelangRegister : 2017 - Putus : 14-06-2017 - Upload : 20-09-2017- PT. HERTO PERSADA SAKTI vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN BIDANG BINA MARGA TAHUN ANGGARAN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TOLITOLI
  • Putusan PTUN PALU Nomor 6/G/2017/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > KepegawaianRegister : 2017 - Putus : 10-07-2017 - Upload : 20-09-2017-ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH (KAPOLDA SULAWESI TENGAH)
  • Putusan PTUN PALU Nomor 1/G/2017/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > PertanahanRegister : 2017 - Putus : 20-04-2017 - Upload : 19-07-2017-NY. ANDI SAIDAH vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA, 2. ABDUL MUNIF
  • Putusan PTUN PALU Nomor 25/G/2016/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > PerijinanRegister : 2016 - Putus : 22-08-2017 - Upload : 17-07-2017PT. BINTANGDELAPAN WAHANA, vs 1. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 2. PT. PERSADATAMA INTI JAYA MANDIRI, 3. PT. MORINDO BANGUN SEJAHTERA, 4. PT. DAYA INTI MINERAL, 5. PT. DAYA SUMBER MINING INDONESIA, 6. PT. ARTHA BUMI MINING
  • Putusan PTUN PALU Nomor 33/G/2016/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > PertanahanRegister : 2016 - Putus : 10-04-2017 - Upload : 11-07-2017-SAMMY WONGKAR vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI, II. INDRA GUNAWAN