Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Sejarah Pengadilan

Sejarah Pengadilan

SEJARAH SINGKAT PENGADILAN  TATA USAHA NEGARA PALU

Pengadilan Tata Usaha Negara palu
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor:2 tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 januari 1997 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak SOEHARTO.
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu merupakan Pengadilan Type kelas I yang berkedudukan di Kota Palu Jalan Prof. Muh.Yamin, SH Nomor 52 Telp/Fax. (0451) 483385 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang terjadi diwilayah hukumnya yang meliputi seluruh Wilayah Daerah Tingakat II di Propinsi Sulawesi Tengah

a. Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Palu.

  1. Kota Palu.
  2. Kabupaten Sigi.
  3. Kabupaten Donggala.
  4. Kabupaten Parigi Moutong.
  5. Kabupaten Poso.
  6. Kabupaten Tojo Una-Una.
  7. Kabupaten Banggai.
  8. Kabupaten Banggai Laut.
  9. Kabupaten Banggai Kepulauan.
  10. Kabupaten Toli-Toli.
  11. Kabupaten Buol.
  12. Kabupaten Morowali.
  13. Kabupaten Morowali Utara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Diresmikan bersama-sama dengan Pengadilan TUN Palangkaraya, PTUN Bengkulu, PTUN Jambi dan PTUN Kendari secara Simbolis oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bapak Prof.Dr.Hi.MULADI,SH pada tanggal 29 Oktober 1998 yang dipusatkan di Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor dan sekaligus ditandai dengan dimulainya beroperasi Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Peresmian tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan TUN Palu yang pertama Bapak JACOB GERUNGAN, SH dan memimpin Pengadilan TUN Palu sampai pada serah terima jabatan Ketua Pengadilan TUN Palu dari pejabat lama (Bapak JACOB GERUNGAN, S.H.) ke pejabat baru Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yaitu SUTOYO, SH pada tanggal 13 Nopember 1999.

Adapun lamanya memimpin para Ketua Pengadilan TUN Palu sebagai berikut :

  1. JACOB GERUNGAN, SH dari 1998 sampai dengan 1999;
  2. SUTOYO, S.H. dari 1999 sampai dengan 2001;
  3. SULISTYO, S.H. dari 2001 sampai dengan 2002;
  4. ACHMAD HUSEIN, S.H. dari 2005 sampai dengan 2006;
  5. DILMAR TATAWI, S.H. dari 2006 sampai dengan 2007;
  6. KAMER TOGATOROP, S.H. M.AP dari 2007 sampai dengan 2010;
  7. NABARI SEMBIRING, SH, M.H. dari 2010 sampai dengan 2011;
  8. H. ASMORO BUDI SANTOSO, S.H. dari 2011 sampai dengan 2012;
  9. H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H. dari 2012 sampai dengan 2016;
  10. FARI RUSTANDI, S.H., M.H. dari 2016 sampai dengan sekarang.

Bahwa setiap masa Jabatan tersebut dilakukan pembinaan baik pembinaan kepada Pegawai maupun Pembinaan Administrasi Umum dan Administrasi Perkara demi kelancaran pelaksanaan dan tanggung jawab tugas-tugas pokok Pengadilan TUN Palu. Dengan Pembinaan tersebut maka seluruh bagian dan Personil Pengadilan TUN telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b.   Profil Daerah
Palu adalah sebuah Kota sekaligus ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, secara geografis terletak di 0o54 LS dan 119o50 Bt. Daearah ini berbatasan dengan Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala di utara, Kecamatan Marawoladan Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala di selatan, Kecamatan Banawa dan Kecamatan Marawola di barat, Kecamatan Tawaeli Kabupaten Donggala dan Kecamatan Parigi, Kabupaten Marigi-Moutong di timur. Luas wilayah daerah ini adalah 395,06 Km2.

Secara adminsitratif, daerah ini terbagi menjadi 4 Kecamatan dan 43 Kelurahan, Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antar lain di sektor perkebunan dengan komoditi yang dihasilkan berupa kelapa dalam, jambu mete dan kakao. Kegiatan perekonomian utama di Kota Palu ini yang utama di sektor tersier yang merupakan jasa usaha, pembinaan terhadap sektor tersier yang meliputi perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa menjadi perhatian utama Pemda Kota Palu.

