Bantuan Hukum Adalah Jasa Hukum yang Diberikan Oleh Pemberi Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma Kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum Adalah Orang atau Kelompok Orang Miskin. Pemberi Bantuan Hukum Adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang Memberi Layanan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang.

Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Melayani :

– Pemberian Informasi, Dokumen, Konsultasi, dan Advice Hukum yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pemberian;

– Bantuan Hukum Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;

– Penjamin dan Pemenuhan Hak Bagi Penerima Bantuan Hukum Untuk Mendapatkan Akses Keadilan Secara Profesional;

– Melayani Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara;

– Melayani Beracara Cuma-Cuma / Prodeo.

Hari & Jam Pelayanan :
Selasa, Pukul 09.10– 15.30 WIB
Kamis, Pukul 09.10– 15.30 WIB

Tempat Pelayanan :
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Alamat Di Jalan Prof. Moh. Yamin,SH, No.52 Palu 94121

Telp. (0451) 483 385, Fax. (0451) 483 385

Website: ptun-palu.go.id

Email: ptun.palu@gmail.com

• Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Dengan Empat Lingkungan Peradilan Di Wilayah Provinsi Jayapura
  JAYAPURA " HUMAS. Jumat 15 Februari 2019 pukul 16.00 WIT, Bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Jayapura, kunjungan kerja reses masa persidangan III dipimpin oleh ketua Tim Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik, S.H. dan seluruh jajaran Ketua Pengadilan pada empat lingkungan Peradilan di wilayah Provinsi Jayapura. Berikut ini daftar nama 9 anggota Komisi […]
• Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Dengan Empat Lingkungan Peradilan Di Wilayah Provinsi Jawa Timur
  Surabaya - Humas. Bertempat di ruang Mahameru Kepolisian Daerah Jawa Timur, kunjungan kerja reses masa persidangan III dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa SH., MH. Seluruh jajaran Ketua Pengadilan pada empat lingkungan Peradilan di wilayah Jawa Timur hadir pada rapat kali ini beserta jajaran tingkat pertama diwilayah Jawa Timur. Dalam […]
• Ketua Ma: Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai Dari Keluarga
  Jakarta " Humas : Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik. Korupsi juga merusak sendi-sendi ekonomi nasional, serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional. Fenomena ini memerlukan pemberantasan yang harus dilakukan secara luar biasa dan […]
• Sekretaris Mahkamah Agung Melantik 2 Pejabat Struktural Eselon Ii Dan 30 Pejabat Struktural Eselon Iii
  Jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo SH., M.Hum., melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon II, dan 30 (Tiga Puluh) Pejabat Eselon III, pada Kamis 14 Febuari 2019 di lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung. Para Eselon II yang dilantik yaitu : Drs. Arief Hidayat, SH., MM Sebagai Sekretaris pada Direktorat […]