Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Pedoman Pengawasan

Pedoman Pengawasan
A. Pendahuluan
Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis — monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig).Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan  Tata Usaha Negara Palu dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.
B. Wewenang dan Tanggung Jawab Pengawasan
Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, berada pada:
  • Ketua Pengadilan  Tata Usaha Negara Palu;
  • Seluruh pejabat kepaniteraan;
  • Seluruh pejabat struktural dilingkungan pengadilan tingkat pertama
C. Pengawasan Rutin / Reguler dan Pengawasan Melekat
  • Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lembaga peradilan wajib menjalankan pengawasan melekat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan (rutin/ reguler) dalam upaya pengendalian internal.
  • Pada Pengadilan  Tata Usaha Negara Palu, Wakil Ketua bertindak selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para hakim pengawas bidang dan hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) yang telah ditunjuk, dengan dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti dan staff sebagai tenaga administrasi

Bagian ini mengadaptasi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.






RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Mahkamah Agung Buka Lowongan 2.104 Cpns, Ini Formasinya
    Jakarta"Humas: Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 487 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019, Mahkamah Agung akan membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai 14 November mendatang. Berdasarkan keputusan Kemenpan RB tersebut, Mahkamah Agung mendapatkan alokasi CPNS sebanyak 2.104 […]
  • Ketua Mahkamah Agung Menghadiri Acara Dies Natalis Unair Ke 65
    Surabaya " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH.,MH yang juga menjadi Ketua Majelis Wali Amanat Unair menghadiri acara Dies Natalis Universitas Airlangga ke 65 yang berlangsung pada hari Senin, 11/11/2019 bertempat di Aula Garuda Mukti, Kantor Manajemen Lt.5 Universitas Airlangga, Kampus C, Mulyorejo, Surabaya. (Humas)by ZenoRSS
  • Panitera Ma: Jadilah Pahlawan Masa Kini Yang Membanggakan Negeri
    Jakarta " Humas MA: Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan Upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2019 di halaman gedung Mahkamah Agung pada Senin pagi, 11 November 2019. Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum. bertindak sebagai Pembina pada upacara yang diikuti oleh seluruh karyawan Mahkamah Agung. Dalam sambutannya membacakan […]
  • Ketua Ikahi Terpilih: Jiwa Raga Kami Untuk Negara, Jiwa Raga Kami Untuk Ikahi
    Bandung " Humas MA: Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, resmi menutup Musyawarah Nasional IKAHI ke 19 pada Rabu malam, 6 November 2019 di Hotel Inter Continental, Bandung. Acara dihadiri oleh seluruh peserta IKAHI dan para undangan yang setia mengikuti acara dari Pembukaan hingga Penutupan. Mengawali sambutannya, Hatta Ali mengucapkan […]