Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Pedoman Pengawasan

Pedoman Pengawasan
A. Pendahuluan
Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis — monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig).Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan  Tata Usaha Negara Palu dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.
B. Wewenang dan Tanggung Jawab Pengawasan
Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, berada pada:
  • Ketua Pengadilan  Tata Usaha Negara Palu;
  • Seluruh pejabat kepaniteraan;
  • Seluruh pejabat struktural dilingkungan pengadilan tingkat pertama
C. Pengawasan Rutin / Reguler dan Pengawasan Melekat
  • Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lembaga peradilan wajib menjalankan pengawasan melekat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan (rutin/ reguler) dalam upaya pengendalian internal.
  • Pada Pengadilan  Tata Usaha Negara Palu, Wakil Ketua bertindak selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para hakim pengawas bidang dan hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) yang telah ditunjuk, dengan dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti dan staff sebagai tenaga administrasi

Bagian ini mengadaptasi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.






RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Yang Mulia Hakim Agung Md Pasaribu Berpulang
    Jakarta " Humas MA: Mahkamah Agung Republik Indonesia berduka, salah satu putra terbaiknya, Yang Mulia Hakim Agung Maruap Dohmatiga (MD) Pasaribu, SH., M.Hum, wafat pada hari Rabu, 25 Maret 2020 pukul 21.05 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD), Jakarta. Jenazah dimakamkan pada hari ini, Kamis, 26 Maret 2020 di Tempat Pemakaman […]
  • Melalui Telekonferensi, Pimpinan Ma Tinjau Langsung Empat Lingkungan Peradilan Di Seluruh Indonesia
    Jakarta " Humas MA: Dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID " 19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, dan Sekretaris Mahkamah Agungmelakukan telekonferensi dengan para Ketua […]
  • Dua Wakil Ketua Pengadilan Pajak Ucap Sumpah Di Hadapan Ketua Mahkamah Agung
    Jakarta " Humas MA: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., melantik dan mengambil sumpah dua orangWakil Ketua Pengadilan Pajak pada Jumat pagi, 20 Maret 2020 di Gedung Mahkamah Agung lantai 13, Jakarta. Adapun dua pejabat yang dilantik yaitu, pertama Widhi Hartono, SE., ME, sebagai Wakil Ketua I Pengadilan Pajak […]
  • Mendukung Upaya Pencegahan Covid-19, Biro Hukum Dan Humas Melaksanakan Rapat Secara Daring
    Jakarta " Humas MA : Beberapa kegiatan penting di Mahkamah Agung seperti Rakernas Akbar, Peresmian Peradilan Terpadu di Manado, termasuk Puncak peringatan HUT IKAHI ke 67 tahun, telah ditunda sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Corona. Meski demikian ditengah situasi yang serba terbatas, Sekretaris Mahkamah Agung telah menyerukan penggunaan Aplikasi Zoom Meeting untuk kegiatan rapat (19/3/2020). […]