Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Wakil Ketua MA Bid Yudisial Hadiri Peringatan Kelahiraan Pancasila Ke – 70

Blitar-Humas. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Mohammad Saleh, menghadiri Upacara Peringatan Hari Kelahiraan Pancasila ke 70 Tahun, yang akan berlangsung di Alun-alun Kota Blitar.

Tepat 70 tahun yang lalu, peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2015 diperingati di Alun-alun Taman Kota Blitar, Jawa Timur, Senin 1 Juni 2015.

Dipilihnya Kota Blitar karena sebagai kota disemayamkannya Bung Karno sebagai pencetus lahirnya Pancasila.

Pelaksanaannya digelar lebih meriah dan kental dengan nuansa Jawa. Antara lain suguhan kelompok karawitan dari sanggar seni `Suryo Ndhadhari` lengkap dengan para pesinden bersuara merdu. Alunan gending dan tembang Jawa mengiringi sepanjang acara.

Ada juga pembacaan riwayat perjuangan Bung Karno di zaman pergerakan hingga kemerdekaan, sejarah penggalian Pancasila, sampai pentingnya Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa.

Istimewanya, semua riwayat itu dibacakan dengan gaya `goro-goro` yang merupakan salah satu sesi dalam seni wayang kulit. Dari Alun-alun Kota Blitar, peringatan hari lahir Pancasila dilanjutkan ke makam Bung Karno.

Pada kesempatan itu, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa pidato yang disampaikan Bung Karno 70 tahun lalu menginspirasinya. Cita-cita dan harapan Bung karno untuk mewujudkan Indonesia merdeka, berdaulat, berdikari dan berkepribadian tertanam kuat di benaknya.

“Saya selalu teringat pidato Bung Karno 70 tahun yang lalu di depan BPUPKI, di mana beliau mengikrarkan Pancasila. Itulah yang berkobar dalam dada saya. Pernyataan Bung Karno itu mengingatkan kita, bahwa tidak ada satupun bangsa yang merdeka tanpa melalui perjuangan, kemudian berdirinya negara Indonesia bukan berarti perjuangan selesai, ini justru baru permulaan,” kata Joko Widodo.

Dalam menegakkan Pancasila, kita harus memiliki dua hal, kata Jokowi. Pertama, persatuan Indonesia. Pasalnya, negara ini bukan dibangun untuk satu golongan atau bebrapa kelompok saja, bangsa ini perlu kebersamaan, dan gotong royong seluruh elemen bangsa.

“Kedua, keberanian untuk menjebol mentalitas bangsa pada ketidakadilan dan membangun mentalitas baru sebagai bangsa yang merdeka 100%. Kita perlu pikirkan, apakah rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, para PRT, pedagang kecil, petani, hingga rakyat kecil lainnya merasakan kemerdekaan dan berdaulat pada arti yang sesungguhnya?” lanjut dia.

Menurut Jokowi, bangsa ini harus mewarisi api perjuangan Bung Karno.

Dan, Presiden ke 7 tersebut mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum hari lahirnya Pancasila kembali bersatu dan bergotong royong dalam mewujudkan janji kebangsaan membumikan Pancasila. Sehingga, masyarkat yang cerdas, adil, dan sejahtera dapat terwujud.

Sementara itu, Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengatakan, janji-janji kebangsan harus diwujudkan dan menjadi pemandu perjalanan bangsa menuju kehidupan yang lebih adil, makmur dan sejahtera, khususnya di era sekarang dimana bangsa ini sedang menghadapi era globalisasi.

“Perwujudan janji-janji luhur kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila adalah tantangan besar bagi bangsa saat ini dan yang akan datang, ditengah krisis multidimensi baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Karena itu, hari ini, saya mencanangkan gerakan “Ini Baru Indonesia” sebagai metode permasyarakatan nilai-nilai kebangsaan agar tetap kokoh berada dalam sanubari setiap manusia Indonesia,” ungkapnya.

Sebagai sebuah gerakan, “Ini Baru Indonesia” diharapkan dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk menyadarkan kembali pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam kehidpan berbangsa dan bernegara.

