Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Pedoman Pengawasan

Pedoman Pengawasan
A. Pendahuluan
Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis — monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig).Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan  Tata Usaha Negara Palu dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.
B. Wewenang dan Tanggung Jawab Pengawasan
Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, berada pada:
  • Ketua Pengadilan  Tata Usaha Negara Palu;
  • Seluruh pejabat kepaniteraan;
  • Seluruh pejabat struktural dilingkungan pengadilan tingkat pertama
C. Pengawasan Rutin / Reguler dan Pengawasan Melekat
  • Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lembaga peradilan wajib menjalankan pengawasan melekat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan (rutin/ reguler) dalam upaya pengendalian internal.
  • Pada Pengadilan  Tata Usaha Negara Palu, Wakil Ketua bertindak selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para hakim pengawas bidang dan hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) yang telah ditunjuk, dengan dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti dan staff sebagai tenaga administrasi

Bagian ini mengadaptasi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.






RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Ma - Bri Jalin Kerjasama Layanan Transaksi Elektronik
    Jakarta - Humas: Menindaklanjuti penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dengan 7 (tujuh) Bank milik pemerintah pada tanggal 28 Agustus 2018 yang lalu, Mahkamah Agung melakukan penandatanganan kerjasama layanan pengelolaan transaksi keuangan secara elektronik dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di gedung Mahkamah Agung, kemaren (15/01/2019). Dalam penandatanganan tersebut Mahkamah Agung diwakili oleh Sekretaris […]
  • Delegasi Mahkamah Agung Berkunjung Ke Muzium Kehakiman Malaysia
    Putrajaya " Humas : Memenuhi undangan dari Mahkamah Agung Malaysia untuk menghadiri acara Pembukaan Tahun Perundangan/Laporan Tahunan Mahkamah Agung Malaysia, delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia menyempatkan diri untuk berkunjung ke Muzium Kehakiman yang berlokasi di Istana Kehakiman, Putrajaya, Kamis (10/01/2019). Kunjungan ke Muzium Kehakiman tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, YM. […]
  • Ketua Mahkamah Agung Melantik 2 Panitera Muda Dan 9 Panitera Penganti Pada Mahkamah Agung
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., melantik dan mengambil sumpah Panitera Muda Pidana Umum dan Khusus, serta Panitera Penganti pada Mahkamah Agung, pada Kamis, 10/1/2019, di gedung Mahkamah Agung Lantai 2. Panitera Muda Pidana Umum dan Khusus yang dilantik yaitu : 1. Suharto, SH., M.Hum Sebagai Panitera […]
  • Ketua Mahkamah Agung Hadiri Opening Legal Year 2019 Singapura
    Singapura " Humas : Memasuki tahun 2019, Mahkamah Agung Singapura menyelenggarakan pembukaan tahun hukum 2019 (Opening Legal Year 2019), Senin (7/01/2019). Kegiatan ini menandai permulaan tahun bagi industri hukum di negeri itu. Kecuali dihadiri oleh insan hukum di negeri Singa tersebut, sejumlah undangan dari berbagai Negara juga hadir, termasuk delegasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. […]