Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

MA KEMBALI RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK

MA KEMBALI RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK

AKARTA-HUMAS, Tahun 2014 ditutup dengan manis oleh MA melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Senin, 15 Juni 2015. Opini WTP ini diberikan atas kinerja MA terhadap laporan hasil pemeriksaan. “Hasil yang diraih MA ini bukan sesuatu yang mudah . Diperlukan konsistensi dan kerja keras” ungkap Sekretaris MA, Nurhadi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa MA harus mampu mengelola anggaran 2014 sejumlah 7,2 trilyun untuk 1662 satuan kerja. “Hal ini tentu diperlukan kerja sama dan fokus dari seluruh elemen MA dan jajaran pengadilan di bawahnya. Dalam pemeriksaan ini, MA juga menyertakan audit biaya perkara.” Sambungnya lagi.

BPK dalam memberikan opini memiliki tiga criteria yakni : Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dan Efektivas system pengendalian intern. Eddy Mulyadi Soepardi, anggota III BPK dalam sambutannya menyampaikan permasalahan yang berpengaruh terhadap opini pada tahun anggaran 2014. Pengelolaan atas PNBP dan penerimaan lainnya, belum seluruhnya melalui mekanisme APBN, baik penganggaran maupun penggunaannya. Proses pengadaan barang/jasa dan pertanggungjawabannya atas realisasi belanja tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku. Serta belum tertibnya penatausahaan persediaan dan asset. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK merupakan langkah membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Sekretaris Negara , Pratikno, dalam sambutan penutup. Beliau berharap Kementerian dan Lembaga lebih mampu meningkatkan kinerjanya dan lebih tertib dalam pelaporan penggunaan keuangan Negara. “Bagi Kementerian dan Lembaga yang belum memndapatkan WTP, harus lebih kerja ekstra keras lagi supaya dapat meraih hasil WTP. Sementara bagi yang sudah WTP dipertahankan dan terus berinovasi”. (ifah/foto.devi/humas)







RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • 977 Aparatur Peradilan Disiapkan Mengisi 85 Pengadilan Baru
    Jakarta-Humas : Mahkamah Agung RI telah menyiapkan 977 aparatur peradilan untuk mengisi untuk menjalankan operasional 85 pengadilan baru yang akan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI A. S. Pudjoharsoyo saat memberikan keterangan […]
  • Mahkamah Agung Susun Yurisprudensi Putusan
    Jakarta-Humas : Mahkamah Agung Republik Indonesia tengah menyusun yurisprudensi putusan yang diharapkan akan rampung dalam waktu yang tidak terlalu lama dan segera dipublikasikan. Saat ini, tim Kelompok Kerja (Pokja) Yurisprudensi Mahkamah Agung telah membentuk tim pembahas dari masing-masing kamar yang ada di Mahkamah Agung RI untuk mencari dan mengajukan serta menganalisis putusan-putusan yang dianggap memenuhi […]
  • Seleksi Cpns Mahkamah Agung Diminati Lebih Dari 35 Ribu Pendaftar
    Jakarta " Humas : Masa pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung telah berakhir pukul 23.59 Senin (15/10/2018). Formasi yang disediakan Mahkamah Agung diminati lebih dari 35 ribu pendaftar. Berdasarkan data yang dihimpun pada pukul 00.01 Selasa (16/10/2018), jumlah calon pelamar yang memenuhi syarat sebanyak 31.525 (tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima) […]
  • Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Menerima Kunjungan Akademisi Universitas Brawijaya
    Jakarta " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr.H Sunarto,S.H.,M.H, didampingi Hakim Agung kamar perdata Syamsul Maarif, SH.,LL.M.,Ph.D menerima kunjungan Akademisi Universitas Brawijaya Malang, pada hari Jumat, 12 Oktober 2018. Para dosen Fakultas Hukum yang berjumlah 8 (Delapan) orang tersebut antara lain Eny Harjati S.H.,M.H., Dr.Lucky Endrawati,S.H.,M.H.,Dr. Nurini Aprilianda,S.H.,M.Hum, Mufatikhatul Farikhah,S.H.,M.H., Faizin […]