Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK (BIDANG YUSTISIAL) & FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) :

Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu (PTUN Palu), Dengan Berpedoman Pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Ketentuan dan Ketenuan Peraturan Perundang-undangan Lain yang Bersangkutan, Serta Petunjuk-Petunjuk Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku  Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll);

Meneruskan Sengketa-Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang Berwenang;
Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu (PTUN Palu), Seiring Peningkatan Integritas Moral dan Karakter Sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, Guna Tercipta dan Dilahirkannya Putusan-Putusan yang Dapat Dipertanggung jawabkan Menurut Hukum dan Keadilan, Serta Memenuhi Harapan Para Pencari Keadilan (Justiciabelen);
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan Guna Meningkatan dan Memantapkan Martabat dan Wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, Sebagai Benteng Terakhir Tegaknya Hukum dan Keadilan, Sesuai Tuntutan Undang-Undang Dasar 1945;
Memantapkan Pemahaman dan Pelaksanaan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN);
Membina Calon Hakim Dengan Memberikan Bekal Pengetahuan Di Bidang Hukum dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Agar Menjadi Hakim yang Profesional.

FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) :

Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional Serta Pegawai Lainnya, Baik Menyangkut Administrasi, Teknis, Yustisial Maupun Administrasi Umum;
Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku Hakim dan Pegawai Lainnya;
Menyelenggarakan Sebagian Kekuasaan Negara Dibidang Kehakiman.






PENGAWASAN PADA PTUN PALU
Palu, 14 September 2017 Tim Pengawas PTTUN Makassar mengunjungi PTUN Palu dengan agenda Pengawasan. Tim Pengawas terdiri atas H. EDI […]
UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA Ke – 72
Upacara HUT RI Ke-72 dilaksanakan di halaman Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang dipimpin langsung oleh Ketua PTUN Palu […]
JALAN SANTAI BERSAMA DALAM RANGKA MENYAMBUT HUT RI KE-72 & HUT MA RI KE-72
Dalam Rangka Menyambut HUT Republik Indonesia yang Ke – 72 & HUT Mahkamah Agung RI yang Ke – 72, Pengadilan […]
RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Peristiwa Di Pengadilan Negeri / Tipikor Jambi Kelas I A Sangat Disesalkan
    Humas – Jakarta / 18 Oktober 2017. Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat menyesalkan terjadinya peristiwa di Pengadilan Negeri / Tipikor Jambi Kelas I A. Pada  hari senin, 16 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB sekelompok masa yang mendatangi Pengadilan Negeri / Tipikor Jambi Kelas I A  dengan mempertanyakan mengapa salah seorang saksi yang juga Anggota […]
  • Sekretaris Ma Membuka Acara Entry Meeting Reformasi Birokasi Mahkamah Agung
    Jakarta – Humas : Sekretaris Mahkamah Agung  Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum didampingi oleh para pejabat Eselon I dan ketua area I – 8 membuka acara entry meeting dengan tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang di pimpin oleh Drs. Agus Puji Hantara, M.E bertempat diruangan Wiryono gedung Mahkamah Agung, Rabu, 18/10/2017 (humas)by […]
  • Rapat Pembinaan Teknis Dan Administrasi Yustisial Dengan 4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Yogyakarta
    Yogyakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung RI Prof.DR M. Hatta Ali,SH.,MH Mengadakan Rapat Pembinaan Untuk Para Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, dan Panitera Pengganti Tingkat Pertama dan Banding Wilayah Hukum Yogyakarta, dengan dipusatkan di Hotel Tentrem Yogyakarta, Tanggal 13 Oktober 2017. Rapat Pembinaan ini dihadiri pula oleh wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang […]
  • Sebanyak 78 Cakim Ad Hoc Tipikor Mengikuti Tes Assessment Dan Wawancara Yang Di Selenggarakan Oleh Ma
    Ciawi-Bogor, bldk.mahkamahagung.go.id – Senin, 16 Oktober 2017. Proses seleksi hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih terus berlangsung. Sebanyak 78 calon hakim ad hoc yang telah lulus seleksi administrasi dan ujian tertulis, kini harus menjalani tes assessment dan wawancara dengan Panitia Seleksi (Pansel). Dalam laporannya Roki Panjaitan Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI […]
RSS Direktori Putusan PTUN Palu
  • Putusan PTUN PALU Nomor 4/G/2017/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > LelangRegister : 2017 - Putus : 14-06-2017 - Upload : 20-09-2017- PT. HERTO PERSADA SAKTI vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN BIDANG BINA MARGA TAHUN ANGGARAN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TOLITOLI
  • Putusan PTUN PALU Nomor 6/G/2017/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > KepegawaianRegister : 2017 - Putus : 10-07-2017 - Upload : 20-09-2017-ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH (KAPOLDA SULAWESI TENGAH)
  • Putusan PTUN PALU Nomor 1/G/2017/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > PertanahanRegister : 2017 - Putus : 20-04-2017 - Upload : 19-07-2017-NY. ANDI SAIDAH vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA, 2. ABDUL MUNIF
  • Putusan PTUN PALU Nomor 25/G/2016/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > PerijinanRegister : 2016 - Putus : 22-08-2017 - Upload : 17-07-2017PT. BINTANGDELAPAN WAHANA, vs 1. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 2. PT. PERSADATAMA INTI JAYA MANDIRI, 3. PT. MORINDO BANGUN SEJAHTERA, 4. PT. DAYA INTI MINERAL, 5. PT. DAYA SUMBER MINING INDONESIA, 6. PT. ARTHA BUMI MINING
  • Putusan PTUN PALU Nomor 33/G/2016/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > PertanahanRegister : 2016 - Putus : 10-04-2017 - Upload : 11-07-2017-SAMMY WONGKAR vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI, II. INDRA GUNAWAN