Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Prosedur Pengajuan Gugatan dan Biaya Perkara

Prosedur Pengajuan Gugatan dan Biaya Perkara

Prosedur Pengajuan Gugatan dan Biaya Perkara

Berikut ini Adalah Tahapan-Tahapan Prosedur Pengajuan Gugatan dan Biaya Berperkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Untuk Lebih Jelasnya, Silahkan Dibaca Pada Paragraf Dibawah ini :

– Tahapa Pertama :
Pihak Berperkara (Penggugat) Datang Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu (PTUN Palu) Dengan Membawa :

Surat Gugatan Rangkap 8 (Delapan) Disertai Soft Copy Gugatannya;
Foto Copy Objek Sengketa Sejumlah 1 (Satu) Eksemplar (Apabila Sudah Ada);
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pihak Sejumlah 1 (Satu) Eksemplar;
Surat Kuasa Sejumlah 5 (Lima) Eksemplar Disertai Foto Copy Kartu Pengenal Advokat (Apabila Dikuasakan).

– Tahap Kedua :
Petugas Meja Pertama Menerima Gugatan / Permohonan Beserta Kelengkapannya.

– Tahap Ketiga :
Petugas Meja Pertama Memeriksa Kelengkapan Berkas Dengan Menggunakan Daftar Periksa (Check List) dan Meneruskan Berkas yang Telah Selesai Diperiksa Kelengkapannya Kepada Panitera Muda Perkara Untuk Menyatakan Berkas Telah Lengkap atau Tidak Lengkap.

– Tahap Keempat :
Panitera Muda Perkara Meneliti Berkas :

Apabila Berkas Belum Lengkap : Panitera Muda Perkara Mengembalikan Berkas Dengan Melampirkan Daftar Periksa Supaya Penggugat Dapat Melengkapi Kekurangannya;
Apabila Berkas Sudah Lengkap : Dikembalikan Kepada Petugas Meja Pertama.

– Tahap Kelima :
Pihak Penggugat Membayar Panjar Biaya Perkara Sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Melalui Bank BRI Dengan Nama,

Biaya Perkara PTUN PALU

Nama Rekening : RPL 051 PTUN PALU

Nomor Rekening : 0060 – 01 – 002702 – 30 – 1

*Untuk Melihat Lebih Detail Mengenai Surat Keputusan, Silahkan Klik Link Berwarna Biru Dibawah Ini*

 

– Tahap Keenam :
Pihak Penggugat Setelah Membayar Panjar Biaya Perkara, Menyerahkan Slip Bukti Penyetoran Kepada Kasir / Meja Pertama.

– Tahap Ketujuh :
Petugas Meja Pertama Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan Kasir / Meja Pertama Mencatat Dalam Buku Jurnal.

– Tahap Kedelapan :
Petugas Meja Kedua Mencatat Gugatan Dalam Buku Register Induk Perkara. Petugas Meja Pertama Memproses Gugatan.

– Tahap Kesembilan :
Petugas Meja Kedua Memasukan Nomor Perkara, Identitas Para Pihak, Obyek Sengketa, Posita dan Petitum Gugatan Dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu (SIPP PTUN PALU).

– Tahap Kesepuluh :
Petugas Meja Pertama Menyerahkan SKUM dan Salinan Gugatan yang Telah Didaftar Serta Telah Ditandatangani Oleh Panitera Kepada Pihak Penggugat. PENDAFTARAN SELESAI

Selanjutnya Pihak – Pihak Berperkara akan Dipanggil Melalui Surat Tercatat Menghadap Ke Pengadilan Untuk : Dismissal Proses / Pemeriksaan Persiapan / Persidangan.






RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Dengan Empat Lingkungan Peradilan Di Wilayah Provinsi Jawa Timur
    Surabaya - Humas. Bertempat di ruang Mahameru Kepolisian Daerah Jawa Timur, kunjungan kerja reses masa persidangan III dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa SH., MH. Seluruh jajaran Ketua Pengadilan pada empat lingkungan Peradilan di wilayah Jawa Timur hadir pada rapat kali ini beserta jajaran tingkat pertama diwilayah Jawa Timur. Dalam […]
  • Ketua Ma: Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai Dari Keluarga
    Jakarta " Humas : Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik. Korupsi juga merusak sendi-sendi ekonomi nasional, serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional. Fenomena ini memerlukan pemberantasan yang harus dilakukan secara luar biasa dan […]
  • Sekretaris Mahkamah Agung Melantik 2 Pejabat Struktural Eselon Ii Dan 30 Pejabat Struktural Eselon Iii
    Jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo SH., M.Hum., melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon II, dan 30 (Tiga Puluh) Pejabat Eselon III, pada Kamis 14 Febuari 2019 di lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung. Para Eselon II yang dilantik yaitu : Drs. Arief Hidayat, SH., MM Sebagai Sekretaris pada Direktorat […]
  • Ketua Mahkamah Agung Membuka Acara Seminar Sehari Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke 28 Pengadilan Tata Usaha Negara
    Jakarta " Humas :Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986 merupakan lembaga yudikatif yang dibentuk dengan tujuan untuk membentuk tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang selasi, seimbang serta selaras antara aparatur dibidang Tata Usaha Negara […]