Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Mekanisme Pengaduan

Mekanisme Pengaduan

Dalam Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Kadang  Kala Tidak Selalu Dapat Memenuhi Harapan Masyarakat, Khususnya Para Pencari Keadilan. Bila Hal ini Terjadi, Bisa Menimbulkan Ketidakpuasan dan Keluhan Dari Masyarakat. Keluhan Tersebut Dapat Diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Akan Berupaya Untuk Memberikan Solusi yang Terbaik.

Cara Menyampaikan Pengaduan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

A. Secara Lisan

1. Melalui Telepon (0451) 483 385, yakni Pada Saat Jam Kerja Mulai Pukul 08.00 s/d 16.30 WIB;
2. Datang Langsung Ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

B. Secara Tertulis

  • Menyampaikan Surat Resmi yang Ditujukan Kepada Pimpinan Dalam Hal ini Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Dengan Cara Diantar Langsung, Dikirim Melalui Fax. (021) 4803856,  atau Melalui Pos Ke Alamat Kantor Di Jalan Prof. Moh. Yamin,SH. No.52 Palu 94121, Melalui E-mail : ptun.palu@gmail.com atau Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Dengan Klik Link ini : ptun-palu.go.id
  • Pengaduan  Secara  Tertulis Wajib Dilengkapi Fotokopi Identitas dan Dokumen Pendukung Lainnya Seperti Dokumen Lainnya yang Berkaitan Dengan Pengaduan yang Akan Disampaikan.

Penerimaan Pengaduan oleh Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

  • Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Akan Menerima Setiap Pengaduan yang Diajukan Oleh Masyarakat Baik Secara Lisan Maupun Tertulis.
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Akan Memberikan Penjelasan Mengenai Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Pada Saat Masyarakat Mengajukan Pengaduan.
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Akan Memberikan Tanda Terima, Jika Pengaduan Diajukan Secara Tertulis.
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Hanya Akan Menindaklanjuti Pengaduan yang Mencantumkan Identitas Pelapor.





RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Ketua Mahkamah Agung Menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Kepada 26 Pengadilan Negeri
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, Dirjen Badilum dan Sekretaris Mahkamah Agung menyerahkan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 26 Pengadilan Negeri, pada hari Rabu, 18/9/2019, bertempat digedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jln Ahmad Yani, Jakarta. Dalam sambutannya […]
  • Ketua Mahkamah Agung: Saya Mengapresiasi Inovasi-inovasi Yang Diciptakan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
    Jakarta - Humas MA: Era baru peradilan modern sudah dimulai pada 2008 lalu, hal ini sebagai revolusi dalam mengubah cara kerja agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Badan Peradilan Agama dengan segala inovasinya menunjukkan bahwa mereka siap berdaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam memberikan […]
  • Sekma Buka Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Penelaahan Rka K/l 2020
    Jakarta - Humas: Pasca penetapan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan pada tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah Agung terus melakukan langkah-langkah persiapan untuk anggaran tahun 2020. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi dan konsultasi penelaahan RKA K/L Tahun Aggaran 2020 bersama sekretaris pengadilan tingkat […]
  • Ini Yang Berbeda Dari Pembinaan Di Tanjung Pandan
    Tanjung Pandan - Humas: Untuk kelima kalinya sepanjang tahun 2019 Mahkamah Agung melakukan pembinaan di daerah. Kali ini kegiatan pembinaan dipusatkan di Tanjung Pandan, Belitung dengan diikuti oleh pimpinan Pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan di wilayah Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung serta pimpinan pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan di […]