Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Wakil Ketua MA Bid Yudisial Hadiri Peringatan Kelahiraan Pancasila Ke – 70

Blitar-Humas. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Mohammad Saleh, menghadiri Upacara Peringatan Hari Kelahiraan Pancasila ke 70 Tahun, yang akan berlangsung di Alun-alun Kota Blitar.

Tepat 70 tahun yang lalu, peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2015 diperingati di Alun-alun Taman Kota Blitar, Jawa Timur, Senin 1 Juni 2015.

Dipilihnya Kota Blitar karena sebagai kota disemayamkannya Bung Karno sebagai pencetus lahirnya Pancasila.

Pelaksanaannya digelar lebih meriah dan kental dengan nuansa Jawa. Antara lain suguhan kelompok karawitan dari sanggar seni `Suryo Ndhadhari` lengkap dengan para pesinden bersuara merdu. Alunan gending dan tembang Jawa mengiringi sepanjang acara.

Ada juga pembacaan riwayat perjuangan Bung Karno di zaman pergerakan hingga kemerdekaan, sejarah penggalian Pancasila, sampai pentingnya Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa.

Istimewanya, semua riwayat itu dibacakan dengan gaya `goro-goro` yang merupakan salah satu sesi dalam seni wayang kulit. Dari Alun-alun Kota Blitar, peringatan hari lahir Pancasila dilanjutkan ke makam Bung Karno.

Pada kesempatan itu, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa pidato yang disampaikan Bung Karno 70 tahun lalu menginspirasinya. Cita-cita dan harapan Bung karno untuk mewujudkan Indonesia merdeka, berdaulat, berdikari dan berkepribadian tertanam kuat di benaknya.

“Saya selalu teringat pidato Bung Karno 70 tahun yang lalu di depan BPUPKI, di mana beliau mengikrarkan Pancasila. Itulah yang berkobar dalam dada saya. Pernyataan Bung Karno itu mengingatkan kita, bahwa tidak ada satupun bangsa yang merdeka tanpa melalui perjuangan, kemudian berdirinya negara Indonesia bukan berarti perjuangan selesai, ini justru baru permulaan,” kata Joko Widodo.

Dalam menegakkan Pancasila, kita harus memiliki dua hal, kata Jokowi. Pertama, persatuan Indonesia. Pasalnya, negara ini bukan dibangun untuk satu golongan atau bebrapa kelompok saja, bangsa ini perlu kebersamaan, dan gotong royong seluruh elemen bangsa.

“Kedua, keberanian untuk menjebol mentalitas bangsa pada ketidakadilan dan membangun mentalitas baru sebagai bangsa yang merdeka 100%. Kita perlu pikirkan, apakah rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, para PRT, pedagang kecil, petani, hingga rakyat kecil lainnya merasakan kemerdekaan dan berdaulat pada arti yang sesungguhnya?” lanjut dia.

Menurut Jokowi, bangsa ini harus mewarisi api perjuangan Bung Karno.

Dan, Presiden ke 7 tersebut mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum hari lahirnya Pancasila kembali bersatu dan bergotong royong dalam mewujudkan janji kebangsaan membumikan Pancasila. Sehingga, masyarkat yang cerdas, adil, dan sejahtera dapat terwujud.

Sementara itu, Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengatakan, janji-janji kebangsan harus diwujudkan dan menjadi pemandu perjalanan bangsa menuju kehidupan yang lebih adil, makmur dan sejahtera, khususnya di era sekarang dimana bangsa ini sedang menghadapi era globalisasi.

“Perwujudan janji-janji luhur kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila adalah tantangan besar bagi bangsa saat ini dan yang akan datang, ditengah krisis multidimensi baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Karena itu, hari ini, saya mencanangkan gerakan “Ini Baru Indonesia” sebagai metode permasyarakatan nilai-nilai kebangsaan agar tetap kokoh berada dalam sanubari setiap manusia Indonesia,” ungkapnya.

Sebagai sebuah gerakan, “Ini Baru Indonesia” diharapkan dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk menyadarkan kembali pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam kehidpan berbangsa dan bernegara.

“MPR menjadi motor penggerak dalam mengimplementasikan gerakan ini,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, perwakilan keluarga besar Bung Karno, Puan Maharani mengatakan, sudah saatnya bagi pemerintah saat ini untuk mengambil keputusan dan menetapkan 1 juni 1945 sebagai hari lahirnya pancasila dan menjadikannnya sebagai hari besar nasional.

“Tidak ada keraguan lagi bahwa 1 Juni 1945 adalah hari lahirnya Pancasila. Karena itu, sudah saatnya pemerintah menetapkan 1 juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila akan melengkapi keputusan pemerintah yang menjadikan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hari konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam SK. Presiden no 18 Tahun 2008 tentang hari Konstitusi,” ujarnya.

