Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Jalan Prof. Moh Yamin, SH. No. 52 Palu, Sulawesi Tengah

Sistem Informasi Pengawasan MA-RI

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Palu

Mahakamah Agung Republik Indonesia

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK (BIDANG YUSTISIAL) & FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) :

  • Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (PTUN Makassar), Dengan Berpedoman Pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Ketentuan dan Ketenuan Peraturan Perundang-undangan Lain yang Bersangkutan, Serta Petunjuk-Petunjuk Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku  Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll);
  • Meneruskan Sengketa-Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang Berwenang;
  • Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Makassar), Seiring Peningkatan Integritas Moral dan Karakter Sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, Guna Tercipta dan Dilahirkannya Putusan-Putusan yang Dapat Dipertanggung jawabkan Menurut Hukum dan Keadilan, Serta Memenuhi Harapan Para Pencari Keadilan (Justiciabelen);
  • Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan Guna Meningkatan dan Memantapkan Martabat dan Wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, Sebagai Benteng Terakhir Tegaknya Hukum dan Keadilan, Sesuai Tuntutan Undang-Undang Dasar 1945;
  • Memantapkan Pemahaman dan Pelaksanaan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN);
  • Membina Calon Hakim Dengan Memberikan Bekal Pengetahuan Di Bidang Hukum dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Agar Menjadi Hakim yang Profesional.

FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) :

  • Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional Serta Pegawai Lainnya, Baik Menyangkut Administrasi, Teknis, Yustisial Maupun Administrasi Umum;
  • Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku Hakim dan Pegawai Lainnya;
  • Menyelenggarakan Sebagian Kekuasaan Negara Dibidang Kehakiman.





RSS Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia
  • 977 Aparatur Peradilan Disiapkan Mengisi 85 Pengadilan Baru
    Jakarta-Humas : Mahkamah Agung RI telah menyiapkan 977 aparatur peradilan untuk mengisi untuk menjalankan operasional 85 pengadilan baru yang akan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali,. S.H., M.H di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI A. S. Pudjoharsoyo saat memberikan keterangan […]
  • Mahkamah Agung Susun Yurisprudensi Putusan
    Jakarta-Humas : Mahkamah Agung Republik Indonesia tengah menyusun yurisprudensi putusan yang diharapkan akan rampung dalam waktu yang tidak terlalu lama dan segera dipublikasikan. Saat ini, tim Kelompok Kerja (Pokja) Yurisprudensi Mahkamah Agung telah membentuk tim pembahas dari masing-masing kamar yang ada di Mahkamah Agung RI untuk mencari dan mengajukan serta menganalisis putusan-putusan yang dianggap memenuhi […]
  • Seleksi Cpns Mahkamah Agung Diminati Lebih Dari 35 Ribu Pendaftar
    Jakarta " Humas : Masa pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung telah berakhir pukul 23.59 Senin (15/10/2018). Formasi yang disediakan Mahkamah Agung diminati lebih dari 35 ribu pendaftar. Berdasarkan data yang dihimpun pada pukul 00.01 Selasa (16/10/2018), jumlah calon pelamar yang memenuhi syarat sebanyak 31.525 (tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima) […]
  • Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Menerima Kunjungan Akademisi Universitas Brawijaya
    Jakarta " Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr.H Sunarto,S.H.,M.H, didampingi Hakim Agung kamar perdata Syamsul Maarif, SH.,LL.M.,Ph.D menerima kunjungan Akademisi Universitas Brawijaya Malang, pada hari Jumat, 12 Oktober 2018. Para dosen Fakultas Hukum yang berjumlah 8 (Delapan) orang tersebut antara lain Eny Harjati S.H.,M.H., Dr.Lucky Endrawati,S.H.,M.H.,Dr. Nurini Aprilianda,S.H.,M.Hum, Mufatikhatul Farikhah,S.H.,M.H., Faizin […]