Di sektor industri, potensi industri yang berbasis ekonomi kerakyatan, misalnya industri kerajinan kayu hitam (ebony), industri tenun ikat, dan industri pengolahan hasil pertanian. Pengembangan industri kecil menadi prioritas utama , hal ini disebabakan industri kecil secara riil telah memberikan konstribusi terhadap pemasukan daerah ini. Kelancaran akses transportasi dan komunikasi ke luar daerah secara tidak langsung juga memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan potensi daerah ini , infrastruktur yang memadai mempermudah arus barang dan jasa sehingga mempercepat perwujudan Kota Palu sebagai kawasan industri. Di sektor pariwisata, di Kota Palu ini terdapat Gunung Gawalise, Taman Nasioanal Lore Lindu dan hutan wisata Danau Lindu yang berpotensi sebagai obyek wisata alam dan budaya yang menarik. Daerah ini juga telah memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung diantaranya telah terdapat Bandara Mutiara yang terletak di Palu dan Pelabuhan Pantolan, serta terdapat dukungan sarana pembangkit tenaga listrik, air bersih, gas dan jaringan telekomunikasi.

Propinsi Sulawesi Tengah yang terletak dibagian tengah Pulau Sulawesi dengan luas wilayah daratan 68.033 Km2 atau 35,96 persen dari Pulau Sumatra dan perairan laut seluas 192.923,75KM2. Posisi Geografis terletak antara batas koordinat 2.22’ Lintang Utara dan 3.48’ Lintang Selatan serta 119,22’dan 24.22’ Bujur Timur. Batas Administrasi meliputi Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo ; Sebelah timur dengan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara ; Sebelah Selatan dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Administrasi Pemerintahan berdasarkan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 secara berjenjang terdiri atas 9 wilayah kabupaten dan 1 Wilayah Kotamadya yakni Kota Palu yang merupakan Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah dengan konsentrasi penduduk tertinggi berada pada wilayah Kota Palu dengan kepadatan mencapai 679 jiwa per kilometer persegi. Khusus mengenai Sarana dan Prasarana perhubuingan darat , panjang jalan pada tahun 2000 tercatat 10.576,50 km yang terdiri atas  : jalan negara sepanjang 1.593,00 km, jalan Propinsi sepanjang 1.799,29 km dan jalan Kabupaten sepanjang 7.184,21 km.






RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Mahkamah Agung Buka Lowongan 2.104 Cpns, Ini Formasinya
    Jakarta"Humas: Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 487 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019, Mahkamah Agung akan membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai 14 November mendatang. Berdasarkan keputusan Kemenpan RB tersebut, Mahkamah Agung mendapatkan alokasi CPNS sebanyak 2.104 […]
  • Ketua Mahkamah Agung Menghadiri Acara Dies Natalis Unair Ke 65
    Surabaya " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH.,MH yang juga menjadi Ketua Majelis Wali Amanat Unair menghadiri acara Dies Natalis Universitas Airlangga ke 65 yang berlangsung pada hari Senin, 11/11/2019 bertempat di Aula Garuda Mukti, Kantor Manajemen Lt.5 Universitas Airlangga, Kampus C, Mulyorejo, Surabaya. (Humas)by ZenoRSS
  • Panitera Ma: Jadilah Pahlawan Masa Kini Yang Membanggakan Negeri
    Jakarta " Humas MA: Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan Upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2019 di halaman gedung Mahkamah Agung pada Senin pagi, 11 November 2019. Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum. bertindak sebagai Pembina pada upacara yang diikuti oleh seluruh karyawan Mahkamah Agung. Dalam sambutannya membacakan […]
  • Ketua Ikahi Terpilih: Jiwa Raga Kami Untuk Negara, Jiwa Raga Kami Untuk Ikahi
    Bandung " Humas MA: Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, resmi menutup Musyawarah Nasional IKAHI ke 19 pada Rabu malam, 6 November 2019 di Hotel Inter Continental, Bandung. Acara dihadiri oleh seluruh peserta IKAHI dan para undangan yang setia mengikuti acara dari Pembukaan hingga Penutupan. Mengawali sambutannya, Hatta Ali mengucapkan […]