Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Biaya

Biaya

Biaya (Anggaran, Pembiayaan dan Pembayaran)

Anggaran, Pembiayaan Dan Pembayaran :

  • Kegiatan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang Sumber Anggarannya Berasal Dari Pihak Lain, Mengikuti Mekanisme Hibah Sesuai Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Pemberi Hibah;
  • Mekanisme Pengadaan Sarana/Prasarana dan Pembayaran Imbalan Jasa Bagi Pihak Diluar Pengadilan yang Terdapat Dalam Kegiatan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Merujuk Pada Peraturan Perundangan Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa;
  • Metode Pembiayaan/Pembayaran Pada Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang Diluar Gedung Pengadilan Melalui Mekanisme Uang Persediaan (UP);
  • Metode Pembiayaan/Pembayaran Pada Layanan Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Melalui Mekanisme Langsung (LS);
  • Kuasa Pengguna Anggaran yang Selanjutnya Disingkat KPA Adalah Pejabat yang Memperoleh Kewenangan dan Tanggung Jawab Dari Pengguna Anggaran Untuk Menggunakan Anggaran yang Dikuasakan Kepadanya;
  • Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK Adalah Pejabat yang Diberi Kewenangan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara/Kuasa Pengguna Anggaran Untuk Mengambil Keputusan dan atau Tindakan yang Dapat Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Belanja Negara;
  • Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disebut BP Adalah Orang yang Ditunjuk Untuk Menerima, Menyimpan, Membayarkan, Menatausahakan, dan Mempertanggung Jawabkan Uang Untuk Keperluan Belanja Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.





RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Ma Hadiri Rapat Konsolidasi Dengan Dpr Terkait Ruu Jabatan Hakim
    Humas-Jakarta: Mahkamah Agung yang diwakili Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H, didampingi oleh Tim Advokasi Biro Hukum dan Humas MA, D.Y. Witanto, S.H, Jimmy Maruli, S.H., M.H, dan Martha Satria Putra, S.H., M.H, yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 23 April 2019 bertempat di […]
  • Ketua Ma : Sipp Versi 3.2.0 Untuk Tingkatkan Kinerja Pengadilan Tingkat Banding
    Labuan Bajo - Humas: Bertempat di Ballroom Hotel La Prima, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Ketua Mahkamah Agung, YM. Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, S.H., M. H. meluncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding Versi 3.2.0. Peluncuran aplikasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengadilan tingkat banding dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. […]
  • Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (sipp) Tingkat Banding Versi 3.2.0
    Labuan Bajo " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding Versi 3.2.0, bertempat diLabuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada hari Senin, 22/4/2019. Peluncuran aplikasi ini akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pembinaan Pimpinan Mahkamah Agung terhadap Pimpinan Pengadilan, beserta Hakim, Panitera dan […]
  • Ketua Mahkamah Agung Meninjau Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Labuan Bajo
    Labuan Bajo " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH beserta Pimpinan mahkamah Agung, Hakim Agung dan Pejabat Eselon I meninjau gedung Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Minggu,21/4/2019. Dalam kunjungan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Ketua Mahkamah Agung meninjau Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), ruang Pelayanan Terpadu […]