Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

BINTEK PTUN dengan tema “Pelaksanaan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Guna Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan”

BINTEK PTUN dengan tema “Pelaksanaan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Guna Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan”

Bimbingan Teknis dengan tema “Pelaksanaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Guna Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan” yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan 12 Juni 2015, kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Inna Shindu Denpasar dengan peserta adalah Panitera PT.TUN, Panitera PTUN, Wapan dan Panmud seluruh Indonesia.

Kali ini kegiatan Bimbingan Teknis dibuka secara resmi oleh Bapak Dr. Aco Nur, SH.,MH. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang pada sambutannya mengatakan bahwa Mahkamah Agung selalu menyediakan anggaran untuk kegiatan Pelatihan, Pembinaan baik pada diklat maupun unit esselon I di mahkamah agung, ini menunjukan bahwa mahkamah agung concern pada peningkatan SDM, karena mahkamah agung menyadari bahwa untuk mencapai visi dan misinya ditentukan oleh kualitas SDMnya, berkaitan dengan tema bintek saat ini Ka BUA menyampaikan bahwa mahkamah agung menginginkan dalam hal aparatur pengadilan melakukan pelayanan pada pencari keadilan, aparatur pengadilan memahami hukum dengan baik sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum yang mempunyai nilai keadilan.

Adapun materi yang diberikan pada bimbingan teknis disajikan oleh 3 orang narasumber yakni 1. Dr. H. Kadar Slamet, SH., M. Hum. Dengan Topik “Kerangka Umum Undang – Undang Administrasi Pemerintahan”, 2. Dr. Arifin Marpaung, SH.M. Hum. Dengan Topik ” Keputusan Administrasi Pemerintahan ” terakhir adalah 3. Dr. Dani Elpah, SH., MH. dengan Topik ” Penyalahgunaan Wewenang oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan “

Kegiatan Bimbingan Teknis ini ditutup oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, H. Yodi Martono Wahyunadi, SH.,MH.







RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Dengan Empat Lingkungan Peradilan Di Wilayah Provinsi Jawa Timur
    Surabaya - Humas. Bertempat di ruang Mahameru Kepolisian Daerah Jawa Timur, kunjungan kerja reses masa persidangan III dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa SH., MH. Seluruh jajaran Ketua Pengadilan pada empat lingkungan Peradilan di wilayah Jawa Timur hadir pada rapat kali ini beserta jajaran tingkat pertama diwilayah Jawa Timur. Dalam […]
  • Ketua Ma: Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai Dari Keluarga
    Jakarta " Humas : Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik. Korupsi juga merusak sendi-sendi ekonomi nasional, serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional. Fenomena ini memerlukan pemberantasan yang harus dilakukan secara luar biasa dan […]
  • Sekretaris Mahkamah Agung Melantik 2 Pejabat Struktural Eselon Ii Dan 30 Pejabat Struktural Eselon Iii
    Jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo SH., M.Hum., melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon II, dan 30 (Tiga Puluh) Pejabat Eselon III, pada Kamis 14 Febuari 2019 di lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung. Para Eselon II yang dilantik yaitu : Drs. Arief Hidayat, SH., MM Sebagai Sekretaris pada Direktorat […]
  • Ketua Mahkamah Agung Membuka Acara Seminar Sehari Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke 28 Pengadilan Tata Usaha Negara
    Jakarta " Humas :Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986 merupakan lembaga yudikatif yang dibentuk dengan tujuan untuk membentuk tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang selasi, seimbang serta selaras antara aparatur dibidang Tata Usaha Negara […]