Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Mekanisme Pengaduan

Dalam Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Kadang  Kala Tidak Selalu Dapat Memenuhi Harapan Masyarakat, Khususnya Para Pencari Keadilan. Bila Hal ini Terjadi, Bisa Menimbulkan Ketidakpuasan dan Keluhan Dari Masyarakat. Keluhan Tersebut Dapat Diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Akan Berupaya Untuk Memberikan Solusi yang Terbaik.

Cara Menyampaikan Pengaduan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

A. Secara Lisan

1. Melalui Telepon (0451) 483 385, yakni Pada Saat Jam Kerja Mulai Pukul 08.00 s/d 16.30 WIB;
2. Datang Langsung Ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

B. Secara Tertulis

  • Menyampaikan Surat Resmi yang Ditujukan Kepada Pimpinan Dalam Hal ini Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Dengan Cara Diantar Langsung, Dikirim Melalui Fax. (021) 4803856,  atau Melalui Pos Ke Alamat Kantor Di Jalan Prof. Moh. Yamin,SH. No.52 Palu 94121, Melalui E-mail : ptun.palu@gmail.com atau Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Dengan Klik Link ini : ptun-palu.go.id
  • Pengaduan  Secara  Tertulis Wajib Dilengkapi Fotokopi Identitas dan Dokumen Pendukung Lainnya Seperti Dokumen Lainnya yang Berkaitan Dengan Pengaduan yang Akan Disampaikan.

Penerimaan Pengaduan oleh Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

  • Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Akan Menerima Setiap Pengaduan yang Diajukan Oleh Masyarakat Baik Secara Lisan Maupun Tertulis.
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Akan Memberikan Penjelasan Mengenai Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Pada Saat Masyarakat Mengajukan Pengaduan.
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Akan Memberikan Tanda Terima, Jika Pengaduan Diajukan Secara Tertulis.
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Hanya Akan Menindaklanjuti Pengaduan yang Mencantumkan Identitas Pelapor.





RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia Di Era Digital
    Jakarta " Humas : Senin, 21/5/2018, Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo, menjadi Pembina Upacara dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 110 tahun 2018, mengambil tema Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia di Era Digital, bertempat dihalaman depan gedung Mahkamah Agung. (humas)by ZenoRSS
  • Sekretaris Mahkamah Agung : Reformasi Birokrasi Bukan Sekedar Formalitas, Tetapi Peningkatan Layanan Kepada Masyarakat
    Mega Mendung " Humas : Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran utama yaitu peningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam Pembukaan Acara Pendalaman Zona Integritas […]
  • Kma Menerima Kunjungan Duta Besar Federasi Rusia
    Jakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Perwakilan Tetap) Federasi Rusia untuk Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) berkedudukan di Jakarta, H.E. Alexander Anatolyevich Ivanov, pada hari Selasa 15 Mei 2018. Dalam kesempatan tersebut, didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. […]
  • Sekretaris Mahkamah Agung : Pejabat Yang Terpilih Diharapkan Dapat Membawa Perubahan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
    Mega mendung " Humas : Seleksi Terbuka dalam pengisian Jabatan Piminan Tinggi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan orang-orang yang terbaik, berkompeten sehingga organisasi akan mendapatkan Sumber Daya Manusia yang terbaik dari beberapa pilihan orang yang ada. Hal ini sangat sejalan dengan semangat Undang - Undang no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( […]