Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
A. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi Perkara 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali Perkara 200.000,00
3. Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materiil Perkara 50.000,00
B. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum
 1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding Perkara 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Negeri Perkara 30.000,00
3. Biaya Pendaftaran pada Pengadilan Niaga
a. Nilai utang s.d. Rp1.000.000.000,00 Permohonan 1.000.000,00
b. Nilai utang lebih dari Rp1.000.000.000,00 s.d.  Rp50.000.000.000,00 Permohonan 2.000.000,00
c. Nilai utang lebih dari Rp50.000.000.000,00 s.d. Rp250.000.000.000,00 Permohonan 3.000.000,00
d. Nilai utang lebih dari Rp250.000.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000.000,00 Permohonan 4.000.000,00
e. Nilai utang di atas Rp500.000.000.000,00 Permohonan 6.000.000,00
C. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding Perkara 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Agama Perkara 30.000,00
D. Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Banding Perkara 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara 30.000,00
E. Hak Kepaniteraan Lainnya
1. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Lembar 300,00
2. Hak Redaksi Penetapan/ Putusan 5.000,00
3. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan Berkas 5.000,00
4. Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan 0,00
5. Pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran 0,00
6. Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan Penetapan 25.000,00
7. Melakukan penjualan di muka umum/lelang atas perintah pengadilan Penetapan 25.000,00
8. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di kepaniteraan Surat 0,00
9. Legalisasi tanda tangan Putusan 10.000,00
10. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyumpahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan Berita Acara/ Putusan 5.000,00
11. Pencatatan:
1) Sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum Akta 5.000,00
2) Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita Akta 5.000,00
3) Penyerahan surat dari berkas perkara Berkas 5.000,00
12. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum Akta 5.000,00
13. Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam Ord. S.1916 No. 46 Akta 5.000,00
14. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan Akta 5.000,00
15. Biaya pembuatan surat kuasa insidentil Surat Kuasa 5.000,00
16. Pengesahan surat di bawah tangan Surat 5.000,00
17. Uang Leges Putusan/ Penetapan 3.000,00

 






RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Mahkamah Agung Buka Lowongan 2.104 Cpns, Ini Formasinya
    Jakarta"Humas: Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 487 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019, Mahkamah Agung akan membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai 14 November mendatang. Berdasarkan keputusan Kemenpan RB tersebut, Mahkamah Agung mendapatkan alokasi CPNS sebanyak 2.104 […]
  • Ketua Mahkamah Agung Menghadiri Acara Dies Natalis Unair Ke 65
    Surabaya " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH.,MH yang juga menjadi Ketua Majelis Wali Amanat Unair menghadiri acara Dies Natalis Universitas Airlangga ke 65 yang berlangsung pada hari Senin, 11/11/2019 bertempat di Aula Garuda Mukti, Kantor Manajemen Lt.5 Universitas Airlangga, Kampus C, Mulyorejo, Surabaya. (Humas)by ZenoRSS
  • Panitera Ma: Jadilah Pahlawan Masa Kini Yang Membanggakan Negeri
    Jakarta " Humas MA: Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan Upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2019 di halaman gedung Mahkamah Agung pada Senin pagi, 11 November 2019. Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum. bertindak sebagai Pembina pada upacara yang diikuti oleh seluruh karyawan Mahkamah Agung. Dalam sambutannya membacakan […]
  • Ketua Ikahi Terpilih: Jiwa Raga Kami Untuk Negara, Jiwa Raga Kami Untuk Ikahi
    Bandung " Humas MA: Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, resmi menutup Musyawarah Nasional IKAHI ke 19 pada Rabu malam, 6 November 2019 di Hotel Inter Continental, Bandung. Acara dihadiri oleh seluruh peserta IKAHI dan para undangan yang setia mengikuti acara dari Pembukaan hingga Penutupan. Mengawali sambutannya, Hatta Ali mengucapkan […]