Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Sejarah Pengadilan

Sejarah Pengadilan

SEJARAH SINGKAT PENGADILAN  TATA USAHA NEGARA PALU

Pengadilan Tata Usaha Negara palu
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor:2 tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 januari 1997 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak SOEHARTO.
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu merupakan Pengadilan Type kelas I yang berkedudukan di Kota Palu Jalan Prof. Muh.Yamin, SH Nomor 52 Telp/Fax. (0451) 483385 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang terjadi diwilayah hukumnya yang meliputi seluruh Wilayah Daerah Tingakat II di Propinsi Sulawesi Tengah

a. Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Palu.

  1. Kota Palu.
  2. Kabupaten Sigi.
  3. Kabupaten Donggala.
  4. Kabupaten Parigi Moutong.
  5. Kabupaten Poso.
  6. Kabupaten Tojo Una-Una.
  7. Kabupaten Banggai.
  8. Kabupaten Banggai Laut.
  9. Kabupaten Banggai Kepulauan.
  10. Kabupaten Toli-Toli.
  11. Kabupaten Buol.
  12. Kabupaten Morowali.
  13. Kabupaten Morowali Utara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Diresmikan bersama-sama dengan Pengadilan TUN Palangkaraya, PTUN Bengkulu, PTUN Jambi dan PTUN Kendari secara Simbolis oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bapak Prof.Dr.Hi.MULADI,SH pada tanggal 29 Oktober 1998 yang dipusatkan di Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor dan sekaligus ditandai dengan dimulainya beroperasi Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Peresmian tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan TUN Palu yang pertama Bapak JACOB GERUNGAN, SH dan memimpin Pengadilan TUN Palu sampai pada serah terima jabatan Ketua Pengadilan TUN Palu dari pejabat lama (Bapak JACOB GERUNGAN, S.H.) ke pejabat baru Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yaitu SUTOYO, SH pada tanggal 13 Nopember 1999.

Adapun lamanya memimpin para Ketua Pengadilan TUN Palu sebagai berikut :

  1. JACOB GERUNGAN, SH dari 1998 sampai dengan 1999;
  2. SUTOYO, S.H. dari 1999 sampai dengan 2001;
  3. SULISTYO, S.H. dari 2001 sampai dengan 2002;
  4. ACHMAD HUSEIN, S.H. dari 2005 sampai dengan 2006;
  5. DILMAR TATAWI, S.H. dari 2006 sampai dengan 2007;
  6. KAMER TOGATOROP, S.H. M.AP dari 2007 sampai dengan 2010;
  7. NABARI SEMBIRING, SH, M.H. dari 2010 sampai dengan 2011;
  8. H. ASMORO BUDI SANTOSO, S.H. dari 2011 sampai dengan 2012;
  9. H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H. dari 2012 sampai dengan 2016;
  10. FARI RUSTANDI, S.H., M.H. dari 2016 sampai dengan sekarang.

Bahwa setiap masa Jabatan tersebut dilakukan pembinaan baik pembinaan kepada Pegawai maupun Pembinaan Administrasi Umum dan Administrasi Perkara demi kelancaran pelaksanaan dan tanggung jawab tugas-tugas pokok Pengadilan TUN Palu. Dengan Pembinaan tersebut maka seluruh bagian dan Personil Pengadilan TUN telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b.   Profil Daerah
Palu adalah sebuah Kota sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, secara geografis terletak di 0o54 LS dan 119o50 Bt. Daearah ini berbatasan dengan Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala di utara, Kecamatan Marawoladan Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala di selatan, Kecamatan Banawa dan Kecamatan Marawola di barat, Kecamatan Tawaeli Kabupaten Donggala dan Kecamatan Parigi, Kabupaten Marigi-Moutong di timur. Luas wilayah daerah ini adalah 395,06 Km2.

Secara adminsitratif, daerah ini terbagi menjadi 4 Kecamatan dan 43 Kelurahan, Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antar lain di sektor perkebunan dengan komoditi yang dihasilkan berupa kelapa dalam, jambu mete dan kakao. Kegiatan perekonomian utama di Kota Palu ini yang utama di sektor tersier yang merupakan jasa usaha, pembinaan terhadap sektor tersier yang meliputi perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa menjadi perhatian utama Pemda Kota Palu.