Menurut Puan, hal itu penting dilakukan agar bangsa tidak mengalami amnesia sejarah, khususnya terhadap sejarah bangsa sendiri. “Kami berharap MPR periode sekarang dan periode selanjutnya agar melanjutkan tradisi peringatan hari lahirnya Pancasila ini. Atas nama keluarga besar Bung Karno, kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan untuk peringatan hari lahirnya Pancasila di Kota Blitar ini,” ujar Puan.

Hadir pada kesempatan itu, Presiden ke-5 RI, Megawati, Wapres ke-6 RI, Boediono, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim, Soekarwo, para bupati dan walikota se Jatim, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, Panglima Kodam V Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko, Ketua dan Anggota DPRD Jatim dan DPRD Nizar, serta lainnya.(humas)

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/acc2107/level2.asp?bid=4364







HUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA KE-XXVII
Senin, 15 Januari 2018 Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Menyelenggarakan Kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun Peradilan Tata Usaha […]
PELANTIKAN WAKIL KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Fari Rustandi, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah jabatan  I Nyoman Harnanta, S.H., M.H.  […]
PENGANTAR TUGAS HAKIM PTUN PALU
Palu, 06 Januari 2018 Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mengadakan acara Pengantar Tugas Hakim yang bertempat di Amazing […]
SOSIALISASI MAKLUMAT KETUA MAHKAMAH AGUNG
Palu, Rabu 20 Desember 2017, Bertempat diruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar […]
RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Kunjungan Dan Audiensi Hakim Perempuan Empat Lingkungan Badan Peradilan Se - Indonesia Ke Mahkamah Agung Ri
    Jakarta - Humas: Jakarta (19/1/2018) Ketua mahkamah Agung RI bersama dengan para pimpinan Mahkamah Agung Menerima kunjungan dan Audiensi Hakim Perempuan Empat Lingkungan Badan Peradilan Se - Indonesia. Acara dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB di Ruang Kusuma Atmadja Mahkamah Agung RI. Pertemuan ini dihadiri oleh 427 orang hakim perempuan yang […]
  • Ketua Ma Pidato Pada Acara Indonesia " Netherlands Rule Of Law And Security
    Jakarta-Humas: Sistem membaca berkas secara serentak yang diberlakukan dalam sistem Kamar secara perlahan membantu mengurangi tumpukan tunggakan perkara. Dalam Press Conference akhir tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 yang lalu, saya menyampaikan bahwa hingga tanggal 28 Desember 2017, jumlah tunggakan perkara di Mahkamah Agung adalah 1.571, dan jumlah tersebut berkurang 33,35% dibandingkan jumlah tunggakan perkara […]
  • Ketua Ma Lantik Ketua Dpr
    Jakarta-Humas, Senin 15 Januari 2018. Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. Melantik dan Memandu Pengucapan Sumpah Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI. Bambang Soesatyo. Bambang Soesatyo menggantikan Setya Novanto dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara. Undangan yang hadir terutama pimpinan lembaga yang selama ini menjadi mitra dengan Komisi III. Untuk […]
  • Ketua Ma Menerima Dirut Pt Taspen
    Jakarta-humas, Kamis 4 Januari 2018. Ketua Mahkamah Agung RI Prof. DR. H. M. Hatta Ali, SH., MH dengan di dampingi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH. Ketua Kamar Agama DR. H. Amran Suadi, SH., MH., MN. dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum Menerima Direktur Utama PT TASPEN […]
RSS Direktori Putusan PTUN Palu
  • Putusan PTUN PALU Nomor 4/G/2017/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > LelangRegister : 2017 - Putus : 14-06-2017 - Upload : 20-09-2017- PT. HERTO PERSADA SAKTI vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN BIDANG BINA MARGA TAHUN ANGGARAN 2016 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TOLITOLI
  • Putusan PTUN PALU Nomor 6/G/2017/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > KepegawaianRegister : 2017 - Putus : 10-07-2017 - Upload : 20-09-2017-ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH (KAPOLDA SULAWESI TENGAH)
  • Putusan PTUN PALU Nomor 1/G/2017/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > PertanahanRegister : 2017 - Putus : 20-04-2017 - Upload : 19-07-2017-NY. ANDI SAIDAH vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA, 2. ABDUL MUNIF
  • Putusan PTUN PALU Nomor 25/G/2016/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > PerijinanRegister : 2016 - Putus : 22-08-2017 - Upload : 17-07-2017PT. BINTANGDELAPAN WAHANA, vs 1. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 2. PT. PERSADATAMA INTI JAYA MANDIRI, 3. PT. MORINDO BANGUN SEJAHTERA, 4. PT. DAYA INTI MINERAL, 5. PT. DAYA SUMBER MINING INDONESIA, 6. PT. ARTHA BUMI MINING
  • Putusan PTUN PALU Nomor 33/G/2016/PTUN.PL Tahun 2017
    PTUN PALU > TUN > PertanahanRegister : 2016 - Putus : 10-04-2017 - Upload : 11-07-2017-SAMMY WONGKAR vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI, II. INDRA GUNAWAN