Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Q&A E-Court PTUN Palu

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK (BIDANG YUSTISIAL) & FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) :

  • Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (PTUN Makassar), Dengan Berpedoman Pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Ketentuan dan Ketenuan Peraturan Perundang-undangan Lain yang Bersangkutan, Serta Petunjuk-Petunjuk Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku  Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll);
  • Meneruskan Sengketa-Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang Berwenang;
  • Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Makassar), Seiring Peningkatan Integritas Moral dan Karakter Sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, Guna Tercipta dan Dilahirkannya Putusan-Putusan yang Dapat Dipertanggung jawabkan Menurut Hukum dan Keadilan, Serta Memenuhi Harapan Para Pencari Keadilan (Justiciabelen);
  • Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan Guna Meningkatan dan Memantapkan Martabat dan Wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, Sebagai Benteng Terakhir Tegaknya Hukum dan Keadilan, Sesuai Tuntutan Undang-Undang Dasar 1945;
  • Memantapkan Pemahaman dan Pelaksanaan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN);
  • Membina Calon Hakim Dengan Memberikan Bekal Pengetahuan Di Bidang Hukum dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Agar Menjadi Hakim yang Profesional.

FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) :

  • Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional Serta Pegawai Lainnya, Baik Menyangkut Administrasi, Teknis, Yustisial Maupun Administrasi Umum;
  • Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku Hakim dan Pegawai Lainnya;
  • Menyelenggarakan Sebagian Kekuasaan Negara Dibidang Kehakiman.





RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • Pembinaan Pimpinan Mahkamah Agung Ke Tanjung Pandan
    Tanjung Pandan " Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH.,MH beserta para pimpinan Mahkamah Agung melakukan pembinaan teknis dan administrasi Yudisial bagi para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama sewilayah Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu dan Lampung, bertempat di ball room hotel BW Suitte […]
  • Mahkamah Agung Kembali Mendapatkan Wtp Kelima Kalinya Dari Tahun 2014-2018
    Jakarta - Humas. Sekretaris Mahkamah Agung menghadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 di Kementerian Keuangan RI. Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 mengangkat tema "Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital Untuk Indonesia Maju". Kegiatan ini dilakukan dari 11-12 September 2019 di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta. Rakernas bertujuan meningkatkan pemahaman dan […]
  • Ketua Mahkamah Agung Tinjau Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Tanjung Pandan
    Tanjung Pandan " Humas : Disela " sela kunjungan kerja Pembinaan ke Tanjung Pandang, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH beserta Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pidana dan Militer, serta para pejabat Eselon I meninjau gedung Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari ini Kamis, 12/9/2019. […]
  • Sekretaris Mahkamah Agung Tinjau Kegiatan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (wbk)
    Jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung A. S. Pudjoharsoyo bersama dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Muhammad Yusuf Ateh meninjau pelaksanaan desk pembangunan zona integritas menuju WBK pada hari Senin, 9/9/2019, bertempat dihotel Grand Kemang Jakarta. Dalam kegiatan kali ini, tiap satuan kerja (Satker) […]