“MPR menjadi motor penggerak dalam mengimplementasikan gerakan ini,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, perwakilan keluarga besar Bung Karno, Puan Maharani mengatakan, sudah saatnya bagi pemerintah saat ini untuk mengambil keputusan dan menetapkan 1 juni 1945 sebagai hari lahirnya pancasila dan menjadikannnya sebagai hari besar nasional.

“Tidak ada keraguan lagi bahwa 1 Juni 1945 adalah hari lahirnya Pancasila. Karena itu, sudah saatnya pemerintah menetapkan 1 juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila akan melengkapi keputusan pemerintah yang menjadikan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hari konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam SK. Presiden no 18 Tahun 2008 tentang hari Konstitusi,” ujarnya.

Menurut Puan, hal itu penting dilakukan agar bangsa tidak mengalami amnesia sejarah, khususnya terhadap sejarah bangsa sendiri. “Kami berharap MPR periode sekarang dan periode selanjutnya agar melanjutkan tradisi peringatan hari lahirnya Pancasila ini. Atas nama keluarga besar Bung Karno, kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan untuk peringatan hari lahirnya Pancasila di Kota Blitar ini,” ujar Puan.

Hadir pada kesempatan itu, Presiden ke-5 RI, Megawati, Wapres ke-6 RI, Boediono, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim, Soekarwo, para bupati dan walikota se Jatim, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, Panglima Kodam V Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko, Ketua dan Anggota DPRD Jatim dan DPRD Nizar, serta lainnya.(humas)

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/acc2107/level2.asp?bid=4364







PENGAWASAN PADA PTUN PALU
Palu, 14 September 2017 Tim Pengawas PTTUN Makassar mengunjungi PTUN Palu dengan agenda Pengawasan. Tim Pengawas terdiri atas H. EDI […]
UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA Ke – 72
Upacara HUT RI Ke-72 dilaksanakan di halaman Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang dipimpin langsung oleh Ketua PTUN Palu […]
JALAN SANTAI BERSAMA DALAM RANGKA MENYAMBUT HUT RI KE-72 & HUT MA RI KE-72
Dalam Rangka Menyambut HUT Republik Indonesia yang Ke – 72 & HUT Mahkamah Agung RI yang Ke – 72, Pengadilan […]
RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Peristiwa Di Pengadilan Negeri / Tipikor Jambi Kelas I A Sangat Disesalkan
    Humas " Jakarta / 18 Oktober 2017. Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat menyesalkan terjadinya peristiwa di Pengadilan Negeri / Tipikor Jambi Kelas I A. Pada hari senin, 16 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB sekelompok masa yang mendatangi Pengadilan Negeri / Tipikor Jambi Kelas I A dengan mempertanyakan mengapa salah seorang saksi yang juga Anggota […]
  • Sekretaris Ma Membuka Acara Entry Meeting Reformasi Birokasi Mahkamah Agung
    Jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum didampingi oleh para pejabat Eselon I dan ketua area I " 8 membuka acara entry meeting dengan tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang di pimpin oleh Drs. Agus Puji Hantara, M.E bertempat diruangan Wiryono gedung Mahkamah Agung, Rabu, 18/10/2017 (humas)by […]
  • Rapat Pembinaan Teknis Dan Administrasi Yustisial Dengan 4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Yogyakarta
    Yogyakarta - Humas :Ketua Mahkamah Agung RI Prof.DR M. Hatta Ali,SH.,MH Mengadakan Rapat Pembinaan Untuk Para Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, dan Panitera Pengganti Tingkat Pertama dan Banding Wilayah Hukum Yogyakarta, dengan dipusatkan di Hotel Tentrem Yogyakarta, Tanggal 13 Oktober 2017. Rapat Pembinaan ini dihadiri pula oleh wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang […]
  • Sebanyak 78 Cakim Ad Hoc Tipikor Mengikuti Tes Assessment Dan Wawancara Yang Di Selenggarakan Oleh Ma
    Ciawi-Bogor, bldk.mahkamahagung.go.id " Senin, 16 Oktober 2017. Proses seleksi hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih terus berlangsung. Sebanyak 78 calon hakim ad hoc yang telah lulus seleksi administrasi dan ujian tertulis, kini harus menjalani tes assessment dan wawancara dengan Panitia Seleksi (Pansel). Dalam laporannya Roki Panjaitan Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI […]
RSS Direktori Putusan PTUN Palu