Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

BINTEK PTUN dengan tema “Pelaksanaan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Guna Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan”

BINTEK PTUN dengan tema “Pelaksanaan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Guna Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan”

Bimbingan Teknis dengan tema “Pelaksanaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Guna Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan” yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan 12 Juni 2015, kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Inna Shindu Denpasar dengan peserta adalah Panitera PT.TUN, Panitera PTUN, Wapan dan Panmud seluruh Indonesia.

Kali ini kegiatan Bimbingan Teknis dibuka secara resmi oleh Bapak Dr. Aco Nur, SH.,MH. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang pada sambutannya mengatakan bahwa Mahkamah Agung selalu menyediakan anggaran untuk kegiatan Pelatihan, Pembinaan baik pada diklat maupun unit esselon I di mahkamah agung, ini menunjukan bahwa mahkamah agung concern pada peningkatan SDM, karena mahkamah agung menyadari bahwa untuk mencapai visi dan misinya ditentukan oleh kualitas SDMnya, berkaitan dengan tema bintek saat ini Ka BUA menyampaikan bahwa mahkamah agung menginginkan dalam hal aparatur pengadilan melakukan pelayanan pada pencari keadilan, aparatur pengadilan memahami hukum dengan baik sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum yang mempunyai nilai keadilan.

Adapun materi yang diberikan pada bimbingan teknis disajikan oleh 3 orang narasumber yakni 1. Dr. H. Kadar Slamet, SH., M. Hum. Dengan Topik “Kerangka Umum Undang – Undang Administrasi Pemerintahan”, 2. Dr. Arifin Marpaung, SH.M. Hum. Dengan Topik ” Keputusan Administrasi Pemerintahan ” terakhir adalah 3. Dr. Dani Elpah, SH., MH. dengan Topik ” Penyalahgunaan Wewenang oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan “

Kegiatan Bimbingan Teknis ini ditutup oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, H. Yodi Martono Wahyunadi, SH.,MH.







RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Ketua Mahkamah Agung Dianugerahi Gelar Pemimpin Perubahan
    Jakarta " Humas : Apresiasi dan penghargaan atas keberhasilan meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada 205 unit kerja pemerintahan yang berlangsung Senin (10/12/2018) kemarin juga disertai dengan pemberian penghargaa kepada 7 (tujuh) pimpinan lembaga yang unit-unit kerja tersebut. Ketujuh pimpinan lembaga tersebut, adalah Moermahadi Soerja Djanegara […]
  • Ma Bekerjasama Dengan Bnn Melakukan Test Urine Dilingkungan Mahkamah Agung
    Jakarta-Humas, Dalam Rangka Memberantas Penyalahgunaan NARKOBA , Mahkamah Agung bekerja sama dengan BNN melakukan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan , Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dan Tes Urine. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori extraordinary crime dan serius (serius crime) . sehingga masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik didunia […]
  • Focus Group Discussion (fgd) Peningkatan Fungsi Sppt Ti Pada Pengadilan Pilot Project Dan Uji Coba Pengembangan Sipp Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan Peradilan
    Bekasi - Humas. Untuk meningkatkan pengembangan dan implementasi SPPT TI , Biro Hukum dan Humas melakukan FGD dan Uji coba pada Pengadilan Pilot Project di Hotel Amarossa Bekasi , 10 - 12 Desember 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas , Dr. Abdullah Sh., MS di hadapan 48 orang peserta. Kegiatan FGD […]
  • Mahkamah Agung Raih Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi
    Jakarta " Humas: Mahkamah Agung mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Prestasi ini diraih setelah 7 (tujuh) unit kerja pengadilan dinyatakan lulus berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Ketujuh unit kerja pengadilan tersebut, masing-masing Pengadilan Tinggi DKI […]