Di sektor industri, potensi industri yang berbasis ekonomi kerakyatan, misalnya industri kerajinan kayu hitam (ebony), industri tenun ikat, dan industri pengolahan hasil pertanian. Pengembangan industri kecil menadi prioritas utama , hal ini disebabakan industri kecil secara riil telah memberikan konstribusi terhadap pemasukan daerah ini. Kelancaran akses transportasi dan komunikasi ke luar daerah secara tidak langsung juga memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan potensi daerah ini , infrastruktur yang memadai mempermudah arus barang dan jasa sehingga mempercepat perwujudan Kota Palu sebagai kawasan industri. Di sektor pariwisata, di Kota Palu ini terdapat Gunung Gawalise, Taman Nasioanal Lore Lindu dan hutan wisata Danau Lindu yang berpotensi sebagai obyek wisata alam dan budaya yang menarik. Daerah ini juga telah memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung diantaranya telah terdapat Bandara Mutiara yang terletak di Palu dan Pelabuhan Pantolan, serta terdapat dukungan sarana pembangkit tenaga listrik, air bersih, gas dan jaringan telekomunikasi.

Propinsi Sulawesi Tengah yang terletak dibagian tengah Pulau Sulawesi dengan luas wilayah daratan 68.033 Km2 atau 35,96 persen dari Pulau Sumatra dan perairan laut seluas 192.923,75KM2. Posisi Geografis terletak antara batas koordinat 2.22’ Lintang Utara dan 3.48’ Lintang Selatan serta 119,22’dan 24.22’ Bujur Timur. Batas Administrasi meliputi Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo ; Sebelah timur dengan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara ; Sebelah Selatan dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Administrasi Pemerintahan berdasarkan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 secara berjenjang terdiri atas 9 wilayah kabupaten dan 1 Wilayah Kotamadya yakni Kota Palu yang merupakan Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah dengan konsentrasi penduduk tertinggi berada pada wilayah Kota Palu dengan kepadatan mencapai 679 jiwa per kilometer persegi. Khusus mengenai Sarana dan Prasarana perhubuingan darat , panjang jalan pada tahun 2000 tercatat 10.576,50 km yang terdiri atas  : jalan negara sepanjang 1.593,00 km, jalan Propinsi sepanjang 1.799,29 km dan jalan Kabupaten sepanjang 7.184,21 km.






RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Ketua Ma Pimpin Upacara Peringatan Hut Kemerdekaan Ri Ke " 73
    JAKARTA-HUMAS. Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH. Jum'at (17/8) pagi tepat pada pukul 07.30 WIB menjadi Pembina Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-73 dengan mengusung tema "Kerja Kita Prestasi Bangsa" dihalaman depan gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta. Upacara tersebut diikuti oleh para […]
  • Ketua Mahkamah Agung Hadiri Acara Pidato Kenegaraan Presiden Ri Pada Sidang Tahunan Mpr 2018
    Jakarta " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH menghadiri acara pidato kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR 2018 di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis,16/8/2018. Dalam pidatonya, Presiden RI Joko Widodo, mengapresiasi capaian yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam pembangunan bidang hukum. Mahkamah Agung, menurut Jokowi dalam pidatonya, […]
  • Mahkamah Agung Keluarkan Keputusan Perihal Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Non Hakim
    Jakarta"Humas: Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi di Indonesia, khususnya mediasi di Pengadilan (Court Connected Mediation) yang lakukan oleh mediator non hakim, Mahkamah Agung mengeluarkan Ketupusan Ketua Mahkamah Agung mengenai tata cara pemberian dan perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator bagi mediator non hakim. Keputusan bernomor 117/KMA/SK/VI/2018 ditetapkan berdasarkan hasil rapat pimpinan pada tanggal 26 Juni […]
  • Ketua Mahkamah Agung Melantik Dan Mengambil Sumpah 2 Hakim Agung
    Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) orang Hakim Agung pada hari Rabu, 15 Agustus 2018 pukul 11.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 132/P Tahun […]