Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Pedoman Pengawasan

Pedoman Pengawasan
A. Pendahuluan
Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis — monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig).Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan  Tata Usaha Negara Palu dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.
B. Wewenang dan Tanggung Jawab Pengawasan
Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, berada pada:
  • Ketua Pengadilan  Tata Usaha Negara Palu;
  • Seluruh pejabat kepaniteraan;
  • Seluruh pejabat struktural dilingkungan pengadilan tingkat pertama
C. Pengawasan Rutin / Reguler dan Pengawasan Melekat
  • Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lembaga peradilan wajib menjalankan pengawasan melekat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan (rutin/ reguler) dalam upaya pengendalian internal.
  • Pada Pengadilan  Tata Usaha Negara Palu, Wakil Ketua bertindak selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para hakim pengawas bidang dan hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) yang telah ditunjuk, dengan dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti dan staff sebagai tenaga administrasi

Bagian ini mengadaptasi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.






RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Ketua Mahkamah Agung Menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Kepada 26 Pengadilan Negeri
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, Dirjen Badilum dan Sekretaris Mahkamah Agung menyerahkan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 26 Pengadilan Negeri, pada hari Rabu, 18/9/2019, bertempat digedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jln Ahmad Yani, Jakarta. Dalam sambutannya […]
  • Ketua Mahkamah Agung: Saya Mengapresiasi Inovasi-inovasi Yang Diciptakan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
    Jakarta - Humas MA: Era baru peradilan modern sudah dimulai pada 2008 lalu, hal ini sebagai revolusi dalam mengubah cara kerja agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Badan Peradilan Agama dengan segala inovasinya menunjukkan bahwa mereka siap berdaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam memberikan […]
  • Sekma Buka Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Penelaahan Rka K/l 2020
    Jakarta - Humas: Pasca penetapan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan pada tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah Agung terus melakukan langkah-langkah persiapan untuk anggaran tahun 2020. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi dan konsultasi penelaahan RKA K/L Tahun Aggaran 2020 bersama sekretaris pengadilan tingkat […]
  • Ini Yang Berbeda Dari Pembinaan Di Tanjung Pandan
    Tanjung Pandan - Humas: Untuk kelima kalinya sepanjang tahun 2019 Mahkamah Agung melakukan pembinaan di daerah. Kali ini kegiatan pembinaan dipusatkan di Tanjung Pandan, Belitung dengan diikuti oleh pimpinan Pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan di wilayah Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung serta pimpinan pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan di […]