Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

BINTEK PTUN dengan tema “Melalui Pembenahan Pelaporan Keuangan Perkara, Posbakum dan Prodeo, Kita Wujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Tata Usaha Negara”

BINTEK PTUN dengan tema “Melalui Pembenahan Pelaporan Keuangan Perkara, Posbakum dan Prodeo, Kita Wujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Tata Usaha Negara”

Beberapa waktu yang lalu Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara mengadakan dua kali pembinaan teknis yang diselenggarakan berdekatan, PERTAMA yaitu adalah Bimbingan Teknis dengan tema “Melalui Pembenahan Pelaporan Keuangan Perkara, Posbakum dan Prodeo, Kita Wujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Tata Usaha Negara” yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan 5 Juni 2015, kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Savoy Homann bandung dengan peserta adalah Ketua PT.TUN dan Ketua PTUN seluruh Indonesia termasuk juga Hakim senior dari beberapa PTUN.

Bimbingan teknis tersebut mengagendakan 3 topik bahasan yakni pelaksanaan Pelaporan Keuangan Perkara, Posbakum dan Prodeo pada Aplikasi KOMDANAS dengan narasumber yakni Bapak DR Ahmad Cholil, S.Ag., LLM Hakim Yustisial Peradilan Agama, Bapak Drs. Arifin Syamsurizal, SH.,MH. Kabag Rencana dan Program Biro Keuangan MA-RI dan Bapak Juan Juliawan Alfauzan, SE. Tim KOMDANAS MA-RI.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bapak Sunarto, SH.,MH. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang pada sambutannya mengatakan tema bintek sangat relevan dengan kondisi yang dihadapi saat ini, sebagai mana diketahui bahwa saat ini Mahkamah Agung membuka akses pada BPK bukan saja untuk masuk pada audit APBN namun pada ranah keuangan perkara, sehingga hal ini dibutuhkan kerjasama semua unsur di pengadilan untuk melakukan pembenahan sehingga tercapai tertib administrasi.

Dalam Bimbingan Teknis kali ini Bapak Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Mulia  Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH. berkesempatan untuk memberikan pengarahan pada para peserta, yang intinya adalah Ketua Pengadilan selaku pimpinan harus selalu mendorong terciptanya tertib administrasi, juga Ketua Pengadilan harus mengawasi agar semua pelaporan bisa berjalan dengan baik dan tervalidasi, seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung ketua pengadilan dapat melakukan pengawasan tersebut cukup dengan membuka aplikasi yang sudah ada.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini ditutup oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, H. Yodi Martono Wahyunadi, SH.,MH. dengan menyampaikan bahwa Bintek ini merupakan bekal bahwa agar para pimpinan dapat mengetahui dan menguasai teknologi informasi, dan khususnya aplikasi pelaporan perkara.







RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Ketua Ma Pimpin Upacara Peringatan Hut Kemerdekaan Ri Ke " 73
    JAKARTA-HUMAS. Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH. Jum'at (17/8) pagi tepat pada pukul 07.30 WIB menjadi Pembina Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-73 dengan mengusung tema "Kerja Kita Prestasi Bangsa" dihalaman depan gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta. Upacara tersebut diikuti oleh para […]
  • Ketua Mahkamah Agung Hadiri Acara Pidato Kenegaraan Presiden Ri Pada Sidang Tahunan Mpr 2018
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH menghadiri acara pidato kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR 2018 di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis,16/8/2018. Dalam pidatonya, Presiden RI Joko Widodo, mengapresiasi capaian yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam pembangunan bidang hukum. Mahkamah Agung, menurut Jokowi dalam pidatonya, […]
  • Mahkamah Agung Keluarkan Keputusan Perihal Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Non Hakim
    Jakarta"Humas: Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi di Indonesia, khususnya mediasi di Pengadilan (Court Connected Mediation) yang lakukan oleh mediator non hakim, Mahkamah Agung mengeluarkan Ketupusan Ketua Mahkamah Agung mengenai tata cara pemberian dan perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator bagi mediator non hakim. Keputusan bernomor 117/KMA/SK/VI/2018 ditetapkan berdasarkan hasil rapat pimpinan pada tanggal 26 Juni […]
  • Ketua Mahkamah Agung Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 Hakim Agung
    Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) orang Hakim Agung pada hari Rabu, 15 Agustus 2018 pukul 11.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 132/P Tahun […]