Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Pedoman Pengaduan

Pedoman Pengaduan

Pedoman Pengaduan
A. Sumber Pengaduan.

1. Dari Masyarakat :

– Para Pencari Keadilan;

– Pengacara;

– Lembaga Bantuan Hukum;

– Dewan Perwakilan Rakyat;

– Sekretariat Kepresidenan dan Wakil Presiden;

– Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

– Komisi Hukum Nasional;

– Komisi Ombudsman Nasional;

– Komisi Yudisial (KY);

– Dan Lain-Lain.

2. Pengaduan Dari Internal Lembaga Pengadilan.

Pengaduan ini Ditujukan Terhadap Aparat Lembaga Peradilan yang Diajukan Oleh Lembaga Peradilan Sendiri (Termasuk Keluarganya).

3. Laporan Kedinasan

Laporan Kedinasan ini Merupakan Laporan Resmi Dari Pimpinan Lembaga Peradilan Mengenai Aparat Pengadilan yang Dipimpinnya.

4. Informasi Dari :

– Instansi Lain;

– Media Massa;

– Isu yang Berkembang.

B. Pengaduan Ditujukan Kepada Lembaga Peradilan

C. Proses Penanganan Pengaduan

1. Pencatatan;

2. Penelaahan;

3. Penyaluran;

4. Pembentukan Tim Pemeriksa;

5. Survey Pendahuluan;

6. Menyusun Rencana Pemeriksaan;

7. Pelaksanaan Pemeriksaan.

Materi Pengaduan
Materi Pengaduan Meliputi Hal-Hal Sebagai Berikut :

1. Pelanggaran Terhadap Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim;

2. Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan;

3. Pelanggaran Sumpah Jabatan;

4. Pelanggaran Terhadap Peraturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Peraturan Disiplin Militer;

5. Perbuatan Tercela yaitu Berupa Perbuatan Amoral, Asusila atau Perbuatan-Perbuatan yang Tidak Selayaknya Dilakukan Oleh Seorang Aparat Lembaga Peradilan, Maupun Selaku Anggota Masyarakat;

6. Pelanggaran Hukum Acara, Baik yang Dilakukan Dengan Sengaja Maupun Karena Kelalaian dan Ketidakpahaman;

7. Mal Administrasi, yaitu Terjadinya Kesalahan, Kekeliruan atau Kelalaian yang Bersifat Administratif;

8. Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan yang Dapat Merugikan Pihak-pihak yang Berkepentingan Serta Masyarakat Secara Umum.

Hak-Hak Pelapor, Terlapor dan Institusi Pemeriksa
A. Hak Pelapor

1. Mendapatkan Perlindungan Kerahasian Identitas;

2. Mendapatkan Kesempatan Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas Tanpa Paksaan Dari Pihak Manapun;

3. Mendapatkan Informasi Mengenai Tahapan Laporan Pengaduan yang Didaftarkan;

4. Mendapatkan Perlakuan yang Sama dan Setara Dengan Terlapor Dalam Pemeriksaan.

B. Hak Terlapor

1. Membuktikan Bahwa ia Tidak Bersalah Dengan Mengajukan Saksi dan Alat Bukti Lain;

2. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dirinya.

C. Hak Institusi Pemeriksa

1. Merahasiakan Kesimpulan dan Hasil Rekomendasi laporan Hasil Pemeriksaan Kepada Pihak Terlapor, Pelapor dan Pihak-Pihak Lain Selain Kepada Pejabat yang Berwenang Mengambil Keputusan;

2. Menentukan jangka Waktu yang Memadai Untuk Menangani Suatu Pengaduan Berdasarkan Tingkat Kesulitan Penanganan Dalam Hal Jangka Waktu yang Ditetapkan Dalam Pedoman ini Terlampaui.

Tahap Pemeriksaan Atas Pengaduan
Pelaksanaan Pemeriksaan Dilaksanakan Dengan Urutan Sebagai Berikut :

a. Memeriksa Pengaduan, Meliputi :

1. Identitas Pengadu;

2. Relepansi Kepentingan Pengadu;

3. Penjelasan Lengkap Tentang Hal yang Diadukannya;

4. Bukti-Bukti yang Dimiliki Pengadu.

b. Memeriksa Pihak-Pihak yang Terkait. Pihak Lain yang Dapat Diajukan Oleh Pengadu Untuk Menguatkan Dalil-Dalilnya, Maupun Atas Inisiatif Tim memeriksa Untuk Kepentingan Melakukan Klarifikasi maupun Konfirmasi mengenai Pengaduan Tersebut.

c. Memeriksa Pihak yang Diadukan, Meliputi :

d. Memeriksa Pihak Lain yang Diajukan Oleh Pihak yang Diadukan, yaitu Pihak yang Dapat Menguatkan Dalil-Dalilnya.

e. Memeriksa Surat-Surat dan Dokumen Dengan Teliti dan Seksama, Dibuat Foto Kopinya dan Dilegalisir.

f. Mengkronfotir Antara Pengadu Dengan Pihak yang Diadukan, atau Pihak Lainnya (apabila diperlukan).

g. Melakukan Pemeriksaan Lapangan (bila diperlukan).

*) Sumber Informasi :
Surat Keputusan KMA No 076 KMA SK VI 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan






RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Tim Kemenpan Rb Lakukan Evaluasi Lapangan Di Pta Palangka Raya
    Palangka Raya - Humas: Memasuki tahapan akhir proses penentuan satuan kerja yang lulus meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dikunjungi oleh Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa (15/10/2019). Tim yang dipimpin langsung oleh Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan […]
  • Silaturahmi Dan Dialog Hukum Ketua Mahakamah Agung R.i. Bersama Warga Negara Indonesia Di Riyadh
    Riyadh " Humas : Dalam rangkaian kunjungan kerja Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 11-16 Oktober 2019, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh mengundang Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk bersilaturahmi sekaligus berdialog terkait masalah hukum dengan Warga Negara Indonesia yang […]
  • Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Kunjungi Pengadilan Umum (mahkamah Al-ammah) Makkah
    Riyadh " Humas : Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yag dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., mengadakan kunjungan kerja ke Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 11 " 16 Oktober 2019 dalam rangka memperkuat hubungan kerja sama kedua negara dalam bidang hukum dan peradilan serta kerjasama dalam bidang […]
  • Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Delegasi Kunjungi Pengadilan Ketenagakerjaan Makkah
    Riyadh " Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., mengadakan kunjungan kerja ke Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 11 " 16 Oktober 2019 dalam rangka memperkuat hubungan kerja sama kedua negara dalam bidang hukum dan peradilan serta kerjasama dalam bidang Pendidikan dan pelatihan hakim terkait ekonomi syariah. Salah […]